Oleh Muhammad Thaufan Arifuddin, MA (Pengamat Media, Korupsi, Demokrasi dan Budaya Lokal. Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas)
JurnalPost.com - Jika kita mengevaluasi demokrasi secara global dalam satu dekade terakhir maka terlihat seolah demokrasi cenderung menjadi grammar ideal di seluruh dunia. Negara mana pun ingin dianggap demokratis sebab demokratis dianggap beradab dan maju. Dan negara yang tak bisa memenuhi obsesinya sebagai negara demokratis karena ragam faktor ekonomi politik hanya bisa pasrah menunggu sejarah diukir oleh generasi selanjutnya.
Tentu semua berawal dari runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan juga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 yang menandai akhir sejarah dan keniscayaan demokrasi liberal (Fukuyama, 1992). Ini boleh jadi klaim demogogis Fukuyama, tetapi dalam kenyataannya demokrasi liberal telah menang dalam Perang Dingin ideologis yang sengit serta berkembang hingga hari ini di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis dst. Demokrasi liberal seolah narasi penyintas yang bertahan (Barber, 1996) dari benturan peradaban (Huntington, 2011). Demokrasi liberal adalah ideologi Hobbesian-Machiavelian yang digunakan Barat untuk memantau dunia selain Barat.
Pada tahun 1991, slogan Revolusi Prancis yaitu liberté, égalité, fraternité telah dominan dan cenderung dijustifikasi oleh Barat. Hegel (2011) dan Marx (2014) memandang dari posisi ideologis yang berbeda bahwa demokrasi adalah takdir tak terelakkan di mana pun dan kapan pun di lima benua dunia.
Di seluruh Afrika, jumlah negara demokratis semain meningkat. Sama halnya di Eropa, konversi negara-negara yang sebelumnya komunis atau totaliter menjadi demokrasi sangat massif dan dramatis. Terutam di Eropa Timur. Tetapi, harapan terhadap demokrasi kadang terlalu besar dan tidak realistis. Ini yang dimanfaatkan oleh Putin untuk menarik diri dari obsesi terhadap demokrasi liberal dan mulai mempromosikan demokrasi berbasis geo-politik Eurasia (Eropa Timur dan Asia) bersama China dan Iran.
Secara statitistik, demokrasi sangat fluktuatif sejak bersemi dari tahun 1970-an. Laporan Freedom House pada tahun 1972 melaporkan bahwa jumlah negara bebas dan demokratis adalah 44 dari 148 negara (29,73%). Sebanyak 36 (24,3%) setengah bebas, dan 68 (45,95%) tidak bebas.
Sedangkan pada tahun 2008, angka-angka ini menjadi 90 dari 193 (46,6%) bebas, 60 setengah bebas (31,1%), dan 43 (22,28%) tidak bebas. Hal yang menarik adalah terjadi kemunduran demokrasi sejak tahun 2020 di mana ada 83 (42,56%) bebas, 63 (32,31%) setengah bebas, dan 49 (25,13%) tidak bebas (Freedom House, 2020).
Memang, dari masa bersemi di era 70-an hingga ke masa klimaks pada tahun 2008, demokrasi dipuja-puji. Namun, demokrasi dan kebebasan sekarang mengalami kemunduran dan mulai dihujat di mana pun melalui gerakan populisme kanan atau populisme kiri.
Masyarakat Hongaria dan Polandia misalnya mulai mempertanyakan janji kesejahteraan demokrasi liberal. Federasi Rusia dan Turki malah dianggap mundur dalam hal kebebasan dasar karena mereka mencoba menyesuaikan kebebasan dan demokrasi dengan budaya Rusia dan Budaya Turki yang kental nuansa agamanya. Malah yang lebih unik, ketika demokrasi di Hong Kong kalah oleh demokrasi negara di China. Pemilihan parlemen Venezuela pada tahun 2020 oleh banyak orang dianggap jauh dari bebas dan adil. Ini sejumlah paradoks demokrasi yang ada.
Di Asia Tenggara terjadi pergolakan tak berkesudahan di Myanmar menghadapi kudeta militer pada tahun 2021. Mereka tidak hanya menggoyang demokrasi di Asia Tenggara tetapi juga mengusir rakyat Rohingya tanpa belas kasih yang membuat UNHCR pusing tujuh keliling. Sedang di Afrika, tepatnya di Uganda, hasil pemilunya dianggap bermasalah.
Wabah Copid-19 yang baru saja kelar telah menguji fungsi dari rezim demokrasi liberal dalam politik, ekonomi dan kesehatan. Genosida Israel di Palestina yang telah menghancurkan seluruh fasilitas publik di jalur Gaza dan menewaskan lebih dari 20.000 rakyat serta mengusir hampir dua juta penduduk Gaza semakin memperburuk masa depan demokrasi. Semangat Revolusi Prancis atau harapan akan demokrasi yang ideal dan universal dari Fukuyama, Hegel, dan Marx diragukan akan bertahan dalam 100 tahun ke depan.
Mungkinkah demokrasi telah mati dan cahayanya padam (Krastev dan Holmes, 2020). Banyak faktor yang melatari dari ketimpangan ekonomi yang meningkat, neoliberalisme dan globalisasi yang eksploitatif hanya menguntungkan Barat secara ekonomi, politik dan budaya tentu makin memperkeruh masa depan demokrasi. Hal ini diperparah oleh muncul rezim dan elit di berbagai negara yang tidak lagi berkomitmen kepada demokrasi karena faktor politik maupun melihat secara objektif suram dan kroposnya janji demokrasi.
Amerika Serikat juga terlihat semakin melemah sebagai kekuatan global dan komitmennya sangat hambar terhadap hak asasi manusia. Keadaan ini semakin terlihat sejak akhir pemerintahan Trump yang bahkan memunculkan gerakan okupasi terhadap Capitol AS pada 6 Januari 2021 yang memperlihatkan kenaifan demokrasi Amerika di kancah global.
Alhasil, demokrasi kini di ujung tanduk. Komunitas global mulai mempertanyakan janji dari demokrasi di tengah rusaknya tatanan politik global. Amerika dan sekutunya memperburuk keadaan politik global paska wabah Copid-19. Mereka terlibat merongrong geopolitik Rusia di Eropa Timur dengan menprovokasi Ukraina di kawasan. Hal ini semakin diperparah dengan keterlibatan Barat hari ini dalam Genosida ribuan rakyat sipil terutama anak-anak dan perempuan di Palestina dengan mendukung Israel. Kini demokrasi ala Barat dalam bahaya dan sedang menggali kuburnya sendiri.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda