Mengapa Pemilu di Negara Berkembang Relatif Efektif?

Oleh Muhammad Thaufan Arifuddin, MA Pengamat Media, Korupsi, Demokrasi, dan Budaya Lokal. Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

JurnalPost.com - Secara umum, negara maju memiliki infrastruktur politik yang telah maju dibandingkan negara berkembang. Tetapi, beberapa negara berkembang seperti Indonesia telah berhasil mengelola pemilu sejak tahun 1999 hingga hari ini.

Tentu, negara-negara berkembang masih terus melangkah dalam mengimplementasikan demokrasi, yang seringkali diwarnai oleh dilema antara liberalisasi dan represi otoritarianisme (Almeida, 2010). Represi rezim otoritarianisme berdampak pada penurunan hak politik dasar dan pembatasan mobilisasi politik di negara berkembang.

Tetapi, dalam tiga dekade terakhir, kita menyaksikan peningkatan signifikan dalam mobilisasi politik di banyak negara berkembang. Hal ini terutama tercermin dalam dorongan untuk pemilihan umum yang kompetitif dan peningkatan pluralisme isu politik, seperti feminisme, lingkungan, kesetaraan gender, hak LGBT, dan hak-hak masyarakat lokal (Almeida, 2010). Proses ini secara bertahap mengubah lanskap politik, mengurangi dominasi sistem berbasis klientelisme-patronase.

Tingkat ketidakpastian ekonomi di negara-negara berkembang secara langsung memengaruhi tren mobilisasi politik. Di tengah ketidakpastian ekonomi, pemilih cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam pemilihan untuk menentang partai incumbent (Redding, Barwis & Summers, 2010).

Penting untuk dicatat bahwa kebutuhan akan demokrasi dan sistem pemilihan yang inklusif sangat penting di negara-negara berkembang. Pemilihan umum di negara-negara dengan ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi dapat menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan menciptakan lingkungan politik yang lebih egaliter (Sen, 1999; Brady & Sosnaud, 2010).

Mobilisasi perempuan di negara berkembang masih merupakan fenomena baru yang belum mencapai potensi penuhnya (Beckfield, 2010; Moghadam, 2010; Sen, 1999; Brady & Sosnaud, 2010). Kesenjangan gender dalam partisipasi politik cenderung menyusut begitu negara-negara berkembang memasuki fase masyarakat pasca-industri (Mogdaham, 2010).

Perbedaan antara negara maju dan berkembang tercermin dalam tingkat egalitarianisme politik. Kuota gender memengaruhi keterwakilan perempuan di jabatan terpilih. Hal ini tidak terjadi di Amerika Serikat, yang konstitusinya tidak menyediakan dasar hukum untuk kuota semacam itu.

Sebaliknya, di negara berkembang seperti Indonesia, sistem representasi proporsional memengaruhi keterwakilan perempuan (Blais & Massicotte, 1996; Paxton & Hughes, 2007; Mulroy, 2018). Dengan kata lain, sistem representasi proporsional (PR) dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai di negara-negara berkembang. PR cenderung mendorong kebijakan ekonomi yang lebih merata dan hasil sosial yang lebih egaliter serda sadar gender.

Alhasil, negara berkembang relatif lebih efektif dalam mengelola pemilihan umum yang demokratis, egaliter, sadar gender dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik, implementasi sistem pemilihan umum yang adaptif dapat membawa dampak positif bagi perkembangan demokrasi di negara berkembang.