JurnalPost.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu kebijakan besar pemerintah untuk menjawab persoalan gizi anak dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah tantangan stunting, ketimpangan akses pangan, dan mahalnya biaya hidup, program ini membawa harapan baru: anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, sementara negara menunjukkan keberpihakan pada generasi masa depan.
Namun, di balik distribusi jutaan porsi makanan setiap hari, ada satu pertanyaan penting yang jarang dibahas secara terbuka: siapa yang memasok pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis?
Pertanyaan ini bukan untuk menggugat kebijakan, melainkan untuk mengawal agar MBG benar-benar memberi manfaat luas, termasuk bagi petani dan UMKM pangan lokal.
Program Gizi yang Tidak Sekadar Soal Makan
Secara tujuan, MBG adalah langkah maju. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program makan sekolah mampu meningkatkan status gizi, kehadiran siswa, hingga konsentrasi belajar. Pemerintah pun menempatkan MBG sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan manusia.
Namun, dalam praktiknya, program sebesar ini tidak hanya berbicara soal menu dan distribusi. MBG juga menyangkut rantai pasok pangan, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pengadaan bahan makanan. Di sinilah dampak ekonomi program bisa menjadi sangat besar, atau justru sangat terbatas, tergantung bagaimana kebijakan dijalankan.
Jika dirancang dengan tepat, MBG dapat menjadi pasar tetap bagi produk pertanian dan pangan lokal. Sebaliknya, jika aspek ini luput dari perhatian, MBG berisiko hanya menjadi program konsumsi yang manfaat ekonominya tidak dirasakan oleh pelaku agribisnis di daerah.
Ketika Pengadaan Jadi Titik Kritis
Salah satu tantangan utama MBG terletak pada mekanisme pengadaan pangan. Kebutuhan dalam jumlah besar, jadwal distribusi yang ketat, serta standar mutu yang harus dijaga membuat sistem pengadaan cenderung mengutamakan efisiensi.
Dalam kondisi seperti ini, pemasok berskala besar sering kali dianggap lebih siap. Bukan karena kebijakan tidak berpihak pada petani kecil, tetapi karena petani dan UMKM lokal memang masih menghadapi banyak keterbatasan, mulai dari kapasitas produksi, konsistensi pasokan, hingga pemenuhan persyaratan administrasi.
Di sinilah kritik konstruktif perlu disampaikan. Tanpa skema khusus dan pendampingan, petani dan UMKM pangan lokal berpotensi tersisih dari program yang sejatinya menggunakan bahan pangan hasil kerja mereka sendiri.
Petani Lokal Jangan Hanya Jadi Penonton
Indonesia memiliki jutaan petani kecil dan ribuan UMKM pangan yang tersebar di berbagai daerah. Mereka adalah tulang punggung sistem pangan nasional. Sayangnya, dalam banyak kebijakan pengadaan publik, kelompok ini sering kali berada di posisi paling lemah.
Program Makan Bergizi Gratis seharusnya tidak mengulang pola lama tersebut. Justru sebaliknya, MBG bisa menjadi momentum untuk menguatkan peran petani dan UMKM pangan lokal sebagai pemasok utama, baik melalui koperasi, kelompok tani, maupun kemitraan usaha.
Keterlibatan mereka bukan hanya soal keadilan ekonomi, tetapi juga soal keberlanjutan program. Rantai pasok yang dekat dengan lokasi konsumsi akan lebih adaptif, menekan biaya logistik, dan menjaga kesegaran pangan.
Peran Daerah dalam Menentukan Arah
Pemerintah daerah memegang kunci penting dalam memastikan MBG berpihak pada agribisnis lokal. Setiap daerah memiliki potensi pangan yang berbeda, sehingga pendekatan satu pola untuk semua wilayah berisiko tidak efektif.
Dengan pemetaan potensi produksi, penguatan kelembagaan petani, serta fasilitasi kemitraan antara pemasok lokal dan pelaksana program, pemerintah daerah dapat menjadikan MBG sebagai penggerak ekonomi wilayah, bukan sekadar program distribusi.
Kritik terhadap MBG pada titik ini bukanlah kritik terhadap tujuan kebijakan, melainkan ajakan untuk memperkuat koordinasi dan desain implementasi.
Mengawal Agar Manfaatnya Tidak Bocor
Advokasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis berarti memastikan bahwa manfaat program tidak “bocor” hanya pada sisi konsumsi. MBG perlu terus dikawal agar nilai ekonominya mengalir ke hulu seperti petani, peternak, nelayan, dan UMKM pangan lokal.
Pengawalan ini bisa dilakukan melalui:
- skema pengadaan yang lebih ramah petani kecil,
- pendampingan mutu dan kelembagaan,
- serta kebijakan yang mendorong penggunaan bahan pangan lokal sesuai potensi daerah.
Langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan MBG, justru memperkuat daya jangka panjangnya.
Penutup
Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan strategis yang patut didukung. Namun, dukungan saja tidak cukup tanpa pengawalan. Pertanyaan tentang siapa pemasok pangan dalam MBG perlu terus diajukan agar program ini tidak hanya mengenyangkan anak-anak, tetapi juga menghidupkan agribisnis lokal.
Dengan penguatan rantai pasok yang inklusif, MBG berpeluang menjadi contoh kebijakan publik yang tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga berkeadilan ekonomi dan berkelanjutan.
Penulis: Tita Putri Redytadevi
Mahasiswa Prodi Matematika Terapan, IPB University
Mata Kuliah Negosiasi dan Advokasi Agribisnis
Dosen Pengampu: Dr. Ir. Burhanuddin, M.M.
Daftar Pustaka
Bundy AP, Silva N, Horton S, Jamison DT, Patton GC. 2018. Re-imagining school feeding: A high-return investment in human capital and local economies. World Bank.
Food and Agriculture Organization. 2019. School feeding and possibilities for direct purchases from family farming. FAO.
Poulton C, Dorward A, Kydd J. 2010. The future of small farms: New directions for services, institutions, and intermediation. World Development. 38(10):1413–1428. doi:10.1016/j.worlddev.2009.06.009.
World Food Programme. 2020. State of school feeding worldwide 2020. WFP.
Kompas. 2024. Makan bergizi gratis: menimbang ulang arah kebijakan pemenuhan gizi. [diakses 09 Des 2025]; https://nasional.kompas.com.
Kompas. 2024. Libatkan petani dan nelayan uji coba program makan bergizi gratis di papua cuma telan Rp 10.000-Rp 14.000 per porsi. [diakses 09 Des 2025]; https://nasional.kompas.com.
Merdeka. 2025. Ternyata baru 326 kemenkes ungkap progres sertifikasi dapur program makan bergizi gratis untuk cegah keracunan. [diakses 09 Des 2025]; https://www.merdeka.com.
Unicef. 2025. Pusat unggulan nasional program makan bergizi gratis menguatkan basis bukti untuk mendorong agenda gizi. [diakses 09 Des 2025]; https://www.unicef.org/indonesia.
