JURNALPOST – Tidak masuknya destinasi wisata di Sulsel dalam 10 kawasan prioritas pengembangan pariwisata tahun 2016 yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata memunculkan pertanyaan dikalangan masyarakat.
Hal ini mengingat destinasi-destinasi wisata yang ada di Sulsel tidak kalah menarik dan eksotis jika dibandingkan dengan destinasi wisata di daerah lain.
Kepala Dinas Kebjdayaan dan Pariwisata (Diabudpar) Sulsel, Jufri Rahman, saat dikonfirmasi terkait hal ini, mengatakan, di dalam PP 50 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional (Riparnas), telah membagi Indonesia kedalam 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), termasuk di dalamnya KSPN Toraja, KSPN Bira dan KSPN Makassar dan sekitarnya.
“Karena keterbatasan anggaran Kementerian, maka pengembangan KSPN ini disusun menurut skala prioritas berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan management pengelolaan pada masing-masing KSPN,” terang Jufri, kemarin.
Untuk itulah, lanjutnya, maka pada tahun 2016 ditetapkan Kawasan prioritas pembangunan pariwisata dengan memprioritaskan KSPN yang infrastrukturnya masih minim. Sehingga ditetapkanlah 10 KSPN yang dianggap masih minim infrastrukturnya dan mendesak untuk dibenahi.
Menurutnya, Sulsel sendiri tidak dimasukkan dalam 10 kawasan prioritas tersebut, karena dianggap dari aspek infrastruktur pendukung dan management pengelolaan destinasi sudah cukup memadai dibandingkan 10 KSPN tersebut.
“Termasuk KSPN Toraja sudah memiliki DMO (Destination Management Organization) yang justru belum dimiliki oleh 10 KSPN yang lain,” bebernya.
Jufri juga mengatakan, untuk tahun 2017 nanti, masih akan ditetapkan lagi 10 kawasan prioritas pembangunan, dan masih mengacu dan menggunakan indikator yang sama, yaitu ketersediaan infrastruktur pendukung.
Demikian pula tahun 2018, akan kembali ditetapkan lagi 10 kawasan prioritas pengembangan pariwisata.
“Jadi kalau Sulsel tidak termasuk ke dalam 10 kawasan prioritas pembangunan pariwisata 2016 tersebut, berarti Sulsel dianggap sudah lebih siap infrastruktur pendukungnya dan management pengelolaan destinasinya dibandingkan KSPN yang ada dalam kawasan prioritas pembangunan pariwisata lainnya,” tutupnya. (fo/)