JURNALPOST.COM - Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulsel, kesadaran perusahaan tambang untuk membayar pajak masih sangat rendah. Saat ini, masih ada 414 perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Sulsel belum membayar pajak iuran tetap, dan saat ini tengah berada dalam pemantauan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulsel.
Sekretaris Dinas ESDM Sulsel, Syamsul Bahri, mengungkapkan, dari 414 perusahaan yang sementara dalam pemantauan tersebut semuanya belum membayar pajak yang seharusnya pada tahun 2015, bahkan ada yang sejak tahun 2013 lalu.
"Kami melakukan pemantauan pajak yang tertinggal ini. Hal ini merupakan tindak lanjut dari inti supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap izin tambang. Bagaimana menertibkan perizinan tambang dan mengefektifkan pembayaran pajak tambang," kata Syamsul, yang ditemui, Senin (22/2).
Syamsuk mengaku, pihaknya telah mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan tambang yang belum melunasi pajaknya tersebut. Menurutnya, setiap tahun berjalan seharusnya mereka (perusahaan tambang) membayar pajak pada bulan Agustus.
"Harusnya kan Agustus itu mereka lunasi. Nah, ini justru ada yang tertinggal tahun sebelumnya," ujarnya.
Berdasarkan aturan, lanjut Syamsul, jika pembayaran pajak mereka terlambat, dikenakan denda dua persen dari jumlah tagihan pajak. Pihaknya berharap perusahaan tambang memperhatikan pembayaran pajaknya, karena jika sudah diberikan peringatan dan tidak mengindahkan, Syamsul mengatakan, izin perusahaan ya g bersangkutan bisa dilakukan pencabutan izin.
"Sanksinya bisa sampai pencabutan izin jika tidak melunasi pajaknya," paparnya.
Syamsul menambahkan, setelah diberikan surat peringatan, beberapa hari terakhir sudah ada sekira sepuluh perusahaan yang memasukkan laporan pelunasan pajaknya. Syamsul mengaku Dinas ESDM masih mencoba melakukan pendekatan secara persuasif.
"Kami optimistis, Agustus itu bisa rampung," ucapnya.
Untuk besaran nilai tunggakan pajak dari 414 perusahaan tambang tersebut, Syamsul masih enggan menyebut jumlahnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, meminta agar instansi terkait bisa mengintensifkan penagihan pajak tambang tersebut. Apalagi menurutnya kelangsungan pembangunan sangat bergantung dari pajak.
"Pembangunan kan tergantung pajak. Makanya, perusahaan harus memperhatikan hal ini. Mereka harus sadar membayar pajak," kata Syahrul. (fo)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda