Menengahi Dilema Aborsi: Melihat Prinsip Bioetika dengan Maqashid Syariah

Dalam bioetika modern, terdapat empat prinsip utama yang dikenal sebagai Four Principles of Biomedical Ethics, sebagaimana dikembangkan oleh Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, yaitu autonomy (otonomi), beneficence (berbuat baik), non-maleficence (tidak merugikan), dan justice (keadilan).

Prinsip autonomy (otonomi) kerap dijadikan landasan utama dalam melegitimasi praktik aborsi. Hak atas tubuh dan kesehatan reproduksi dipandang sebagai otoritas mutlak perempuan. Namun, apakah hak atas tubuh sendiri dapat menjadi satu-satunya dasar legitimasi untuk mengakhiri kehamilan, terutama ketika tidak ditemukan indikasi medis darurat yang mengancam nyawa ibu? Argumen yang menyandarkan aborsi semata-mata pada otonomi individu memiliki kecacatan logis dan etis karena mengabaikan satu entitas krusial lainnya: kedudukan moral janin.

Untuk menengahi dilema etis ini, Islam hadir menawarkan pandangan hidup yang komprehensif. Dalam kerangka hukum Islam, setiap syariat yang ditetapkan pada hakikatnya memiliki tujuan yang dinamakan maqashid syariah (tujuan-tujuan dari ditetapkannya syariat), yaitu mewujudkan kebaikan atau kemaslahatan bagi umat manusia dan menjauhkan mereka dari kerusakan

Menurut pakar ushul fiqih terkemuka Abu Ishaq al-Syatibi dalam bukunya yang monumental, Al-Muwafaqat. Menurut al-Syatibi, seluruh bangunan syariat Islam pada hakikatnya berporos pada satu esensi utama, yakni mewujudkan maslahah (kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat). Untuk mencapai kemaslahatan yang fundamental tersebut, menurutnya syariat islam melindungi seputar lima pilar utama kehidupan, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-aql), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal).

Dalam perspektif maqashid syariah, prinsip autonomy dalam persoalan aborsi tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan mutlak seorang perempuan untuk menentukan keberlangsungan kehamilannya. Sebab, dalam Islam, tubuh manusia tidak sepenuhnya dipandang sebagai hak milik pribadi yang penggunaannya hanya ditentukan oleh kehendak individu, melainkan juga mengandung tanggung jawab untuk menjaga kehidupan yang telah Allah anugerahkan. Oleh karena itu, kebebasan perempuan dalam mengambil keputusan atas kehamilannya perlu ditempatkan dalam kerangka tujuan syariat, terutama hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan).

Sebab, syariat hadir demi menjaga kehidupan (hifz al-nafs), sebuah amanah yang wajib dilindungi dan tidak boleh dihilangkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi kehidupan janin, tetapi juga keselamatan perempuan yang mengandungnya. Namun, ketika kehamilan tidak menimbulkan ancaman terhadap keselamatan ibu, keinginan pribadi untuk mengakhiri kehamilan tidak serta-merta dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan aborsi. Sebaliknya, apabila kehamilan menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa ibu, persoalannya berubah menjadi pertimbangan perlindungan kehidupan. Dalam kondisi demikian, keputusan medis terkait pengakhiran kehamilan perlu mempertimbangkan ketentuan syariat dan prinsip penentuan prioritas kemaslahatan.

Sementara itu, hifz al-nasl memberikan batasan yang lebih mendasar terhadap pemaknaan autonomy dalam persoalan aborsi. Perlindungan keturunan tidak sekadar dimaknai sebagai upaya menjaga keberlangsungan reproduksi manusia, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap kehidupan janin sebagai calon generasi manusia. Dengan demikian, janin tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bagian dari tubuh perempuan yang keberadaannya sepenuhnya berada di bawah kendali kehendak pribadi. Keberadaan janin menghadirkan dimensi moral dan hukum tersendiri yang harus dipertimbangkan. Atas dasar itu, hak perempuan untuk menentukan keputusan atas tubuhnya tidak secara otomatis memberikan kewenangan tanpa batas untuk mengakhiri kehidupan janin.

Kedua prinsip tersebut menunjukkan bahwa perspektif maqashid syariah memiliki batas konseptual yang berbeda dengan prinsip autonomy dalam four Principles of Biomedical Ethics. Jika autonomy cenderung menempatkan kehendak individu sebagai dasar utama pengambilan keputusan, maqashid syariah menempatkan perlindungan terhadap lima hal termasuk jiwa dan keturunan adalah suatu kedudukan tertinggi yg harus dijaga. Artinya, tidak setiap keputusan yang lahir dari kehendak pribadi dapat dibenarkan secara moral hanya karena merupakan bentuk kebebasan individu karna dalam islam keharusan menjaga keidupan dan keturunan jauh lebih tinggi dari otonomi tersebut. Dalam perspektif maqasid syariah, otonomi perempuan tetap merupakan aspek yang perlu diperhatikan, tetapi tidak dapat dijadikan legitimasi tunggal untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu tindakan. Keputusan tersebut harus dinilai berdasarkan alasan, kondisi kehamilan, serta konsekuensi terhadap kehidupan ibu dan janin menurut ketentuan syariat.

Untuk memperkuat argumentasi yang menekankan bahwa aborsi tanpa indikasi kedaruratan tidak dapat dibenarkan secara etis, janin perlu dipahami sebagai entitas dengan status imminent personhood. Artinya, janin bukan cuma sekadar potensi yang diam, melainkan calon manusia yang sudah secara aktif bertumbuh dan memproses dirinya untuk menjadi manusia utuh,  jadi bukanlah  "kumpulan sel" atau sekadar "calon manusia". Janin itu ada di tingkat yang berbeda, janin punya nilai moral dan kedudukan yang lebih tinggi. Mengutip studi Joel Cox (2025) dalam Abortion and Imminent Personhood, perdebatan aborsi selama ini terjebak pada dikotomi yang keliru. Janin bukanlah sekadar entitas potensial yang statis (seperti sel telur sebelum pembuahan). Janin adalah manusia iminen (imminent person) sebuah entitas yang secara aktif sedang memproses dan mengembangkan kapasitasnya untuk menjadi manusia aktual. Sama seperti biji yang telah tertanam dan secara aktif bertumbuh, status "iminen" ini memberikan janin kedudukan moral (moral standing) yang jauh lebih tinggi. Konsekuensinya, bobot etis aborsi menjadi sangat berat dan tidak bisa diputuskan semata-mata dengan dalih kebebasan memilih.