29.4 C
Jakarta
Minggu, Februari 28, 2021

Refeleksi Penegakan Hukum Indonesia : Mengembalikan Paradigma Originalitas Hukum Indonesia

Oleh : Farah Fahmi Namakule, S.H. (Direktur Riset dan Pengkajian Hukum LKPHI/Lembaga Kajian Dan Pemerhati Hukum Indoensia)

JURNALPOST – Benar sekali apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa, hukum itu dibuat  untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Artinya hukum sebagai “institusi  yangbertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

Hukum untuk menusia sesungguhnya bukan satu istilah baru namun, secara histori telah ada sejak Abad VI sebelum masehi yaitu pada zaman Yunani – Romawi, atau dalam filsafat timur seperti ajaran Dharma di India sejak tahun 1500-500 sebelum masehi, kemudian dalam ajaran Fa-Jia di Tiongkok  pada tahun 280-233 sebelum masehi. Sokrates dan Aristoteles juga berbicara tentang arete (keutamaan) dalam hukum yang mesti bermuara pada kebahagiaan (eudaimonia) manusia.

Adapun bukan istilah baru, hukum untuk manusia adalah sebuah bentuk humanisme yuridis Hukum Progresif, yang intinya adalah penghargaan terhadap manusia secara radikal, non-utilitarianis dan tidak mengenal tumbal bagi sebagian kecil manusia. Humanisme menurut Satjipto Rahardjo merupakan progresivitas dari Hukum Progresif itu, yaitu sebagai dasar kemanusiaan. Kemanusiaan atau humanisme ini mungkin ala Cicero atau Renaissance, yaitu pengabdian hukum bagi kemanusiaan dalam bentuk keutamaan-keutamaan.

Merupakan suatu kenyataan bahwa antara manusia, masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena dimana ada masyarakat pasti ada manusia, dan dimana ada manusia pasti hidup dalam masyarakat. Setiap manusia yang hidup dalam masyarakat selalu menghubungkan kepentingan satu dengan yang lainnya. Dalam masyarakat bagaimanapun keadaannya, baik dalam masyarakat modern maupun dalam masyarakat sederhana (bersahaja), yang namanya keadilan dan kepastian hukum itu tetap merupakan kebutuhan. Karena kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum ada dalam masyarakat, maka masyarakat itulah yang menciptakan kaedahnya, yang diakui secara kolektif. Dengan demikian ada rujukan untuk menentukan batas-batas hak dan batas-batas kewajiban. Masyarakat berbuat sesuai dengan keinginan kaedah yang telah disepakati itu. Penyimpangan terhadap kesepakatan itu akan mendapat ganjaran sesuai dengan ketentuan yang juga telah disepakati.

Rujukan atau pedoman hidup ini berwujud sebagai suatu kaedah atau norma yang dapat berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Adanya norma-norma ini dapat dihubungkan dengan dua (2) aspek kehidupan manusia, yaitu norma yang berupa aspek hidup pribadi (norma agama dan norma kesusilaan), dan norma berupa hidup antar pribadi (norma kesopanan dan norma hukum). Dalam ketentuan norma sesungguhnya berisi perintah dan larangan. Perintah merupakan keharusan bagi individu (person) untuk berbuat sesuatu yang akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Norma yang berwujud aturan itu mempunyai sanksi atau tidak diikuti dengan sanksi. Apabila norma yang bersanksi itu dilanggar oleh seseorang, maka ia akan mendapat hukuman.

Keberadaan hukum dalam satu kelompok masyarakat merupakan suatu keharusan guna terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam suatu masyarakat, menurut Van Apeldorn, bahwa hukum itu terdapat di seluruh dunia dimana terdapat pergaulan hidup manusia. Demikian pula Cicero menegaskan dimana ada masyarakat pasti di sana ada hukum. Pernyataan ini dipertegas oleh A.H Post yang menyatakan bahwa tidak ada suatu bangsa di dunia ini yang tidak memiliki hokum.

Hukum adalah peraturan hidup yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Sebagai peraturan hidup maka hukum itu berfungsi membatasi kepentingan dari setiap pendukung hukum (subyek hukum), menjamin kepentingan dan hak-hak mereka masing-masing, dan menciptakan pertalian-pertalian guna mempererat hubungan antar manusia dan menentukan arah bagi adanya kerjasama. Tujuan yang hendak dicapai dari adanya hukum adalah suatu keadaan yang berisi di dalamnya perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama. Guna tercapainya tujuan itu maka hukum dilengkapi dengan bentuk-bentuk sanksi yang bersifat tegas dan nyata.

Suatu kelompok masyarakat maupun persekutuan bangsa atau negara  tentu memiliki hukum dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa maupun bernegara guna mengatur tatanan kehidupan yang baik dan harmonis dalam persekutuan bangsa atau negara tersebut. Pembentukan hukum dasar ini kemudian dikenal dikenal oleh negara-negara di dunia dengan sebutan Konstitusi.

Menurut .F. Strong, yang ditulis oleh Jazim Hamidi, terdapat tiga unsur yang termuat dalam konstitusi, yaitu:

  1. Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan;
  2. Prinsip-prinip mengenai hak – hak mengenai warga negara; dan
  3. Prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah.

Konstitusi menurut bahasa Perancis, bahasa Inggris dan bahasa Latin, pada intinya adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan atau menetapkan, lebih lanjut dikenal dengan maksud pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara, maka dengan kata lain secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan.

Konstitusi bukan hanya berbicara mengenai kontrak sosial semata, namun lebih dari itu, bahkan konstitusi merupakan ekspresi dari keinginan sebuah bangsa yang merasa dirinya terjajah, merupakan refleksi dari sejarah dan catatan kehidupan dari sebuah bangsa yang dialaminya, ketakutan, keprihatinan, aspirasi-aspirasi, visi sebuah masyarakat serta harapan untuk bebas dari interfensi penindasan bangsa lain, sehingga secara alamia konstitusi merupakan jiwa dari bangsa itu sendiri.

Setiap negara yang berdaulat pasti memiliki konstitusi. Dalam banyak perdebatan konstutusi terdapat dua bentuk, yakni tertulis (terkodifikasi) dan tidak tertulis (tidak terkodifikasi). Selain tertulis dan tidak tertulis, Dicey juga

membedakan antara konstitusi yang memiliki sifat hukum dan tidak mempunyai sifat hukum. Kedudukan konstitusi dalam negara kesatuan republik indonesia di persamakan dengan konstitusi yang sifatnya tertulis atau juga sering di sebut dengan Undang-Undang Dasar (grounwet) yang tentu juga memiliki sifat hukum yang mengikat.

Muatan nilai yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai Hukum dasar atau konstitusi negara kesatuan republik indonesia merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai dasar (besic values)  tentang moral dan etika bangsa indonesia yang kemudian di kristalisasikan menjadi pancasila di dalamnya termuat lima sila yang secara fundamental menjadi jati diri (identity) dari bangsa indonesia.

Lahirnya UUD 1945 sebagai interpretasi dari pancasila yang merupakan jati diri bangsa indonesia. Perlu adanya energi tentang pentingnya kesadaran sejarah terhadap susunan teks yang termuat dalam UUD dasar asli sebagai perwujudan dari nilai-nilai pancasila.

Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mengemukakan pandangan tentang dasar negara indonesia yang akan di bangun dan pandangan hidup yang perlu diantu oleh bangsa indonesia. Nlai-nilai yang beliau beri nama Pancasila itu kemudia di terima oleh seluruh anggota dan menjadi dasar negara republik indonesia yang di cantumkan dalam UUD 1945 kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

UUD 1945 sesungguhnya harus menjadi konstitusi sosial yang artinya dapat mengatur hak-hak rakyat dan kepentingan rakyat di luar politik, yakni hak atas kesejateraan, kemakmuran dan, keadilan sosial. Artinya muatan konstitusi yang kemudian didesain sedemikian rupa tentu harus memperhatikan kepentingan sosial.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang hidup dalam iklim kemajuan teknologi dalam ruang lingkup pergaulan global yang sangat luas dan bebas baik secara langsung maupun tidak langsung tentu sangat mempengaruhi aspirasi masyarakat indonesia yang berimplikasi terhadap perubahan konstitusi. Hal ini dapat kita rasakan dalam sejarah ketatanegaraan bangsa, bahwa perubahan konstitusi bukan hanya hal baru bagi bangsa indonesia.

Prakter perubahan konstitusi sudah di lakukan berulang kali, mulai dari Perubahan UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, Kembali kepada UUD 1945, UUD 1945 Amandemen I, Amandemen 2, Amandemen 3, Amandemen 4. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh aspirasi masyarakat yang seringkali berubah mengikuti perkembangan masyarakat.

Setiap konstitusi tertulis sebuah negara dalam perkembangannya pasti mengalami perubahan sama hal dengan indonesia, perubahan konstitusi yang diinginkan tentu harus sejalan dengan Preambule UUD 1945, bahwa kostitusi atau UUD 1945 merupakan susunan kemerdekaan kebangsaan indonesia untuk membentuk suatu pemerintah negera indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesehjateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara harus mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan bangsa. Untuk mencapai itu negara di samping membangun demokrasi politik, tetapi juga membangun demokrasi  ekonomi dan demokrasi sosial. Demokrasi ekonomi selalu memperhatikan seluruh rakyat indonesia hidup dalam kesejateraan yang setinggi mungkin dan dalam keadilan bagi semua. Sementara demokrasi sosial mewujudkan kehidupan masyarakat yang diliputi solidaritas dan toleransi di antara semua unsur bangsa, dalam kemanusiaan yang beradab.

Indonesia sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang didalamnya hidup manusia-manusia yang di urat nadinya salalu mengalir jiwa-jiwa sosial yang tinggi sehingga selalu mengutamakan musyawarah dalam memecahkan problem kehidupanya dan gotong royong untuk saling mendukung dan membangun bangsa. Tentunya menjadi harapan kita bersama bahwa jangan sampai kebiasaan hidup bermusyawarah dan bergotong royong yang sudah menjadi DNA kita bersama diduplikasi dan dirubah budaya dasar ini ke dalam pandangan hidup yang individualistik yang tentu kita tahu bersama bahwa pendangan hidup  individualistik ini perna di praktekan oleh manusia-manusia barat pada abad ke 14-17 yang dikenal dengan masa Ranaissance yang sangat mengutamakan cara berfikir yang rasional dan individualistik dan kecendrungan untuk hidup bebas tanpa sekat-sekat etis.

Cara berfikir manusia barat yang berhasil membawa kemajuan dan kesejateraan fisik melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen adalah hasil dari Renaissance yang kemudian meluas di seluruh dunia barat.  Renaissance atau Pencerahan yang terjadi di seluruh eropa pada abad 14-16 membawa perubahan mendasar dalam sikap dan cara berfikir manusia barat. Timbul pemikiran bahwa manusia dilahirkan bebas terpisah satu sama lain, dan masing-masing dengan penuh kekuasaan. (men are created free and equal). Dengan pemahaman seperti maka terwujudnya paham individualisme yaitu individu manusia adalah terpenting dalam kehidupan, individu boleh berbuat apa saja untuk mengejar kepentinganny yang dianggap lebih penting dari kepentingan masyarakat umum.

Pentingnya rasio membuat manusia barat makin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor inilah yang membuat barat makin sejahtera dan kaya secara materil. Individualisme juga berakibat berkembangannya liberalisme dan materialisme, masyarakat barat makin berkembang kemampuannya untuk bergerak dan berbuat termasuk menundukan bangsa lain yang dilakukan atas dasar kebebasannya melakukan apa saja untuk mengejar kepentingannya, inilah yang kemudian menimbulkan imperialisme dan kolonialisme.

Manusia indonesia menyadari bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa yang menjadi sumber kehidupan, maka moral dan etik adalah menjadi penting dalam segala perilaku manusia indonesia, tentu berbeda sekali dengan barat yang dengan dasar materialisme menjadikan kehidupan masyarakat bersifat sekuler yang tidak perlu memperhatikan moral dan etika secara mendasar, melainkan hanya dalam rangka untuk mewujudkan kepentingannya.

Atas dasar itu, maka perubahan konstitusi atau UUD 1945 sebagai upaya menjawab ketimpangan dan membangun kesejateraan sosoal sesungguhnya tidak bisa menggunakan desain dan cara berfikir ala barat yang kelihatannya begitu efektif ternyata mengandung virus yang mematikan asas-asas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berita terbaru

Berita Menarik Lainnya

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini