Donny Syofyan Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
JurnalPost.com - Mungkin tidak banyak yang mengingat sebuah artikel pada 2009 yang mengklasifikasikan tembakau sebagai zat adiktif dihapus dari draft final RUU Kesehatan yang akan ditandatangani oleh Presiden. Artikel itu kemudian dikembalikan, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab atas tindakan ini ketika polisi menyelidiki kasus ini. Upaya untuk menghilangkan sebuah artikel RUU, bagaimanapun, harus dilanjutkan melalui mosi peninjauan yudisial. Bahwa artikel itu masih ada hari ini hanya menunjukkan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi dalam menolak petisi.
Agaknya perdebatan tentang masalah ini tak akan berkesudahan selama para pembuat kebijakan menganggap industri tembakau sebagai sumber pendapatan negara yang tidak dapat dibuang atau terlalu besar untuk diabaikan, terlepas dari kerusakan yang disebabkannya. Oleh karena itu, kelompok anti-tembakau telah memperingatkan publik tentang kemungkinan pengulangan dari permainan busuk pada tahun 2009 saat Dewan Perwakilan Rakyat membahas RUU Omnibus tentang kesehatan. Nyatanya ketakutan ini memang terjadi saat UU Kesehatan disahkan oleh DPR beberapa bulan lalu.
Kita dengan gampang membaca bahwa pemerintah memang tegas bahwa tembakau mengandung zat adiktif, seperti halnya narkotika, tetapi masih bungkam tentang mekanisme untuk membatasi distribusinya. Kurangnya komitmen pemerintah, jika bukan standar ganda, telah terbukti dalam penolakannya untuk meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Pengendalian Tembakau (FCTC). Ini menempatkan Indonesia menjadi salah satu dari tujuh negara yang tidak ikut meratifikasi perjanjian anti-tembakau internasional.
UU Kesehatan secara umum terkesan lembek terhadap industri tembakau karena mempertahankan iklan tembakau di TV dan di media cetak, meskipun secara terbatas. UU Kesehatan juga mengatakan bahwa gedung-gedung kantor dan tempat-tempat umum yang terletak di zona bebas asap diharuskan menyediakan area merokok. Ini menandai kemunduran dari Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yang tidak menetapkan persyaratan tersebut.
Pemerintah tetap saja bermurah hati dan mengakomodasi industri tembakau. Menurut data dari Biro Pusat Statistik (BPS), industri tembakau menyumbang 1,7 persen untuk produk domestik bruto Indonesia (PDB) pada 2019, terutama melalui pajak, pendapatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Data resmi juga menemukan industri ini menciptakan sekitar 6,3 juta pekerjaan di tahun yang sama.
Namun, fakta lain menunjukkan bahwa tembakau lebih banyak mendatangkan bahaya daripada kebaikan. Biaya dampaknya terhadap kesehatan jauh lebih besar daripada manfaat yang dihasilkannya bagi perekonomian. Beban ekonomi merokok di negara itu mencapai Rp 531,8 triliun pada tahun 2017, atau sekitar 3,6 kali lebih besar dari pendapatan cukai tembakau tahun itu. Dengan mengurangi jumlah perokok, pemerintah dapat mengurangi beban ini pada sistem pemeliharaan kesehatan dan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk masalah kesehatan penting lainnya.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tembakau merenggut sekitar 8 juta jiwa setiap tahunnya, dan sebagian besar kematian tersebut terjadi secara prematur. Di Indonesia, angka kematian mencapai 290.000 setiap tahunnya, dan hal ini tentunya menjadi pertanda buruk bagi Indonesia yang berupaya meningkatkan produktivitasnya untuk menjadi negara dengan perekonomian berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Sebetulnya pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah perokok. Pemerintah secara rutin menaikkan cukai rokok, namun kebijakan disinsentif tersebut tidak memenuhi harapan. Global Adults Tobacco Survey tahun 2021 menemukan bahwa dalam satu dekade, dari tahun 2011 hingga 2021, jumlah perokok meningkat setidaknya 8 juta orang.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi, penyebaran perokok muda berusia 18 tahun ke bawah telah meningkat dari 8,8 persen pada 2016 menjadi 9,1 persen pada 2018 dan 10,7 persen pada 2019. BPS telah memperingatkan bahwa angka tersebut dapat mencapai 16 persen pada tahun 2030 jika pemerintah gagal mengurangi konsumsi tembakau melalui intervensi kebijakan. UU Kesehatan tidak memberikan peluang baru kepada pemerintah guna menempatkan kesehatan masyarakat di atas tuntutan perekonomian. Pemerintah bakal menghadapi kendalam dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan pandemi rokok. Harapan warga untuk Indonesia yang lebih sehat bakal menjadi sia-sia belaka.
Oleh: Donny Syofyan Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda