Rupiah, Independensi Bank Sentral, dan Risiko Pelemahan yang Berkepanjangan

Oleh: Herwin Mopangga Pengajar Ekonomi Moneter di Universitas Negeri Gorontalo

JurnalPost.com - Pergerakan rupiah dalam beberapa pekan terakhir memberi pesan yang jelas, pasar sedang menilai ulang risiko Indonesia, bukan hanya dari sisi global, tetapi juga dari sisi tata kelola kebijakan makro. Pada Senin, 19 Januari 2026, rupiah kembali melemah dan bergerak mendekati Rp17.000 per USD. Sejumlah laporan berbasis data Bloomberg menempatkan penutupan di kisaran Rp16.954 per USD. Di waktu hampir bersamaan, publik disuguhi dinamika di Bank Indonesia (BI) yakni pengunduran diri Deputi Gubernur Juda Agung dan kabar bahwa Presiden mengajukan tiga nama calon Deputi Gubernur BI, termasuk Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, untuk proses di DPR.

Tulisan ini tidak bertujuan menilai individu, apalagi menyimpulkan bahwa “pasar percaya atau tidak percaya” pada satu figur. Yang lebih relevan bagi nilai tukar adalah bagaimana rangkaian peristiwa tersebut memengaruhi ekspektasi, apakah BI akan tetap dipersepsikan independen, konsisten menjaga stabilitas, dan cukup kuat menjadi jangkar kebijakan ketika tekanan USD menguat.

Tekanan rupiah tidak berdiri sendiri: faktor global tetap dominan Pertama, rupiah memasuki 2026 dalam lanskap global yang masih berat untuk mata uang emerging markets. Dolar AS bertahan kuat karena kombinasi suku bunga global yang relatif tinggi, preferensi investor pada aset aman, serta sentimen risiko yang mudah berayun akibat geopolitik dan kebijakan perdagangan. Dalam kondisi seperti itu, mata uang seperti rupiah cenderung membutuhkan “premi kredibilitas” lebih besar agar aliran modal tetap bertahan.

Artinya, sekalipun tidak ada isu domestik, rupiah tetap menghadapi headwinds. Ini penting agar diskusi publik tidak jatuh pada narasi tunggal yang menyalahkan satu berita politik sebagai penyebab utama. Namun, faktor domestik dapat memperpanjang tekanan, premi risiko dan arus modal.

Kedua, faktor domestik menentukan apakah tekanan global itu hanya “gelombang” sesaat atau berubah menjadi tren pelemahan yang lebih panjang. Di sinilah isu independensi bank sentral menjadi sensitif. Laporan Reuters menuliskan bahwa rupiah turun sekitar 3,5% sepanjang 2025, termasuk yang terlemah di Asia, dan BI beberapa kali melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah. Reuters juga mencatat rupiah pada 14 Januari 2026 diperdagangkan sekitar 16.865 per USD, dengan BI menegaskan akan terus melakukan intervensi di pasar spot, DNDF/offshore, dan pasar obligasi.

Di sisi lain, tekanan diperberat oleh persepsi risiko fiskal: Reuters menggarisbawahi defisit APBN 2025 sekitar 2,92% terhadap PDB, dekat batas legal 3%. Dalam kerangka pasar, kombinasi “tekanan rupiah + defisit mendekati batas” sering diterjemahkan sebagai risiko tambahan, terutama bila investor melihat ruang kebijakan semakin sempit.

Mengapa isu independensi BI relevan bagi kurs? Ketiga, nilai tukar bukan hanya cermin neraca perdagangan atau data inflasi. Ia juga cermin kepercayaan terhadap rezim kebijakan. Pengajuan nama Thomas Djiwandono sebagai salah satu calon Deputi Gubernur BI, memunculkan diskusi pasar tentang independensi BI, apalagi ketika parlemen juga membahas rancangan aturan yang dapat memperkuat peran BI dalam mendukung pertumbuhan. Isu seperti ini bekerja melalui tiga kanal:

1. Kanal ekspektasi inflasi dan konsistensi kebijakan. Jika pasar menilai bank sentral berpotensi lebih akomodatif terhadap agenda jangka pendek, ekspektasi inflasi dapat naik tipis, cukup untuk mengubah permintaan aset rupiah.

2. Kanal premi risiko aset domestik. Ketika ketidakpastian institusional meningkat, investor biasanya menuntut imbal hasil lebih tinggi untuk memegang obligasi rupiah. Jika penyesuaian imbal hasil tidak terjadi cepat, yang sering “menyesuaikan” duluan adalah kurs.

3. Kanal arus modal portofolio. Reuters mengutip estimasi ANZ bahwa investor asing menarik sekitar US$6,5 miliar dari pasar obligasi negara Indonesia pada 2025, dan masih cenderung net-seller dalam enam bulan terakhir. Dalam ekosistem seperti ini, berita yang menambah ketidakpastian dapat mempercepat perilaku “risk-off”.

Sebagai pemerhati kebijakan moneter, saya tidak menyatakan bahwa BI pasti tidak independen atau kebijakan pasti berubah. Yang ditekankan adalah mekanisme pasar yakni persepsi dapat menambah volatilitas bahkan sebelum kebijakan berubah. Penyangga yang menahan skenario ekstrem, cadangan devisa dan sikap kebijakan.

Keempat, membahas risiko pelemahan rupiah harus sekaligus menyebut penyangganya. Di sini data aktual membantu menurunkan spekulasi. BI mencatat cadangan devisa akhir Desember 2025 sebesar US$156,5 miliar, naik dari US$150,1 miliar pada November 2025. Ini bantalan penting untuk stabilisasi pasar valas dan pembiayaan kebutuhan eksternal jangka pendek.

Selain itu, BI pada RDG 16–17 Desember 2025 memutuskan mempertahankan suku bunga kebijakan di 4,75% dengan penekanan eksplisit pada stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global.

Dua fakta ini menyiratkan pesan bahwa ruang stabilisasi masih ada, dan BI secara resmi masih menjadikan stabilitas sebagai mandat utama. Maka, narasi “rupiah pasti ambruk” tidak punya dasar kuat sebagai kesimpulan deterministik. Yang lebih tepat adalah risiko pelemahan bertahap dan volatilitas meningkat dapat terjadi bila faktor global bertahan dan faktor domestik menambah premi risiko.

Apa yang menentukan arah rupiah ke depan?

Kelima, dalam beberapa bulan ke depan, ada tiga penentu yang paling realistis memengaruhi USD/IDR: • Keberlanjutan tekanan global (dolar kuat, risk sentiment, yield global). • Kredibilitas bauran kebijakan BI (konsistensi stabilisasi, komunikasi kebijakan, efektivitas transmisi). • Sinyal institusional dalam proses penunjukan dan arah kebijakan makro (transparansi, kepastian mandat, dan koordinasi fiskal-moneter yang tidak menimbulkan kesan dominasi satu pihak).

Jika proses seleksi di DPR berjalan profesional dan komunikasi kebijakan menegaskan pagar independensi, pasar biasanya merespons dengan normalisasi risiko. Namun jika ketidakpastian berlarut, misalnya muncul sinyal ambigu tentang mandat BI atau desain dukungan BI pada program pemerintah, maka pasar akan memasang risk premium lebih tebal. Dalam praktiknya, risk premium yang lebih tebal sering “dibayar” oleh rupiah melalui pelemahan yang perlahan namun konsisten.

Penutup Rupiah tidak bergerak karena rumor semata melainkan karena kombinasi data, arah kebijakan, dan kepercayaan. Terkini, rupiah memang berada dalam tekanan dan otoritas moneter aktif melakukan stabilisasi, sementara isu institusional di sekitar BI menambah perhatian investor.

Bagi publik, fokus yang paling produktif bukan menghakimi orang, melainkan mengawal standar tata kelola, transparansi, profesionalisme, dan penegasan independensi BI. Dalam ekonomi terbuka, itulah “aset” yang paling langsung nilainya bagi kurs, karena pada akhirnya, stabilitas rupiah adalah fungsi dari kepercayaan yang dijaga, bukan klaim yang dibesarkan.