TANGERANG SELATAN, JurnalPost.com – Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum mengenai bahaya tindakan aborsi ilegal di Stella Maris School BSD, Kota Tangerang Selatan, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa dan tenaga pendidik mengenai risiko kesehatan, konsekuensi hukum, serta pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dalam mencegah tindakan yang dapat membahayakan keselamatan remaja.
Penyuluhan menghadirkan tiga narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang, yakni Agus Purwanto, S.KM., S.H., M.H., Mohamad Kholid, S.H., M.H., dan dr. James Davidta Ginting, S.H., M.H.
Melalui kegiatan tersebut, para narasumber memberikan penjelasan tentang ketentuan hukum pidana yang mengatur aborsi di Indonesia, faktor-faktor yang dapat melatarbelakangi tindakan aborsi ilegal, serta pentingnya peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam memberikan pendampingan kepada remaja.
Memahami Ketentuan Hukum tentang Aborsi
Dalam penyuluhan tersebut, para dosen menjelaskan bahwa tindakan aborsi di Indonesia memiliki pengaturan hukum yang tegas. Ketentuan tersebut antara lain tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Pasal 463 KUHP mengatur bahwa perempuan yang melakukan aborsi di luar ketentuan hukum dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun.
Namun, peraturan perundang-undangan juga memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, antara lain adanya indikasi kedaruratan medis serta kehamilan akibat perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Sementara itu, Pasal 464 KUHP mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan. Ancaman hukumannya dapat mencapai lima tahun penjara apabila dilakukan dengan persetujuan perempuan tersebut dan 12 tahun apabila dilakukan tanpa persetujuannya.
Ancaman pidana dapat menjadi lebih berat apabila tindakan tersebut menyebabkan kematian perempuan yang bersangkutan.
Tenaga medis dan tenaga kesehatan juga memiliki tanggung jawab hukum dalam menjalankan praktik profesionalnya. Pelaksanaan tindakan aborsi harus memenuhi ketentuan medis, kewenangan tenaga kesehatan, serta persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan yang berlaku.
Pemahaman terhadap ketentuan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui ancaman pidana, tetapi juga memahami hak atas pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum, khususnya bagi korban kekerasan seksual.
Faktor yang Melatarbelakangi Aborsi Ilegal
Selain membahas aspek hukum, kegiatan penyuluhan juga menyoroti berbagai kondisi sosial dan psikologis yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan seseorang ketika menghadapi kehamilan yang tidak direncanakan.
Kehamilan tidak diinginkan (KTD), tekanan sosial, kurangnya dukungan keluarga, ketakutan terhadap masa depan pendidikan, serta keterbatasan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi menjadi beberapa persoalan yang dibahas.
Pada usia remaja, tekanan dari lingkungan pertemanan dan kekhawatiran terhadap penilaian masyarakat dapat memperburuk kondisi psikologis seseorang yang menghadapi situasi tersebut.
Dalam keadaan panik, sebagian remaja berisiko mencari informasi dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, termasuk melalui internet, media sosial, atau pihak yang menawarkan obat-obatan tanpa pemeriksaan medis.
Karena itu, para narasumber menekankan pentingnya pendidikan dan pendampingan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pencegahan, perlindungan, dan akses terhadap informasi yang benar.
Risiko Kesehatan Akibat Praktik Aborsi Tidak Aman
Aspek kesehatan turut menjadi perhatian dalam penyuluhan tersebut. Praktik aborsi yang dilakukan secara tidak aman, tanpa pemeriksaan dan penanganan tenaga medis yang berwenang, dapat menimbulkan komplikasi serius.
Risiko yang dapat terjadi meliputi perdarahan berat, infeksi, kerusakan organ reproduksi, hingga kondisi yang mengancam keselamatan jiwa.
Para narasumber juga mengingatkan bahaya penggunaan obat secara sembarangan, terutama obat yang diperoleh dari penjual ilegal atau dipasarkan dengan klaim menyesatkan sebagai obat pelancar haid.
Penggunaan obat tanpa diagnosis dan pendampingan medis yang tepat dapat memperbesar risiko komplikasi, terutama ketika seseorang tidak mengetahui kondisi kehamilan dan kesehatannya.
Oleh karena itu, remaja diharapkan tidak mudah mempercayai informasi mengenai obat-obatan yang beredar di media sosial maupun rekomendasi dari pihak yang tidak memiliki kompetensi medis.
Apabila menghadapi masalah kesehatan reproduksi atau kehamilan yang tidak direncanakan, langkah yang tepat adalah mencari pendampingan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang berwenang.
Pentingnya Peran Orang Tua dan Sekolah
Dalam kegiatan tersebut, para dosen turut menekankan bahwa pencegahan perilaku berisiko pada remaja membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Orang tua memiliki peran penting dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, khususnya mengenai perubahan pada masa remaja, kesehatan reproduksi, batasan pribadi, serta tanggung jawab dalam pergaulan.
Sementara itu, sekolah diharapkan menjadi lingkungan pendidikan yang aman bagi siswa untuk memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Guru, khususnya guru bimbingan dan konseling, memiliki peran dalam memberikan pendampingan awal sekaligus membantu siswa memperoleh layanan profesional ketika diperlukan.
Remaja juga perlu dibekali kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab, mengenali tekanan dari teman sebaya, menjaga batasan diri, serta memahami pentingnya persetujuan dan penghormatan terhadap hak orang lain.
Pendidikan kesehatan reproduksi yang tepat diharapkan dapat membantu siswa memahami konsekuensi dari perilaku berisiko sekaligus mendorong mereka mencari pertolongan ketika menghadapi persoalan.
Meningkatkan Kesadaran Hukum Sejak Usia Sekolah
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Pamulang ini merupakan salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi hukum di lingkungan pendidikan.
Melalui penyuluhan tersebut, siswa diharapkan memperoleh pengetahuan mengenai bahaya praktik aborsi ilegal, konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan, serta pentingnya menjaga kesehatan reproduksi.
Kegiatan ini juga menegaskan bahwa pemahaman hukum perlu diberikan sejak dini agar generasi muda mampu mempertimbangkan risiko dan konsekuensi sebelum mengambil keputusan.
Dengan dukungan sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat, pendidikan hukum diharapkan tidak berhenti pada pemahaman mengenai larangan dan sanksi, tetapi turut membangun kesadaran untuk melindungi keselamatan, kesehatan, dan masa depan remaja.
Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan institusi pendidikan, penyuluhan semacam ini diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya membentuk generasi muda yang memiliki pengetahuan hukum, kesadaran kesehatan, dan tanggung jawab sosial.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda