MAKASSAR, JURNALPOST.COM – Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, mengaku mendukung apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengizinkan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan tes urine terhadap seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta para pejabat di Indonesia.
Agus bahkan menginginkan tes tersebut bukan hanya dilakukan terhadap kepala daerah dan pejabat, tetapi juga dilakukan kepada seluruh pegawai.
“Kita siap saja, dari dulu. Itu bagus. Saya sih mau semua, bukan cuma pejabat tapi seluruh pegawai di tes,” kata Agus, kemarin.
Agus mengatakan, jika memang ada kepala daerah atau pejabat di Sulsel yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba, pihaknya akan membantu kwrja BNN untuk melakukan pemeriksaan.
“Kalau memang ada yang terindikasi, BNN kan bisa koordinasi dengan kita. Kita akan langsung suruh periksa urine semua,” ujarnya.
Lebih jauh Agus mengatakan, masalah penyalahgunaan narkoba ini sebenarnya adalah permasalahan yang menyangkut individu dan pola hidup seseorang.
“Itu kan sebanarnya kembali kepada individu masing-masing. Kalau memang mau hidup sehat kan, itu bisa kita lakukan setiap enam bulan tes urine dan tes darah,” ungkapnya
Sebelumnya, Kepala BNN Provinsi Sulsel, Brigjen Pol Agus Budiman Manalu, membenarkan pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso, yang mengaku mengantongi beberapa nama kepala daerah yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba.
“Kepala daerah yang terindikasi narkoba kemungkinan ada di Sulsel, tapi kita tidak mungkin menyebutkan namanya sebelum ada bukti yang ditemukan. Yang jelas tidak ada instansi yang bebas narkoba seratus persen,” kata Agus.
Agus menjelaskan, saat ini peredaran narkoba sudah tidak lagi mengenal usia, jabatan dan lingkungan. Siapa saja menurutnya bisa ikut terjerumus menggunakan dan mengedarkan barang haram tersebut, tidak terkecuali seorang kepala daerah.
Terkait, arahan dan perintah dari Kemendagri yang mempersilahkan BNN melakukan tes urine terhadap semua kepala daerah dan PNS, Agus mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan segera melakukannya.
“Ada perintah dari Kemendagri agar seluruh kepala daerah dicek untuk bebas narkoba. Berkaitan dengan itu, BNN selalu siap melaksanakannya dan siap membantu pemprov. Tapi kita minta dilakukan secara rahasia dan mendadak,” ujarnya.
Hanya saja, lanjut Agus, untuk melakukan hal itu, butuh tim gabungan untuk melakukan tes urine ini. Mulai dari kepolisian, TNI, BNN serta Biro Napza dan HIV/AIDS. Dalam waktu dekat, Agus mengaku, BNN akan kembali menggelar operasi Bersih Narkoba (Bersinar) 2016.
“Operasi Bersinar belum dilaksanakan, baru perencanaan, nama-namanya petugas baru kita kirimkan ke Mabes. Mengenai target operasi, semua yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan disasar, termasuk para pejabat,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Gerakan Anti Narkotika dan Pisikotrapika (Granat) Makassar, Muhammad Arman, meminta pemerintah untuk bisa segera melakukan tes urine bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini karena kejahatan narkoba sudah sering kali ditemui pada aparatur pemerintah, seperti yang terjadi belum lama ini di Jeneponto, yang melibatkan Sekertaris Dewan Jeneponto.
“Permintaan Kemendagri itu kami nilai sangat logis untuk memastikan kejahatan narkotika tidak menyebar sampai pada pejabat. Bukan hanya kepala daerah, kalau perlu setiap kepala SKPD rutin di tes urine,” ujar Arman.
Terpisah, Kepala Biro Napza dan HIV/AIDS Sulsel, Sri Endang Sukarsih, menilai, tes urine terkait hak setiap individu dan tidak bisa dilakukan pemaksaan. Untuk itu, pelaksana tes urine di lingkup PNS butuh payung hukum yang jelas.
“Urine itukan kepemilikan pribadi. Kalau PNS sebagai abdi negara, harus ada surat edaran atau kebijakan dari atasan. Sebenarnya, kita sangat mendukung semua PNS untuk ikut melakukan tes urine,” ujarnya. (fo)
