Oleh: Moch Habibi Syafi’uddin
(Alumni S2 Kajian Intelijen Universitas Indonesia)
JurnalPost.com – Ada satu nama yang muncul di sudut-sudut perbincangan sejarah politik Indonesia yang selalu bersinar di setiap rezim pemerintahan, beliau adalah Ridwan Hisjam. Bukan sejarawan kampus, bukan pula dosen yang menulis buku tebal dengan catatan kaki berjejer. Dia adalah praktisi—tokoh senior Partai Golkar yang pernah menulis Reformasi Paradigma Baru Partai Golkar dan mengamati dinamika kekuasaan dari dekat, terlalu dekat mungkin.
Dari sudut pandangnya yang unik itu, Ridwan Hisjam melemparkan sebuah argumen yang menyadarkan kita bahwa Soeharto adalah anak emas Soekarno.
Bukan dalam arti biologis, tentu saja. Tapi dalam logika sejarah yang lebih dalam—yang melihat kontinuitas di balik perpecahan, pewarisan di balik konflik, dan pengabdian di balik pengkhianatan yang diduga.
Luka yang Sama, Obat yang Berbeda
Bayangkan Indonesia 1945. Soekarno baru saja memproklamasikan kemerdekaan dengan tekad baja, tapi tentara Jepang masih berkeliaran dengan senjata lengkap. Di Kotabaru, seorang letnan muda bernama Soeharto bergerak. Bukan karena perintah pusat—Jakarta sendiri masih kacau—butuh nyali sendiri untuk melucuti senjata penjajah yang kalah perang tapi belum kalah tenaga.
Ridwan Hisjam melihat momen ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah pertemuan pertama antara visi Soekarno dan eksekusi Soeharto. Sang proklamator menyiapkan panggung; sang komandan lapangan memastikan panggung itu tidak roboh sebelum pertunjukan dimulai.
Empat tahun kemudian, ketika Belanda kembali dengan Agresi Militer II, Soekarno sudah ditangkap dan dibuang ke Bangka. Pemerintahan darurat bersembunyi di hutan. Yogyakarta, ibu kota republik, jatuh ke tangan musuh. Siapa yang berani menyerang? Bukan jenderal-jenderal senior yang sibuk berunding. Seorang Letnan Kolonel bernama Soeharto memimpin Brigade X menyerbu Yogya pada 1 Maret 1949. Enam jam. Hanya enam jam kota itu dikuasai. Tapi cukup untuk membuktikan: republik ini belum mati.
Soekarno di pengasingan pasti mendengar kabar itu. Apa yang terlintas di benaknya? Kagum? Lega? Atau bibit pengakuan bahwa ada orang yang bisa mewujudkan retorika revolusinya dengan darah dan keringat?
Saat Soekarno Memilih Soeharto
Tahun 1962. Soekarno sudah menjadi figur dunia, tapi satu luka masih terbuka: Irian Barat. Belanda masih bertahan di ujung timur negeri ini. Soekarno butuh seseorang yang bisa menyelesaikan apa yang tidak tuntas sejak 1945.
Dia memilih Soeharto. Bukan jenderal lain. Bukan Nasution yang lebih senior, atau Yani yang lebih dekat dengan istana. Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk memimpin Komando Mandala.
Ridwan Hisjam menekankan momen ini dengan tajam. Ini bukan sekadar penunjukan administratif. Ini adalah serah terima mandat. Soekarno, yang selalu berbicara tentang “sabang sampai merauke”, menemukan eksekutornya. Seseorang yang tidak hanya mengerti retorika, tapi mau turun ke lapangan—ke hutan Papua, ke kapal-kapal infiltrasi, ke medan yang belum dipetakan.
Operasi Mandala berakhir dengan kemenangan diplomasi di New York, bukan di medan tempur. Tapi bagi Ridwan Hisjam, yang penting adalah bagaimana Soekarno mempercayai Soeharto untuk menutup chapter terakhir revolusi.
Kostrad dan Janji yang Terlupakan
1963. Soeharto menjadi Panglima pertama Kostrad—kekuatan cadangan strategis yang dibentuk untuk menghadapi ancaman serius. Di mata Ridwan Hisjam, ini adalah modernisasi mimpi Soekarno tentang militer nasional. Bukan lagi gerilya hutan, tapi pasukan profesional yang siap tempur kapan saja.
Tapi ada yang lebih dalam. Kostrad adalah kekuatan di luar struktur biasa. Soeharto membangunnya dengan cermat, hampir diam-diam. Dia mengumpulkan loyalitas, mengidentifikasi talenta, menyiapkan infrastruktur kekuasaan. Apakah Soekarno menyadari bahwa dengan memberi Soeharto Kostrad, dia juga memberinya fondasi untuk masa depan yang tidak terduga?
Mungkin Soekarno melihat kemampuan. Mungkin dia melihat kesetiaan. Yang pasti, dia tidak melihat bahwa dua tahun kemudian, kesetiaan itu akan diuji dalam api yang membara.
Malam Panjang 1965 dan Pilihan yang Membelah
Ini bagian paling berat dalam argumen Ridwan Hisjam.
1 Oktober 1965. G30S meledak. Enam jenderal diculik dan dibunuh. Jakarta kacau. Soekarno—yang berada di Halim—terjebak dalam spiral kekacauan. Siapa yang mengambil alih?
Soeharto. Tidak menunggu perintah. Tidak meminta izin. Dia melihat kekosongan, lalu mengisinya.
Ridwan Hisjam tidak menggunakan kata “kudeta”. Dia menggunakan kata “pengambilalihan kendali”—seolah ini adalah tindakan preventif, bukan ofensif. Dalam logikanya, Soeharto menyelamatkan negara dari jurang perang saudara. PKI dan lawan-lawannya sudah saling ancam; tanpa intervensi tegas, Indonesia bisa hancur seperti Yugoslavia tahun-tahun kemudian.
Tapi yang lebih penting bagi Ridwan Hisjam adalah Supersemar, 11 Maret 1966. Surat perintah yang memberi Soeharto wewenang penuh atas keamanan. Bagi banyak orang, ini adalah surat pengunduran diri Soekarno yang terhormat. Bagi yang lain, ini adalah dokumen hasil tekanan, bahkan pemaksaan.
Ridwan Hisjam melihatnya berbeda. Dia melihat pengakuan. Soekarno, dalam keadaan terdesak dan mungkin bingung, menyerahkan estafet kepada satu-satunya orang yang dia anggap mampu: anak masnya. Bukan karena Soeharto menginginkannya, tapi karena tidak ada pilihan lain yang masuk akal.
Apakah ini benar? Atau ini hanya narasi belakangan untuk membersihkan noda? Sejarah tidak pernah memberi jawaban pasti. Tapi yang jelas, Soeharto tidak menolak. Dia menerima, lalu bertindak.
Dwifungsi, Warisan yang Diteruskan atau Dikhianati?
1968-1973. Soeharto resmi menjadi Panglima ABRI, kemudian Presiden. Konsep Dwifungsi diluncurkan—militer tidak hanya alat pertahanan, tapi juga alat politik. ABRI masuk ke desa-desa, ke birokrasi, ke parlemen.
Kritik terhadap Dwifungsi keras dan berkepanjangan. Ini adalah militerisasi masyarakat sipil. Ini adalah penghianatan terhadap demokrasi. Ini adalah akar segala korupsi Orde Baru.
Tapi Ridwan Hisjam, dengan lugasnya yang khas, menawarkan bacaan alternatif. Baginya, Dwifungsi adalah evolusi peran pejuang . Soekarno selalu menginginkan rakyat dan militer bersatu—lihat saja “Nasakom”-nya. Soeharto hanya mewujudkannya dengan cara yang berbeda: melalui stabilitas, bukan revolusi; melalui pembangunan, bukan retorika.
Apakah ini pembenaran? Mungkin. Tapi ada benarnya juga. Soekarno dan Soeharto sama-sama percaya bahwa bangsa ini butuh kekuatan terpadu untuk bangkit dari kemiskinan. Bedanya, Soekarno percaya pada massa dan semangat; Soeharto percaya pada disiplin dan struktur.
Siapa yang benar? Sejarah memberi jawaban berbeda untuk generasi berbeda.
Apa Artinya “Anak Emas” Sekarang?
Ridwan Hisjam menulis bukunya tentang Golkar di era reformasi—ketika partai itu berusaha mencari identitas baru setelah kejatuhan Soeharto. Mungkin teori “anak mas” ini adalah upayanya untuk memberi legitimasi historis pada sebuah tradisi: bahwa Golkar, dan rezim yang dilahirkannya, bukan monster yang muncul dari ketiadaan, melainkan produk dari perjuangan kemerdekaan itu sendiri.
Apakah kita setuju? Itu terserah.
Yang pasti, label “anak emas” mengingatkan kita bahwa sejarah adalah relasi —antar individu, antar generasi, antar mimpi dan realitas. Soeharto mungkin benar-benar melihat dirinya sebagai pewaris Soekarno. Atau mungkin itu hanya alasan yang dibuat-buat untuk menutupi ambisi pribadi. Yang jelas, narasi ini pernah diyakini, diperjuangkan, dan dijadikan fondasi untuk 32 tahun kekuasaan.
Kini, ketika generasi baru Indonesia menatap masa depan, mungkin yang terpenting bukan memutuskan siapa benar antara Soekarno dan Soeharto. Tapi memahami bahwa keduanya—dan para “anak mas” mereka yang tidak terhitung jumlahnya—telah membentuk negeri ini dengan cara yang tidak bisa dibatalkan, hanya bisa dipahami.
Dengan segala keraguan, kegelisahan, dan penolakan yang pantas disertakan.
