JURNALPOST.COM, MAKASSAR– Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Makassar melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) menggelar dialog publik “Quo Vadis Demokrasi Politik Sulawesi Selatan”, di Pusat Dakwah Islam Muhamamdiyah (Pusdim) Makassar, Ahad, 14 Januari 2018.
Ketua LHKP PDM Makassar, Dr Usman Lonta, mengatakan dialog ini dilakukan untuk menandai dimulainya pesta demokrasi di Sulsel, dimana Muhammadiyah akan turut serta mengambil peran dalam pelaksanaannya. “Sebagai ormas Islam, disinilah peran Muhammadiyah sangat dibutuhkan dalam mengarahkan dan mengedukasi masyarakat dalam berdemokrasi,” ujarnya.
Usman melanjutkan, bahwa saat ini kehidupan demokrasi sangatlah liar. Anggapan negatif di masyarakat tentang politik dan demokrasi pun semakin besar, sehingga hal itu akhirnya berimplikasi pada tumbuh suburnya Golput di setiap pemilu.
“Di Pileg lalu angka golput itu mencapai 36 juta, di Pilpres 42 juta, maka dengan angka itu mengidikasikan bahwa golputlah yang jadi pemenang, bukan Parpol,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia menjelaskan, kehadiran Muhammadiyah dalam melakukan penyegaran untuk kesadaran partisipasi politik di masyarakat menjadi sangat perlu. “Jadi Muhammadiyah melakukan fungsi edukasi dan membangun kesadaran poltik di masyarakat,” simpulnya.
Dialog ini sendiri dilakukan secara berseri dan diadakan sekali sebulan. Narasumber dihadirkan pada dialog kali ini adalah mantan ketua KPU Sulsel, Mappinawang, pengamat politik Arqam Azikin dan Andi Luhur Prianto, serta komisioner Bawaslu kota Makassar.(Baslam)
