MBG–KDKMP PRABOWO: Dikritisi di Pusat, Dipuja di Daerah

Oleh: Herwin Mopangga, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

JurnalPost.com - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke wilayah terluar Indonesia seperti Pulau Miangas di Kabupaten Talaud Sulawesi Utara hingga Gorontalo menyisakan pesan politik ekonomi yang sangat menarik dibaca secara lebih mendalam. Di tengah derasnya kritik dari kalangan akademisi, ekonom, dan kelas menengah perkotaan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD-KMP), justru masyarakat di daerah menunjukkan antusiasme dan dukungan luar biasa besar terhadap Presiden.

Di Gorontalo misalnya, Presiden meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya. Sepanjang ruas jalan yang dilalui iring-iringan kendaraan Presiden, masyarakat meneriakkan yel-yel “MBG…MBG…MBG…” dengan penuh semangat. Presiden membalasnya dengan senyum dan lambaian tangan dari sunroof Maung Garuda RI-1. Pemandangan seperti ini sangat kontras dibandingkan dengan reaksi di kota-kota besar di Jawa, dimana MBG sering diposisikan sebagai program populis yang dianggap menguras fiskal negara dan tidak produktif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Fenomena ini menunjukkan adanya dua wajah Indonesia yang hidup dalam satu negara. Di satu sisi terdapat Indonesia metropolitan yang relatif maju dengan ekonomi berbasis industri, jasa modern, teknologi, dan kelas menengah yang kuat. Di sisi lain terdapat Indonesia periferi, wilayah pinggiran, pesisir, kepulauan dan daerah tertinggal yang masih sangat bergantung pada kehadiran langsung negara melalui bantuan sosial, subsidi pangan, dan intervensi pemerintah.

Gorontalo adalah contoh menarik dari paradoks tersebut. Secara makro, perekonomian Gorontalo sesungguhnya sedang menunjukkan perbaikan cukup signifikan. Data Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Gorontalo Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 7,68 persen (year on year), jauh di atas rata-rata nasional. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari ekspor barang dan jasa sebesar 21,77 persen. Sementara struktur ekonomi daerah masih sangat didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi mencapai 36,46 persen terhadap PDRB.

Namun di balik angka pertumbuhan tinggi tersebut, terdapat realitas sosial ekonomi yang jauh lebih kompleks. Konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur ekonomi Gorontalo hingga 61,48 persen PDRB. Artinya, denyut ekonomi masyarakat bawah masih sangat sensitif terhadap daya beli, harga pangan, dan bantuan pemerintah. Karena itu tidak mengherankan apabila MBG memperoleh sambutan emosional yang begitu besar di daerah-daerah seperti Gorontalo, Miangas, Talaud, Maluku, Papua, maupun Nusa Tenggara. Bagi masyarakat dengan pendapatan terbatas, satu porsi makanan bergizi gratis bukan sekadar program pemerintah. Ia adalah pengurangan pengeluaran rumah tangga, jaminan protein bagi anak sekolah, sekaligus simbol nyata bahwa negara hadir di tengah kehidupan mereka.

Perspektif seperti ini sering kali sulit dipahami oleh kelas menengah perkotaan yang hidup di wilayah dengan infrastruktur lebih baik, pendapatan lebih tinggi, dan akses pasar yang relatif efisien. Bagi kelompok ini, ukuran keberhasilan negara lebih banyak ditentukan oleh iklim investasi, stabilitas regulasi, penciptaan lapangan kerja modern, kemudahan usaha, dan produktivitas ekonomi. Maka tidak heran bila MBG dianggap terlalu populis, boros fiskal, dan tidak menyentuh akar persoalan produktivitas nasional.

Kritik tersebut tentu tidak sepenuhnya salah. Program MBG memang membutuhkan ruang fiskal yang sangat besar. Dalam situasi global yang masih dibayangi perang dagang, konflik geopolitik, dan tekanan ekonomi dunia, pemerintah harus berhati-hati menjaga keseimbangan fiskal negara. Bahkan Provinsi Gorontalo sendiri menghadapi kecenderungan penurunan kapasitas fiskal daerah. Paparan Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan kapasitas fiskal daerah diproyeksikan turun dari Rp1,924 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp1,25 triliun pada 2027. Artinya, daerah masih akan sangat bergantung pada belanja pemerintah pusat dan stimulus negara untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam konteks itulah MBG menjadi sangat politis sekaligus ekonomis. Ia bukan hanya program pangan, tetapi juga instrumen stabilisasi sosial dan daya beli masyarakat bawah. Data pembangunan Gorontalo memperlihatkan paradoks tersebut dengan sangat jelas. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,13 persen pada 2024 menjadi 5,71 persen pada 2025. Tingkat kemiskinan turun dari 13,87 persen menjadi 12,62 persen. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 72,01 menjadi 72,62. Namun di saat yang sama, ketergantungan masyarakat terhadap sektor primer dan bantuan pemerintah masih cukup tinggi.

Karena itu, antusiasme masyarakat terhadap MBG tidak bisa dibaca hanya sebagai fanatisme politik semata. Ia lahir dari struktur ekonomi daerah yang memang masih membutuhkan perlindungan sosial negara. Hal yang sama berlaku terhadap KD-KMP atau Kampung/Koperasi Desa Merah Putih. Di pusat, program ini sering dikritik karena dianggap tidak memiliki arah bisnis yang jelas dan berpotensi menjadi proyek administratif belaka. Banyak pihak mengingat kegagalan berbagai proyek koperasi negara pada masa lalu yang berakhir tanpa aktivitas ekonomi produktif nyata. Namun di daerah, persepsinya berbeda. Koperasi dan kampung nelayan dipandang sebagai harapan baru untuk memperkuat rantai pasok pangan, distribusi hasil perikanan, akses modal UMKM, hingga penguatan ekonomi desa dan pesisir.

Gorontalo sendiri sebenarnya sedang membangun fondasi transformasi ekonomi yang cukup besar. Pemerintah daerah mendorong hilirisasi ternak unggas melalui pembangunan pabrik pakan, rumah potong hewan unggas, hatchery, dan parent stock di beberapa kabupaten. Pemerintah juga memperluas cetak sawah baru, pengembangan jagung, hingga pembangunan Bendungan Bulango Ulu dengan manfaat irigasi hampir 5.000 hektare dan reduksi banjir lebih dari 43 persen. Artinya, apabila MBG dan KD-KMP diintegrasikan dengan program hilirisasi pertanian, perikanan, peternakan dan UMKM lokal, maka program tersebut dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar belanja konsumsi negara. Di sinilah letak tantangan terbesar pemerintahan Prabowo. MBG tidak boleh berhenti sebagai program pembagian makanan. Program ini harus menjadi penggerak rantai pasok lokal. Berasnya harus diserap dari petani daerah. Ikannya dari nelayan lokal. Telur dan ayamnya dari peternak rakyat. Jika tidak, maka MBG hanya akan menjadi beban fiskal jangka panjang tanpa dampak produktivitas ekonomi yang berarti.

Begitu pula KD-KMP tidak boleh berhenti sebagai simbol koperasi negara. Ia harus diarahkan menjadi pusat ekonomi desa modern berbasis distribusi pangan, cold storage perikanan, logistik hasil tani, digitalisasi UMKM, dan integrasi sistem pembayaran modern. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi Gorontalo mulai bergerak ke arah transformasi yang lebih modern. Jumlah merchant QRIS telah mencapai lebih dari 146 ribu merchant dengan dominasi usaha mikro kecil mencapai 96,63 persen. Volume transaksi QRIS rata-rata mencapai Rp225 miliar per bulan. Ini menunjukkan bahwa ekonomi rakyat kecil mulai masuk ke ekosistem digital nasional.

Karena itu, kritik terhadap MBG dan KD-KMP seharusnya tidak berhenti pada narasi “program populis” atau “bancakan uang rakyat”. Yang jauh lebih penting adalah memastikan program-program tersebut memiliki desain ekonomi yang produktif, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah tetap memerlukan kebijakan pro-pertumbuhan seperti industrialisasi, hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja modern. Namun pada saat yang sama, negara juga tidak boleh mengabaikan jutaan masyarakat pinggiran yang masih bergulat dengan kebutuhan paling dasar: pangan, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan minimum.

Pada akhirnya, antusiasme warga Gorontalo dan kritik keras dari kota-kota besar terhadap kebijakan yang sama sesungguhnya adalah refleksi dari ketimpangan Indonesia sendiri. Ada Indonesia yang sudah bicara soal investasi, efisiensi dan produktivitas global. Tetapi ada pula Indonesia yang masih sangat membutuhkan kehadiran langsung negara untuk memastikan dapur tetap mengepul dan anak-anak tetap bisa makan bergizi.

Sebab Indonesia bukan hanya Jakarta. Indonesia juga adalah Miangas, Talaud, Gorontalo, pesisir Sulawesi, pedalaman Papua, dan ribuan wilayah pinggiran lain yang sering kali baru merasa benar-benar diperhatikan ketika Presiden datang membawa program yang langsung menyentuh kebutuhan hidup mereka.