JurnalPost.com - Menstruasi adalah proses biologis alami yang dialami perempuan. Setiap bulan, jutaan perempuan harus menyediakan kebutuhan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan selama masa menstruasi. Salah satu produk yang paling umum digunakan adalah pembalut. Namun, siapa sangka kebutuhan yang tidak bisa begitu saja dihindari ini masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
Pada akhir Oktober 2026, persoalan pajak pembalut ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak masyarakat mempertanyakan mengapa barang yang berkaitan dengan kebutuhan biologis perempuan masih dikenakan pajak, sementara penggunaannya bukan sekadar pilihan atau keinginan.
Pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana. Namun, jika diperhatikan lebih jauh, persoalan ini berkaitan dengan kebijakan perpajakan, kemampuan ekonomi masyarakat, kesehatan reproduksi, hingga keadilan sosial.
Bagi saya, pembahasan mengenai pajak pembalut tidak seharusnya berhenti pada persoalan besar atau kecilnya nominal pajak yang dibayarkan. Ada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah kebijakan yang berlaku sudah cukup mempertimbangkan kebutuhan perempuan dari berbagai latar belakang ekonomi?
Mengapa Pembalut Masih Dikenakan PPN?
Pada 29 Oktober 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan mengenai pengenaan PPN terhadap pembalut yang diperdagangkan di Indonesia.
DJP menjelaskan bahwa pembalut termasuk Barang Kena Pajak (BKP). Untuk barang nonmewah, tarif PPN yang digunakan adalah 12 persen dengan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan perhitungan tersebut, beban PPN efektifnya tetap sebesar 11 persen.
Pembalut juga belum termasuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Artinya, pengenaan PPN terhadap pembalut bukan merupakan pajak baru yang secara khusus diberlakukan pada Oktober 2026. Produk tersebut memang telah menjadi bagian dari barang konsumsi yang dikenakan PPN.
Secara aturan perpajakan, penjelasan tersebut mungkin dapat dipahami. Namun, dari sudut pandang kebutuhan masyarakat, saya merasa masih ada hal yang layak dipertanyakan.
Apakah semua barang konsumsi seharusnya diperlakukan dengan pertimbangan yang sama? Bukankah terdapat perbedaan antara barang yang dibeli karena keinginan dan barang yang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan biologis?
Pembalut bukan barang mewah. Perempuan tidak membeli pembalut hanya untuk mengikuti tren atau meningkatkan gaya hidup. Produk ini dibutuhkan secara rutin untuk mendukung kebersihan dan kenyamanan selama menstruasi.
Karena itu, menurut saya, sudah sepatutnya kebutuhan menstruasi memperoleh perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan perpajakan.
Beban Kecil yang Terus Berulang Setiap Bulan
Bagi perempuan yang memiliki penghasilan cukup, biaya pembelian pembalut mungkin tidak terlalu memengaruhi kondisi keuangan mereka.
Namun, situasinya dapat berbeda bagi perempuan yang hidup dengan keterbatasan ekonomi.
Pelajar yang masih bergantung pada uang saku, mahasiswa yang harus mengatur pengeluaran bulanan, pekerja berpenghasilan rendah, hingga perempuan dari keluarga kurang mampu tentu memiliki kondisi keuangan yang berbeda-beda.
Setiap bulan, mereka harus menyisihkan uang untuk membeli pembalut di tengah kebutuhan lain seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan keperluan rumah tangga.
Sekilas, pajak atas satu kemasan pembalut mungkin terlihat tidak besar. Akan tetapi, pembelian tersebut merupakan kebutuhan yang terus berulang selama bertahun-tahun.
Beban yang kecil bagi sebagian orang belum tentu kecil bagi orang lain.
Persoalannya bukan hanya berapa rupiah pajak yang harus dibayarkan, tetapi juga bagaimana tambahan biaya itu memengaruhi kemampuan perempuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Menurut saya, kebijakan yang adil perlu mempertimbangkan kenyataan bahwa setiap warga negara memiliki kemampuan ekonomi yang tidak sama.
Gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan Respons DPR
Perdebatan mengenai pajak pembalut juga berkembang hingga ke ranah hukum.
Pada 2 November 2026, Mahkamah Konstitusi meregistrasi permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diajukan Bernita Matondang dengan nomor perkara 406/PUU-XXIV/2026.
Permohonan tersebut mempersoalkan pengaturan barang kebutuhan pokok yang mendapatkan fasilitas perpajakan, termasuk belum diakomodasinya kebutuhan sanitasi menstruasi secara memadai.
Perkara ini menjadi salah satu bentuk upaya masyarakat untuk mempertanyakan apakah pengaturan perpajakan telah mempertimbangkan kebutuhan biologis perempuan secara proporsional.
Perhatian terhadap isu tersebut juga datang dari Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Pada 5 November 2026, Puan meminta pemerintah menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan.
“Pembalut merupakan kebutuhan primer perempuan menyangkut siklus biologis atau reproduksi perempuan. Jadi pembalut bukan barang sekunder,” ujar Puan dalam keterangan yang dipublikasikan DPR RI.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa isu pembalut tidak lagi sekadar menjadi perbincangan di media sosial, tetapi telah mendapat perhatian dalam pembahasan kebijakan publik.
Meski demikian, pembahasan dan gugatan hukum tersebut belum otomatis mengubah ketentuan PPN yang berlaku.
Pajak Penting, tetapi Keadilan Sosial Juga Perlu Diperhatikan
Saya memahami bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lainnya.
Karena itu, kritik terhadap pajak pembalut bukan berarti masyarakat menolak kewajiban membayar pajak secara keseluruhan.
Persoalannya adalah bagaimana pemerintah menentukan barang yang layak memperoleh fasilitas atau perlakuan perpajakan tertentu.
Dalam pandangan saya, kebijakan perpajakan tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek penerimaan negara. Pemerintah juga perlu melihat dampaknya terhadap kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan yang berbeda.
Pembalut berkaitan dengan kebersihan menstruasi, kesehatan reproduksi, dan kebutuhan yang harus dipenuhi secara berkala.
Jika akses terhadap produk menstruasi menjadi sulit akibat keterbatasan ekonomi, persoalannya dapat meluas dari sekadar pengeluaran rumah tangga menjadi masalah kesehatan dan kesejahteraan perempuan.
Di sinilah pentingnya mempertimbangkan keadilan sosial dalam kebijakan perpajakan.
Keadilan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sepenuhnya sama kepada setiap jenis barang. Dalam kondisi tertentu, perbedaan karakteristik dan kebutuhan masyarakat justru perlu menjadi dasar dalam menentukan kebijakan.
Mencari Solusi yang Lebih Berpihak pada Kebutuhan Perempuan
Menurut saya, pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa alternatif untuk meningkatkan keterjangkauan produk menstruasi.
Salah satunya adalah mengkaji kemungkinan pemberian fasilitas pembebasan PPN bagi pembalut dan produk sanitasi menstruasi lainnya.
Alternatif tersebut tentu perlu disertai analisis mengenai dampaknya terhadap penerimaan negara serta sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan konsumen.
Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan bantuan produk menstruasi bagi perempuan dari keluarga kurang mampu.
Penyediaan pembalut melalui fasilitas kesehatan, sekolah, atau program bantuan sosial yang dirancang secara tepat sasaran dapat menjadi pilihan yang layak dikaji.
Namun, kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada penyediaan barang semata. Pemerintah juga perlu memperhatikan akses informasi mengenai kebersihan menstruasi serta ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah melibatkan perempuan dari berbagai kelompok dalam proses evaluasi kebijakan.
Pengalaman pelajar, mahasiswa, pekerja informal, perempuan berpenghasilan rendah, dan masyarakat di daerah dengan akses terbatas dapat memberikan gambaran nyata mengenai persoalan yang mereka hadapi.
Dengan mendengarkan pengalaman tersebut, pemerintah dapat memiliki dasar pertimbangan yang lebih lengkap sebelum mengambil keputusan.
Menstruasi Bukan Pilihan, Kebutuhannya Harus Diperhatikan
Pada akhirnya, perdebatan mengenai pajak pembalut bukan hanya membahas besarnya PPN yang tercantum dalam harga sebuah produk.
Persoalan ini mengajak kita mempertanyakan bagaimana kebijakan negara memahami kebutuhan biologis perempuan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Menstruasi bukan sesuatu yang dipilih oleh perempuan. Akan tetapi, kebutuhan yang muncul selama proses tersebut harus tetap dipenuhi, tanpa memandang apakah seseorang berasal dari keluarga mampu atau kurang mampu.
Saya tidak menampik pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan negara. Namun, saya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali perlakuan perpajakan terhadap produk menstruasi dengan memperhatikan aspek kesehatan, keterjangkauan, dan keadilan sosial.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya terletak pada kemampuannya menghasilkan penerimaan negara, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Bagi saya, pembalut bukan sekadar barang yang diperjualbelikan. Pembalut adalah bagian dari kebutuhan dasar perempuan yang sudah selayaknya mendapat perhatian serius dalam kebijakan publik.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda