Partisipasi Penyandang Disabilitas dan Pemilu 2024

Oleh Muhammad Thaufan Arifuddin Pengamat Media, Korupsi, Demokrasi, dan Budaya Lokal. Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

JurnalPost.com - Penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan hak yang setara dan non-diskriminasi.

Penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas sensorik. Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas terdapat pada pasal 350 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 2017.

Negara harus menjamin penyandang disabilitas memiliki hak politik dan kesempatan yang sama dengan orang lain (CRPD, Pasal 29). Konvensi internasional ini menentukan beberapa kebijakan yang harus diambil untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik dengan basis yang setara dengan orang lain termasuk hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih.

Langkah-langkah kebijakan ini harus memastikan bahwa prosedur pemungutan suara, fasilitas, dan materi adalah sesuai, dapat diakses, dan mudah dipahami dan digunakan oleh penyandang disabilitas, harus melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih dengan surat suara rahasia, harus melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan dan memegang jabatan serta menjalankan semua fungsi publik di semua tingkatan pemerintahan, termasuk memfasilitasi penggunaan teknologi pendukung, jika relevan dan harus memastikan akses yang setara dan efektif ke prosedur pemungutan suara dan fasilitas untuk melaksanakan hak mereka untuk memilih, termasuk penyediaan akomodasi yang wajar.

Negara juga harus mempromosikan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh, tanpa diskriminasi, dalam penyelenggaraan urusan publik dan mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik. Tentu, negara juga harus mempertimbangkan kesetaraan dan non-diskriminasi, kapasitas hukum, aksesibilitas, dan peningkatan kesadaran untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pemilihan dan mampu mewujudkannya (Schultz dan Toplak, 2023).

Alhasil, aturan undang-undang di level nasional dan internasional telah menjamin dengan baik regulasi terkait pentingnya menjaga hak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus dalam pemilu. Semoga di pemilu 2024 ini, semua penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus dapat berpartisipasi mencoblos dengan mudah dan nyaman. Kita harus memastikan pemilu 2024 ramah terhadap penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus. Amin