HUT Ke-73 BI: Saat Kebijakan Bank Sentral Menyentuh Dapur Rumah Tangga

Penulis: Ircham Andrianto Taufick - Kepala Tim SP PUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara

JurnalPost.com - Keputusan bank sentral tidak berhenti pada hari pengumuman. Di layar berita, ia tampil ringkas: BI-Rate naik, rupiah dijaga, inflasi dikendalikan, sistem pembayaran diperkuat. Namun, setelah kamera dimatikan, kebijakan itu berjalan ke ruang yang dekat dengan masyarakat seperti: meja kasir toko kelontong, warung UMKM, ruang rapat perbankan, dapur rumah tangga, hingga anggaran belanja pemerintah.

Di situlah hari lahir Bank Indonesia pada 1 Juli menemukan makna baru. Sejak resmi berdiri sebagai bank sentral pada 1953, BI telah melewati banyak babak ekonomi: inflasi tinggi, krisis keuangan, reformasi kelembagaan, globalisasi arus modal, hingga ledakan transaksi digital. Meski demikian, tantangan hari ini tidak lagi cukup dijelaskan dengan pertanyaan: apakah suku bunga naik atau turun? Apakah rupiah menguat atau melemah? Pertanyaan yang lebih menentukan adalah: apa efek kedua (second effect) dari setiap kebijakan itu?

Efek pertama kebijakan bank sentral mudah dilihat. Ketika BI menaikkan suku bunga, pasar membaca sinyal pengetatan. Ketika BI menjaga stabilitas rupiah, pelaku pasar melihat komitmen terhadap nilai tukar. Ketika sistem pembayaran digital diperluas, publik merasakan transaksi yang lebih cepat. Namun, efek kedua bekerja lebih perlahan, lebih tersebar, dan sering lebih menentukan.

Pada Juni 2026, BI-Rate berada di 5,75%. Pada saat yang sama, inflasi bulan Mei berada di angka 3,08% (yoy) dan ekonomi triwulan I-2026 tumbuh 5,61%. Angka-angka itu menunjukkan ekonomi masih bergerak, tetapi sedang berjalan di lorong yang sempit: pertumbuhan perlu dijaga, inflasi perlu dikendalikan, dan nilai rupiah perlu tetap stabil di tengah ketidakpastian global. Kenaikan suku bunga sering dibaca sebagai rem. Itu tidak salah, tetapi belum lengkap. Efek keduanya adalah perubahan cara pelaku ekonomi memilah risiko. Rumah tangga menimbang ulang pengajuan kredit kendaraan atau renovasi rumah. UMKM menunda pembelian mesin yang belum mendesak. Bank lebih selektif membaca profil risiko debitur. Pelaku usaha yang ekspansinya sangat bergantung pada biaya dana murah akan mulai bertanya: apakah ekspansi ini benar-benar produktif, atau hanya karena biaya dana yang rendah?

Di titik ini, kebijakan moneter menjadi semacam filter produktivitas. Ia dapat menahan sebagian permintaan dalam jangka pendek. Di sisi lain, kebijakan moneter juga dapat mendorong ekonomi untuk membedakan mana investasi yang menciptakan nilai tambah dan mana aktivitas yang rapuh. Tentu, filter ini tidak boleh bekerja sendirian. Pemerintah, perbankan, dan otoritas terkait perlu memastikan kredit tetap mengalir ke kegiatan yang menghasilkan lapangan kerja, ekspor, dan nilai tambah.

Efek kedua juga terlihat dalam nilai tukar. Rupiah yang tertekan bukan hanya cerita di layar kurs. Bagi importir bahan baku, perubahan kurs adalah perubahan harga pokok dan biaya operasional. Bagi produsen makanan, ia bisa berarti kenaikan biaya kemasan, tepung, gula, atau bahan tambahan. Bagi konsumen, pelemahan rupiah akan terasa melalui kenaikan harga barang. Itulah alasan stabilisasi nilai tukar penting untuk menahan rambatan imported inflation ke ruang hidup masyarakat.

Hal serupa terjadi pada inflasi pangan. Ketika harga cabai, beras, telur, atau bawang bergerak, efek pertamanya muncul di indeks harga. Lebih lanjut, efek keduanya muncul dalam perilaku. Ibu rumah tangga mengganti menu. Warung makan menyesuaikan porsi atau menaikkan harga. Petani bisa terdorong menanam komoditas yang sedang mahal, lalu berisiko menghadapi kelebihan pasokan beberapa bulan kemudian. Karena itu, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi pasokan, distribusi, data pangan, dan respons daerah yang cepat.

Transmisi lain datang dari kebijakan makroprudensial. Dalam bahasa sederhana, makroprudensial membantu memastikan likuiditas perbankan bergerak ke sektor yang membutuhkan pembiayaan. Efek pertamanya terasa di neraca perbankan. Namun, efek lanjutannya muncul ketika bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif. UMKM dapat memperoleh akses modal dan sektor yang mendukung hilirisasi, pangan, perumahan, atau ekonomi hijau bisa memperoleh napas tambahan. Dengan cara ini, kebijakan makroprudensial bekerja seperti katup: menjaga kredit tidak mengalir terlalu deras ke aktivitas spekulatif, tetapi juga tidak terlalu seret bagi kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah. Di sisi lain, kebijakan BI tidak hanya bekerja melalui moneter dan makroprudensial. Sistem pembayaran menjadi salah satu kanal kebijakan yang memiliki efek lanjutan yang penting. QRIS dan BI-FAST kerap dipahami hanya sebagai inovasi transaksi, padahal dampaknya lebih luas dari yang diperkirakan: biaya transaksi turun, UMKM lebih mudah menerima pembayaran, arus uang menjadi lebih tercatat, dan pelaku usaha kecil dapat masuk ke ekonomi formal.

Seorang pedagang di pasar mungkin tidak menyebutnya sebagai inklusi keuangan. Ia hanya tahu pembayaran lebih mudah diterima, uang tunai tidak tercecer, dan pembeli yang jarang membawa tunai tetap bisa bertransaksi. Namun, dari transaksi kecil yang berulang itulah jejak ekonomi terbentuk. Jika dikelola dengan baik, rekam transaksi dapat membantu pelaku usaha kecil lebih mudah dinilai kelayakannya oleh lembaga keuangan. Inilah stimulus yang jarang dirasakan: bukan dengan membanjiri ekonomi dengan uang baru, melainkan dengan mengurangi friksi yang membuat uang lama bergerak lebih efisien.

Namun, setiap efek lanjutan juga membawa risiko lanjutan. Digitalisasi pembayaran yang cepat dapat membuka ruang bagi penipuan, pencucian uang, judi daring, dan penyalahgunaan data. Suku bunga yang tinggi dapat memperkuat stabilitas, tetapi juga menekan debitur. Stabilisasi nilai tukar tidak bisa menggantikan kebutuhan memperkuat ekspor dan produktivitas industri. Karena itu, membaca kebijakan BI hanya dari sisi “berhasil atau tidak” terlalu menyederhanakan persoalan.

Pada usia 73 tahun, Bank Indonesia tidak hanya dituntut mengambil keputusan yang tepat. BI juga dituntut membaca jalur rambatannya: siapa yang terdampak lebih dulu, siapa yang menanggung beban lebih besar, dan sektor mana yang perlu diperkuat agar stabilitas tidak berubah menjadi stagnasi. Stabilitas yang baik bukanlah ekonomi yang diam, melainkan ekonomi yang tetap bisa bergerak tanpa kehilangan arah.

Maka, hari lahir BI menjadi pengingat bahwa kebijakan bank sentral selalu hidup setelah berita utama berlalu. Ia bekerja dalam keputusan menabung, meminjam, membeli persediaan, menentukan harga, menerima pembayaran digital, hingga menunda ekspansi. Di sana, kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran bertemu dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pertanyaannya sekarang: apakah kita hanya menilai kebijakan BI dari angka yang diumumkan, atau mulai membaca efek lanjutan dari kebijakan bank sentral yang dapat menentukan masa depan ekonomi Indonesia?