JURNALPOST.COM - Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah, mengaku, pihaknya di Kabupaten Bantaeng selama ini telah secara rutin melakukan tes urine untuk memastikan tidak ada aparatur pejabat di daerahnya yang menjadi penyalahguna narkoba.
"Di Bantaeng, hal itu (tes urine) sudah kami lakukan secara rutin dan tanpa pemberitahuan. Tahun lalu kita sudah lakukan, dan tidak lama lagi, kita akan kembali lakukan tes itu. Akan kita lakukan secara tiba-tiba," kata Nurdin, saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin.
Hingga saat ini, menurutnya belum pernah ada pejabat aparatur pemerintahan di Kabupaten Bantaeng yang tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba.
"Sampai saat ini tidak ada kasus pejabat di Bantaeng yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkoba. Kalau ada pasti langsung saya non job kan, bahkan bila perlu saya pecat," tegasnya.
Nurdin juga mengatakan, ia sangat setuju dan mendukung penuh sikap Mendagri, Tjahjo Kumolo yang menginzinkan dan meminta BNN untuk masuk ke daerah-daerah untuk melakukan pemeriksaan pada seluruh kepala daerah dan unsur pejabat daerah untuk memastikan bahwa mereka bebas dari penyalahgunaan narkoba.
"Saya sangat sepakat dengan Mendagri yang mengizinkan BNN untuk masuk ke daerah-daerah, dan hal ini sebaiknya jangan direncanakan. Supaya betul-betul semua pejabat di negara ini tidak memberikan contoh buruk bagi masyarakatnya," ujarnya.
Lebih jauh Nurdin juga mengatakan, tugas untuk memastikan bahwa penyelenggara pemerintahan bebas dari penyalahgunaan narkoba bukan hanya tugas dari BNN, tetapi kepala daerah juga dikatakannya memiliki kewajiban untuk melakukan tes urine baik kepada dirinya sendiri maupun kepada seluruh aparatur pejabat di daerahnya.
"Saya kira bukan hanya BNN, tapi kepala daerah juga mempunyai kewajiban. Kepala daerah adalah panutan masyarakat, orang yang diteladani di daerah. Tentunya harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat," ucapnya.
Menurutnya, bila masih ada kepala daerah yang menjadi penyalahguna narkoba, hal itu sangat merugikan negara karena bisa menghambat dan mempengaruhi pelayanan dan bisa mempengaruhi konsentrasi kerja untuk membangun daerah.
"Saya sangat setuju kalau BNN masuk ke daerah-daerah untuk melakukan tes itu, dan kalau bisa jangan hanya tes urine, tapi juga tes darah. Kalau memang ada yang sudah menjadi target, harus diperiksa secara intensif," ujarnya.
Senada, Wakil Bupati Luwu Utara, Muh Thahar Rum, juga mengaku sangat setuju dan mendukung apabila dilakukan tes urine kepada seluruh kepala daerah dan wakik kepala daerah yang ada di Indonesia.
Senada, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, mengaku sangat setuju dan mendukung dilakukannya tes urine bagi seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah.
"Kepemimpinan itu keteladanan, tidak cukup diucapan tapi juga di tindakan. Saya sangat mendukung kebijakan tersebut. Kalau boleh, saya daftar yang pertama," ujar Indah.
Wakil Bupati Luwu Utara, Muh Thahar Rum, menambahkan, bila perlu, juga dilakukan tes urine kepada seluruh Aparatur Sipil Negara tanpa terkecuali untuk memastikan penyelenggara negara benar-benar bebas dari penggunaan narkoba.
"Insya Allah kami dukung, bukan hanya ke kepala daerah dan wakilnya saja, kalau perlu kepada semua Aparatur Sipil Negara yg ada di daerah Luwu Utara, biar semuanya bisa bersih dari narkoba. Kita siap untuk bekerjasama dengan BNN," ujar Thahar.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, juga mengaku setuju dan sangat mendukung apabila dilakukan tes urine kepada seluruh kepala daerah dan para pejabat pemerintahan untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam penggunaan Narkoba.
"Bagus itu, saya setuju sekali. Saya mendukung kalau itu dilakukan," kata Syahrul. (fo)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda