JURNALPOST.COM – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo, menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menolak kehadiran imigran ilegal di Sulsel.
“Sulsel tidak ingin membuka diri (terhadap imigran ilegal),” tegas Syahrul, Selasa (16/2).
Syahrul mengaku terkejut ketika memperoleh laporan bahwa jumlah imigran ilegal di Sulsel saat ini mencapai 2.138 orang.
“Ada lembaga international yang mengatur persoalan itu, tetapi di Sulsel, saya tidak mau membuka diri,” ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, Pemprov Sulsel akan menyurati pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang ditembuskan ke Wapres dan Menkopolhukam terkait penolakan atas kehadiran imigran ilegal di Sulsel.
Menurut Syahrul, Sulsel adalah provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Jumlah penduduk Kota Makassar pada siang hari misalnya, mencapai hampir dua juta orang. Oleh karena itu, keberadaan para imigran ilegal ini harus jelas dan dapat terpantau dengan baik.
“Ribuan orang itu mau diapakan? Kalau kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dunia bisa menuduh kita macam-macam,” ujarnya.
Senada dengan Gubernur, Kepala Divisi (Kadiv) Keimigrasian Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulsel, Ramli HS, mengatakan, pihaknya menolak kedatangan para imigran ilegal secara mandiri.
“Kita punya semangat menolak kedatangan mereka secara mandiri, kecuali yang dilakukan adalah rotasi dengan pengawalan pihak imigrasi,” kata Ramli.
Menurut Ramli, para imigran ilegal ini berdasarkan ketentuan, tidak dibolehkan melakukan mobilitas secara pribadi.
Pihaknya juga mengantisipasi agar kehadiran para imigran ilegal ini, tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Ini yang terus kami pantau dan antisipasi, yang menjadi kekhawatiran bukan friksi dengan masyarakat sekitar, tetapi konflik di antara mereka sendiri,” ungkapnya.
Ramli mengatakan, saat ini terdapat 2.138 orang imigran ilegal yang terdata berada di Sulsel. Dari jumlah tersebut, 1049 diantaranya berstatus sebagai pengungsi, sedangkan 1028 lainnya berstatus sebagai pencari suaka.
“Para imigran ini, berada di 15 rumah komunitas dan 12 tempat perlindungan sementara, yang terletak di tengah pemukiman masyarakat” terangnya.
Untuk mengantisipasi derasnya imigran ilegal yang masuk ke Sulsel, lanjutnya, pihaknya bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk Kepolisian, Angkasa Pura dan Pelindo untuk memperketat pengawasan.
“Kami juga mengajak para pengelola sarana transportasi untuk menolak para imigran ilegal ini, mereka jangan hanya memikirkan keuntungan tetapi juga dampak sosial yang mungkin timbul dari banyaknya imigran gelap yang masuk ke Sulsel,” tutupnya. (FO)
