Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Administrasi

Oleh:
Muklis Al’anam, S.H., M.H.
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya)

JurnalPost.com – Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diklasifikasi menjadi 30 jenis dan pada pokoknya dikelompokkan menjadi 7 jenis formulasi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

1. Korupsi terhadap kerugian keuangan negara;
2. Korupsi terhadap suap menyuap;
3. Korupsi terhadap penggelapan dalam jabatan;
4. Korupsi pemerasan;
5. Korupsi perbuatan curang;
6. Korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
7. Korupsi gratifikasi.

Sehingga, hal ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat administrasi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Tanggung gugat pejabat tersebut dihadapkan pada aturan-aturan hukum administrasi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak terlepas dari hukum administrasi yang bersifat represif.

Tindak pidana korupsi yang tentu berkaitan dengan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang pejabat penyelenggara negara merupakan konsep hukum administrasi dan parameter penyalahgunaan wewenang itu diukur pada aspek hukum administrasi. Tindak pidana korupsi bagi penyelenggara negara berkaitan dengan tanggung jawab pribadi dan jabatan sebagai fungsionaris public service. Tanggung jawab pidana sebagai tanggung jawab pribadi yang berhubungan dengan maladministrasi, sedangkan tanggung jawab jabatan berkaitan dengan hukum administrasi.

Salah satu contoh penyalahgunaan wewenang, yang saat ini ramai dipemberitaan tentang kasus korupsi pada waktu lalu sangatlah mengejutkan. Hal ini dijelaskan secara rinci di berbagai media. Mantan Menteri Perdagangan yaitu Tom Lembong ditangkap oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada tahun 2015-2016. Jaksa  menyatakan bahwa Tom Lembong telah menyalahi aturan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Tom Lembong melakukan perbuatan itu bersama dengan Direktur Pengambangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), yaitu Charles Sitorus. Pada saat itu, Charles Sitorus memerintahkan Staf Senior Manager PT PPI untuk menemui delapan perusahaan swasta. Pertemuan tersebut membahas rencana kerjasama antara PT PPI dengan delapan perusahaan tersebut untuk melakukan impor gula kristal mentah (GKM) menjadi gula kristal putih (GKP). Akhirnya, delapan perusahaan tersebut mengimpor gula kristal mentah dan dijual kepada PT PPI.  Ketika menjadi Mendag, Tom Lembong meneken aturan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula (Permendag 117/2015) yang menggantikan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004.

Berdasarkan Pasal 4  Permendag 117/2015 dinyatakan bahwa impor GKP hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP.  Selain itu terdapat syarat lain bahwa impor GKP  hanya bisa dilakukan oleh BUMN. Hal ini sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu “Impor Gula Kristal Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c hanya dapat dilakukan oleh BUMN pemilik API-U (Angka Pengenal Importir Umum) setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri”.  Aturan inilah yang dilanggar oleh Tom Lembong pada saat melakukan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Tindakan Tom Lembong memang tampak menyalahi Permendag 117/2015 yang menyatakan bahwa kegiatan impor gula kristal hanya dapat dilakukan oleh BUMN, bukan oleh perusahaan swasta. Akan tetapi, apabila  memperhatikan Permendag 117/2015 lebih mendalam, impor gula kristal  terbagi menjadi tiga, yaitu Gula Kristal Mentah, Gula Kristal Rafinasi, serta Gula Kristal Putih. Perizinan impor yang diberikan oleh Tom Lembong adalah untuk Gula Kristal Mentah, yaitu tipe gula yang dapat diimpor oleh perusahaan swasta dengan syarat memiliki Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P), artinya tidak harus diimpor melalui BUMN karena perusahaan yang telah memiliki API-P lebih mudah untuk melakukan impor dalam proses bea cukainya dan proses impor akan langsung dalam pengawasan perusahaan itu sendiri untuk meminimalisir penipuan.

Larangan penyalahgunaan wewenang bagi badan atau pejabat pemerintahan yang melingkupi beberapa larangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yaitu: “Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang”. Dalam  konsep hukum pidana tindak pidana koruspi bahwa menyalahgunakan wewenang diatur dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dan Pasal 3 menyebutkan bahwa:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyelahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidan dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001memperluas ajaran sifat melawan hukum, yakni mencakup sifat melawan hukum secara formil dan secara materiil sekaligus. Yang dimaksud sifat melawan hukum formil dan materiil sekaligus adalah suatu perbuatan dinilai sebagai tindak pidana dengan berdasarkan selain peraturan perundang-undangan (sebagai wujud sifat melawan hukum secara formil, formeel wederrevhtelijkheid) juga kenyataan bahwa ia merupakan perbuatan tercela di mata masyarakat, bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujud sifat melawan hukum secara materiil, materiel wederrevhtelijkheid.