JURNALPOST.COM - Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat dan pertemuan supervisi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan beberapa pemerintah provinsi terkait penertiban izin tambang yang dilakukan beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, meminta kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulsel, untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait perizinan tambang di wilayah Sulsel sampai pertengahan tahun ini.
"Hasil rapat supervisi dengan KPK tentang persoalan izin tambang minerba itu, semua daerah diminta untuk menertibkan perizinan tambang-tambang yang ada di wilayahnya. Kita di Sulsel ini yang bermasalah itu adalah tambang galian C. Saya harap, pertengahan tahun masalah ini sudah bisa diselesaikan," kata Agus, saat melakukan silaturrahmi dan pertemuan koordinasi dengan SKPD Dinas ESDM Sulsel, Senin (7/3).
Agus mengatakan, kondisi permasalahan pertambangan di Sulsel sangat berbeda dengan daerah lainya seperti Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara yang lebih kepada tambang mineral.
Di Sulsel, menurutnya, permasalahan yang paling banyak itu justru berada pada tambang galian C. Saat ini, sesuai dengan UU 23 tentang pengalihan kewenangan pengelolaan dan perizinan tambang yang sudah diserahkan kepada pemerintah provinsi, Agus juga meminta agar semua perizinan untuk sektor pertambangan bisa lebih diperketat lagi untuk menghindari masalah dikemudian hari.
"Dulu kan kewenangan itu berada di Pemkab/Pemkot, tapi sessuai dengan UU 23, saat ini itu menjadi kewenangan pemprov. Walaupun pada prakteknya di lapangan, kabupaten juga terkesan belum ikhlas melepas. Tetapi saat ini, saya berharap, beberapa izin pertambangan yang sudah mati dan akan diperpanjang harus dilakukan verifikasi yang lebih teliti. Kalau perlu dibuatkan klausul tambahan dalam perjanjian pengelolaan tambang itu," ujarnya.
Agus mengusulkan agar setiap perjanjian dengan perusahaan tambang yang akan beroperasi di Sulsel harus menandatangani perjanjian untuk secara rutin melaporkan aktivitasnya setiap enam bulan sekali agar pengawasannya bisa lebih efektif.
"Di klausul perjanjian itu nanti ditambahkan point, bahwa mereka harus menyampaikan report kegiatannya setiap enam bulan. Kalau ada yang melanggar, berikan sanksi tegas, kalau perlu cabut izinnya," tegasnya.
Agus juga meminta kepada Dinas ESDM agar program-lrogram yang dijalankan bisa lebih berorintasi pada pemenuhan kebutuhan energi untuk masyarakat Sulsel secara menyeluruh.
"Kita siapkan energi untuk orang, tapi kita juga jangan lupa menyiapkan dan memberikan energi unuk sumber kehidupan masyarakat kita," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas ESDM Sulsel, Syamsul Bahri, mengatakan, izin tambang yang ada di Sulsel dengan jumlah yang paling dominan adalah izin tambang bahan galian non logam atau batuan.
Syamsul menerangkan, berdasarkan data awal, di Sulsel terdapat 714 perusahaan yang memiliki Surat Izin Pertambangan. Tetapi dari jumlah tersebut, saat ini beberapa ada yang sementara dalam proses perpanjangan izin, dan sebagaian juga ada yang sudah dicabut izinnya. Berdasarkan data bulan Desember 2015, saat ini di Sulsel terdapat 698 izin tambang.
Syamsul juga mengatakan, nantinya dalam proses verifikasi yang dilakukan terhadap dokumen perizinan dari perusahaan tambang tersebut, akan dilakukan pemeriksaan secara detail.
"Kita akan periksa semuanya. Kalau tidak sesuai ada sanksi dari teguran sampai pencabutan izin usaha pertambangan," ujarnya.
Sedangkan untuk program Dinas ESDM tahun ini, Syamsul menyebuat pihaknya memiliki beberapa program prioritas, salah satunya yaitu kedaulatan energi dengan meningkatkan angka ratio elektrifikasi.
"Saat ini di Sulsel masih ada 283 desa yang belum dialiri listrik, dan itu menjadi target kita tahun ini , supaya daerah-daerah itu bisa menikmati aliran listrik," paparnya. (fo)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda