JURNALPOST.COM - Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menargetkan pembangunan 1.000 rumah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa terealisasi pada tahun 2018 betepatan dengan habisnya masa jabatannya sebagai Gubernur.
"Ini tahun saja sudah 20 ribu rumah, tahun lalu 26 ribu rumah. Khusus untuk PNS, ini sudah ada 36 unit, target pemerintah provinsi itu sebanyak 1.000 rumah akan kita siapkan," kata Syahrul, usai meresmikan penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk para PNS Pemprov Sulsel yang berlokasi di Baddoka, Rabu (16/3).
Syahrul juga mengatakan, untuk mewujudkan hal itu, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) dikatakannya telah berjanji untuk membantu memfasilitasinya.
"Ini bertujuan supaya Sulsel bisa menjadi provinsi percontohan. Saya juga minta kepada Bupati, khsusnya yang hadir hari ini, Lutim, Pinrang, Selayar, Luwu, dan Takalar, untuk membantu saya mempersiapkan ini. Masing-masing bisa mempersiapkan 100 rumah," ujarnya.
Untuk kesiapan anggaran fisik pembangunan 1.000 rumah ini, Syahrul mengatakan, tentunya diharapkan bantuan dari pemerintah pusat dan anggaran pengadaan lahannya akan disiapkan oleh pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Latief, menambahkan, saat ini Pemprov masih memiliki lahan untuk pembangunan rusunawa.
"Kita punya beberapa lahan, seperti di Sudiang, dan beberapa lokasi lainnya. Sisa kita melihat mana yang layak," ujarnya.
Untuk pengerjaan fisik, Latief mengatakan, pihaknya berharap itu bisa diberikan dari Kementerian. Pihaknya diakuinya siap untuk menyediakan lahan bila angharan oembanhunan fisiknya dianggarkan oleh pihak Kementerian.
Sementara itu, Dirjen Penyedia Perumahan Kementerian PU-PR, Syarif Burhanuddin, yang juga hadir dalam kesempatan tersebut, mengapresiasi pembangunan Rusunawa Pemprov Sulsel ini.
"Seharusnya memang begini, dihuni dulu, baru diresmikan. Sekarang ada 174 Rusun di Indonesia yang telah dibuat tetapi tidak difungsikan karena diresmikan dulu baru dihuni," kata Syarif.
Rusunawa ini, lanjutnya, sangat bermanfaat bagi PNS yang masih berpendapatan rendah dan belum bisa menyicil rumah.
"Seperti PNS yang masih berpendapatan Rp3 juta. Nanti kalau sudah mampu, rusunawa ini diserahkan lagi kepada PNS yang belum mampu," ujarnya.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) Sulsel, Andi Bakti Haruni, menjelaskan, Rusunawa ini tidak bisa dimiliki dan hanya disewakan kepada lara PNS. Saat ini sebanyak 36 unit rumah dalam Rusunawa ini sudah memiliki penghuni.
"Sewanya itu Rp200 ribu per bulan. Itu sudah lengkap dengan meubelernya. Mulai kemarin sudah ada yang masuk, sudah membenahi dan membersihkan. Dari 36 unit yang ada, semua sudah terisi," terangnya.
Bakti berharap, pemerintah pusat dapat mengadakan penambahan blok Rusunawa di tahun depan. (fo)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda