Oleh: Aulia Syahputri, mahasiswa Prodi Manajemen FEB UBP Karawang
JurnalPost.com – Memasuki Juni 2026, sebuah angka mengejutkan muncul di layar para pelaku pasar: rupiah menyentuh Rp18.209 per dolar AS. Itu bukan sekadar rekor terendah dalam 25 tahun terakhir.Bagi saya, angka itu terasa seperti peringatan keras yang seharusnya didengar bukan hanya oleh para ekonom, tetapi oleh semua orang yang setiap hari bergulat dengan harga beras, ongkos angkot, dan tagihan listrik.
Selama ini, diskusi soal nilai tukar rupiah sering berhenti pada angka dan grafik. Kita bicara tentang inflasi, neraca perdagangan, kebijakan The Fed, saya sependapat bahwa semua itu penting, tapi rasanya ada sesuatu yang hilang. Ada lapisan manusia yang terlupakan: bagaimana pelemahan kurs ini menciptakan ketegangan nyata di dalam organisasi, di pasar, dan di tengah masyarakat. Dari sudut pandang mata kuliah perilaku organisasi yang sedang saya pelajari, khususnya dalam teori konflik, saya melihat fenomena ini dengan cara yang berbeda.
Pertanyaan yang saya ajukan sederhana, tapi jawabannya tidak: siapa yang paling menanggung beban ketika rupiah melemah, dan mengapa beban itu tidak pernah dibagi secara adil?
Ketika Ekonomi Global Masuk ke Dalam Kantor
Bayangkan sebuah pabrik garmen di Bekasi yang sebagian besar bahan bakunya diimpor dari China. Ketika rupiah melemah, biaya pengadaan bahan baku itu otomatis naik. Manajemen panik, rapat darurat digelar, dan hasilnya: rekrutmen dibekukan, lembur dipangkas, dan ada bisik-bisik soal efisiensi tenaga kerja.
Di sinilah yang menarik bagi saya. Dari perspektif teori konflik, seperti yang dikembangkan Ralf Dahrendorf (1959), situasi ini bukan hanya soal tekanan ekonomi, melainkan soal ketimpangan otoritas. Manajemen punya legitimasi formal untuk membuat keputusan. Tapi keputusan itu justru membebankan risikonya kepada karyawan yang tidak punya kursi di meja rapat. Karyawan yang gajinya tetap dalam rupiah, tapi harga kebutuhan hariannya terus naik mengikuti kurs dolar.
Dalam bahasa perilaku organisasi, ini yang disebut konflik struktural bukanlah konflik karena orang-orangnya jahat, tapi karena sistem distribusi kekuasaan di dalam organisasi memang tidak setara. Robbins (2003) membedakannya lebih jauh: ada konflik yang fungsional, yang memicu inovasi dan adaptasi, dan ada konflik disfungsional yang justru meruntuhkan kepercayaan dan produktivitas. Sayangnya, efisiensi sepihak di tengah krisis kurs lebih sering berujung pada yang kedua.
Pertanyaan yang perlu diajukan kepada perusahaan-perusahaan itu: sudahkah ada dialog yang jujur dengan karyawan sebelum keputusan efisiensi dibuat? Apakah ada mekanisme perundingan bersama yang bermakna? Atau karyawan hanya mendapat surat edaran setelah semuanya diputuskan?
Konsumen yang Tidak Punya Pilihan
Konflik berikutnya terjadi di tingkat pasar yaitu antara pelaku usaha dan konsumen. Saya tidak menyalahkan pengusaha yang menaikkan harga ketika biaya produksinya membengkak. Itu logika bisnis yang masuk akal. Tapi saya ingin menunjukkan sesuatu yang sering luput dari diskusi: dalam konflik kepentingan ini, posisi tawar konsumen sangat lemah.
Tidak ada meja negosiasi antara konsumen dan produsen. Tidak ada mekanisme di mana ibu rumah tangga di Pasar Johar Karawang bisa berkata, ‘Saya keberatan dengan kenaikan harga minyak goreng ini, tolong kita diskusikan.’ Pilihan konsumen hanya dua: beli dengan harga baru, atau tidak beli. Dan untuk kebutuhan pokok, ‘tidak beli’ bukan pilihan yang sungguh-sungguh bisa diambil.
Di sinilah saya melihat peran negara yang seharusnya menurut saya bukan hanya sebagai penjaga stabilitas moneter, tapi sebagai mediator konflik yang aktif. Subsidi tepat sasaran, stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan perlindungan daya beli masyarakat rentan bukan kemewahan; itu adalah tanggung jawab yang lahir dari ketidaksetaraan posisi tawar yang sistemik.
UMKM vs. Korporasi: Pertarungan yang Tidak Imbang
Ada satu konflik lagi yang jarang dibicarakan, dan bagi saya ini yang paling mencolok: kesenjangan antara pelaku usaha besar dan UMKM dalam menghadapi tekanan kurs.
Perusahaan multinasional punya akses ke instrumen lindung nilai (hedging) untuk memitigasi risiko nilai tukar. Mereka punya tim keuangan yang bisa menavigasi fluktuasi pasar. Mereka punya kekuatan negosiasi dengan pemasok. Sementara pelaku usaha kecil di Karawang? Mereka hanya bisa berharap harga tidak naik terlalu cepat. Ambil contoh tukang jahit konveksi rumahan di Klari, Karawang, yang selama ini menerima order seragam dari pabrik-pabrik kawasan industri setempat. Ketika rupiah melemah, pabrik-pabrik itu mulai menekan biaya operasional yang salah satunya dengan memotong anggaran seragam karyawan atau menunda pemesanan. Pengusaha konveksi kecil ini langsung merasakan dampaknya: order berkurang, bahan baku benang dan kain tetap naik mengikuti kurs, sementara mereka tidak punya instrumen apapun untuk melindungi diri dari gejolak itu. Berbeda dengan pabrik besar di Kawasan Industri Karawang International Industrial City (KIIC) yang sudah punya kontrak jangka panjang dan kemampuan negosiasi dengan pemasok skala besar.
Bourdieu seorang ilmuwan asal Prancis pernah menulis tentang modal ekonomi yang tidak setara. Pendapat Bourdieu bahwa kemampuan bertahan dalam krisis bukan hanya soal kerja keras, tapi soal akses terhadap sumber daya yang memang tidak dibagi secara merata sejak awal. Pelemahan rupiah mempertegas ketimpangan ini. Mereka yang sudah kuat, punya lebih banyak alat untuk bertahan. Mereka yang sudah rentan, menanggung pukulannya langsung di badan.
Konflik Makna: Antara Angka dan Kenyataan Hidup
Ada satu dimensi konflik yang paling susah diukur tapi paling terasa: konflik makna antara cara pemerintah berbicara tentang ekonomi dan cara rakyat biasa mengalaminya.
Ketika pejabat berbicara tentang pertumbuhan PDB 5%, stabilitas cadangan devisa, atau target inflasi yang terjaga, tentu itu semua terdengar baik-baik saja di atas kertas. Tapi warga di Karawang dan sekitarnya mengukur ekonomi dengan cara yang berbeda: apakah harga tempe kemarin sama dengan hari ini? Apakah ongkos ojek online masih terjangkau? Apakah masih ada uang sisa setelah belanja bulanan?
Presiden Prabowo pernah menyatakan bahwa rakyat tidak bermimpi menjadi kaya, tapi ingin hidup layak. Pernyataan itu menyentuh sesuatu yang esensial. Tapi pernyataan saja tidak cukup. Dalam teori konflik, kesenjangan antara narasi resmi dan realitas yang dialami rakyat biasa adalah salah satu sumber ketidakpercayaan publik yang paling dalam. Ketika ‘ekonomi tumbuh’ tapi harga terus naik, yang dirasakan bukan pertumbuhan, akan tetapi yang dirasakan adalah ditinggalkan.
Konflik Bisa Jadi Pendorong, Jika Dikelola dengan Benar
Saya tidak ingin tulisan ini hanya menjadi daftar keluhan. Justru dari mata kuliah perilaku organisasi, saya belajar bahwa konflik bukan sesuatu yang harus dihindari, artinya konflik yang dikelola dengan baik bisa menjadi pendorong perubahan yang positif.
Perusahaan yang menghadapi tekanan kurs, misalnya, bisa menjadikan momen ini sebagai pemicu untuk berinovasi: mencari bahan baku lokal sebagai substitusi impor, mengoptimalkan proses produksi, atau membangun dialog yang lebih terbuka dengan karyawan tentang tantangan yang dihadapi bersama. Itu jauh lebih baik dan lebih berkelanjutan daripada sekadar memangkas biaya dari sisi yang paling lemah.
Thomas dan Kilmann (1974) mengidentifikasi kolaborasi sebagai pendekatan terbaik dalam manajemen konflik: semua pihak duduk bersama, kepentingan masing-masing diakui, dan solusi dicari bersama. Pendekatan ini membutuhkan keberanian dari manajemen untuk transparan, dari pemerintah untuk berpihak, dan dari masyarakat untuk terus bersuara.
Pada akhirnya, pelemahan rupiah adalah lebih dari sekadar soal nilai tukar. Ia adalah cermin dari bagaimana kita sebagai organisasi, sebagai masyarakat, sebagai bangsa Indonesia mengelola konflik kepentingan yang tidak pernah benar-benar setara.
Krisis kurs seperti hari ini adalah ujian. Bukan hanya bagi kebijakan ekonomi, tapi bagi komitmen kita terhadap keadilan dalam menanggung beban bersama.
Notes:
“Masyarakat kecil adalah penanggung dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD dari cara pandang mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang”
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang
