Tembok Antara Angka dan Derita

"Kalau gak punya angka, gausah berbicara terlalu jauh"

Oleh: Zuleyka Naura Qhaerunisa, Mahasiswa aktif Program Studi Psikologi, Universitas Pendidikan Indonesia

JurnalPost.com - Ada rakyat yang mengeluh tentang harga kebutuhan harian yang terasa semakin memberatkan. Uang yang dulu cukup untuk seminggu, kini hanya mampu bertahan dalam hitungan hari. Biaya hidup kian menanjak, sementara kondisi dompet tidak pernah membaik.

Kemudian dibalas oleh yang bersangkutan dengan grafik dan data empiris yang dirasa benar. Katanya inflasi terkendali, dan daya beli masyarakat membaik. Konon, ada indikator yang membuktikan bahwa keadaan tidak seburuk apa yang diteriakan orang-orang.

Janggal.

Keduanya berbicara tentang kenyataan yang sama dan apa yang sebenarnya. Tapi, percakapan tersebut rasanya tidak pernah benar-benar bertemu dan sejalan.

Pola ini seringkali muncul dalam diskusi publik, termasuk ketika masyarakat membahas tentang kebijakan yang paling banyak diperbincangkan yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di satu sisi, pemerintah menekankan bahwa ini adalah investasi jangka panjang untuk Indonesia. Sebagian orang menyambutnya dengan antusias dan sebagian lainnya bertanya-tanya apakah ini adalah jawaban yang tepat atas permasalahan yang sebenarnya mereka hadapi sehari-hari. Ada yang merasa bahwa urgensi sebenarnya justru terletak pada konteks lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, atau akses pendidikan yang lebih merata.

Anehnya, pembahasan mengenai hal ini tidak pernah benar-benar berjalan dan mempertemukan keduanya pada satu arah perdebatan. Ketika pengalaman harus berhadapan dengan data. Diskusi berjalan seperti dua pihak yang berbicara dalam bahasa yang berbeda, walaupun memang tidak ada yang sepenuhnya benar dengan keduanya.

Melihat dari pandangan salah satu filsuf Prancis, Foucault, pernah mengingatkan bahwa kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk hukuman, ataupun perintah. Kadang, kekuasaan muncul dalam bentuk yang lebih awam yaitu pengetahuan. Baginya, keterkaitan antara pengetahuan dan kekuasaan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Pihak yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan pengetahuan juga memegang kekuatan untuk menetapkan apa yang dianggap sebagai kebenaran.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita cenderung beranggapan bahwa angka adalah sesuatu yang objektif. Data grafik terkesan lebih meyakinkan daripada keluhan semata. Namun, persoalan muncul ketika bentuk pengetahuan yang dianggap benar hanya berhenti pada angka-angka tersebut. Akibatnya, pengalaman menjadi hal yang dikesampingkan.

Kalau seribu orang merasa biaya hidupnya terlalu berat, kita akan meminta survei.

Kalau warga mengeluh kebijakan tidak menyelesaikan permasalahan mereka, kita akan minta indikator.

Kalau banyak orang mengatakan belum merasakan manfaatnya, kita akan minta data.

Seolah-olah pengalaman dan apa yang dirasakan rakyat perlu diubah jadi angka agar layak dipercaya. Padahal, tidak semuanya bisa dirangkum ke dalam tabel.

Ini tidak berarti data tidak penting. Justru sebaliknya. Kebijakan publik tanpa data hanya akan menjadi kumpulan hipotesa yang tidak berarah.

Namun ada perbedaan antara memakai data sebagai alat memahami masyarakat serta memakai data sebagai cara mengakhiri percakapan dengan masyarakat.

Yang pertama membuka dialog.

Yang kedua menutupnya.

Sayangnya, dalam banyak diskusi publik, data sering diperlakukan layaknya kartu truf. Begitu angka dikeluarkan, pengalaman dianggap selesai dibahas.

Padahal dapat saja keduanya benar pada waktu yang bersamaan.

Program bisa berjalan sesuai target, namun sebagian masyarakat tetap merasa kebutuhan mereka belum terjawab.

Indikator dapat menunjukkan kemajuan, sementara warga masih menyimpan kegelisahan.

Laporan bisa terlihat memuaskan, namun pengalaman hidup tidak otomatis ikut membaik pada kecepatan yang sama.

Sebenarnya angka juga berasal dari pilihan-pilihan manusia. Kita memutuskan apa yang akan diukur, cara mengukurnya, serta indikator apa yang dianggap penting. Artinya, data tidak pernah sepenuhnya bebas dari pandangan tertentu terhadap dunia.

Karena sebenarnya, demokrasi memerlukan lebih dari sekedar kebebasan berpendapat dalam masyarakat. Demokrasi juga membutuhkan pemerintahan yang dapat mengakui bahwa pengalaman masyarakat merupakan bagian dari pengetahuan yang layak dipertimbangkan. Ini karena, pada akhirnya, kebijakan publik tidak bisa hanya dinilai dari seberapa baik adanya di dalam laporan, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dirasakan oleh mereka yang menjadi sasarannya.

Mungkin tantangan terbesar kita bukan karena datanya kurang atau kritiknya terlalu banyak. Tantangannya adalah adanya kecenderungan untuk percaya bahwa hanya ada satu cara yang benar untuk memahami kenyataan. Selama pengalaman masyarakat masih harus diubah menjadi angka untuk melihatnya menjadi sebuah urgensi, selama itu pula akan selalu ada jarak antara aspirasi rakyat dengan tanggapan pemerintah.