https://unsplash.com/s/photos/election-campaign
NAMA: ANDINI PUTRI ARDELIA
NIM: 1152200165
KELAS: MEDIA CULTURAL AND STUDIES (D)
INSTITUSI: UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara komunikasi politik berlangsung di Indonesia. Jika sebelumnya kampanye politik lebih banyak dilakukan melalui media konvensional seperti televisi, surat kabar, radio, baliho, dan pertemuan tatap muka, kini media sosial telah menjadi ruang utama dalam membangun komunikasi antara politisi dan masyarakat. Platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan X (sebelumnya Twitter) memungkinkan kandidat politik menjangkau jutaan pengguna dalam waktu yang singkat tanpa bergantung sepenuhnya pada media massa tradisional.
Fenomena tersebut tergambar dalam artikel Kompas.com berjudul “Pemilu TikTok” dan Kompleksitas Kampanye Digital pada Pemilu 2024. Artikel tersebut menjelaskan bahwa TikTok tidak lagi dipandang sekadar sebagai platform hiburan, melainkan telah berkembang menjadi salah satu media kampanye politik yang efektif, khususnya untuk menjangkau pemilih muda yang mendominasi penggunaan media sosial. Melalui video pendek, siaran langsung, maupun konten yang mengikuti tren, para politisi berusaha membangun kedekatan emosional dengan masyarakat sekaligus meningkatkan visibilitas mereka di ruang digital.
Berbeda dengan media konvensional yang cenderung menyajikan informasi secara lebih formal, algoritma media sosial bekerja dengan mengutamakan konten yang mampu menarik perhatian pengguna. Sistem algoritma akan merekomendasikan video berdasarkan durasi tontonan, jumlah interaksi, komentar, hingga kebiasaan pengguna dalam mengonsumsi konten. Akibatnya, informasi politik yang bersifat singkat, menarik, dan menghibur memiliki peluang lebih besar untuk muncul berulang kali di halaman pengguna dibandingkan pembahasan yang lebih mendalam mengenai visi, misi, maupun program kebijakan seorang kandidat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa algoritma tidak hanya berfungsi sebagai teknologi untuk menyaring informasi, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan isu politik apa yang lebih banyak mendapat perhatian publik. Semakin tinggi tingkat interaksi sebuah konten, semakin besar peluang konten tersebut untuk disebarluaskan kepada pengguna lain. Dengan demikian, logika media sosial mendorong para politisi untuk menciptakan konten yang berpotensi viral agar dapat memperoleh jangkauan yang lebih luas. Dalam situasi seperti ini, popularitas digital menjadi salah satu modal penting dalam membangun pengaruh politik.
Perubahan tersebut menandai pergeseran pola komunikasi politik dari penyampaian gagasan menuju persaingan memperoleh perhatian (attention economy). Keberhasilan kampanye tidak lagi hanya diukur dari kualitas program yang ditawarkan, tetapi juga dari kemampuan kandidat menciptakan konten yang mampu menarik interaksi publik. Fenomena inilah yang kemudian menjadi titik awal munculnya pertanyaan mengenai apakah masyarakat masih memilih berdasarkan pertimbangan rasional terhadap program politik, atau justru lebih dipengaruhi oleh citra yang dibentuk melalui algoritma media sosial. Pertanyaan tersebut menjadi landasan penting untuk memahami politik digital melalui perspektif Jean Baudrillard, Stuart Hall, dan Antonio Gramsci pada bagian-bagian selanjutnya.
CITRA POLITIK DALAM RUANG DIGITAL: KETIKA ALGORITMA MEMBENTUK REALITAS
Fenomena kampanye politik di media sosial menunjukkan bahwa ruang digital tidak lagi sekadar menjadi media penyampaian informasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang pembentukan realitas politik. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Kompas.com “Pemilu TikTok” dan Kompleksitas Kampanye Digital pada Pemilu 2024, TikTok kini dimanfaatkan oleh para politisi sebagai media untuk membangun kedekatan dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui video singkat yang dikemas secara kreatif, politisi berusaha menciptakan kesan sebagai sosok yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan mengikuti perkembangan zaman. Strategi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi politik di era digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas gagasan, tetapi juga oleh kemampuan membangun citra yang sesuai dengan karakter media sosial.
Fenomena tersebut dapat dipahami melalui konsep hiperrealitas yang dikemukakan oleh Jean Baudrillard. Menurut Baudrillard, masyarakat modern semakin sulit membedakan antara realitas dengan representasi yang diproduksi media. Dalam konteks politik digital, masyarakat lebih sering mengenal seorang kandidat melalui video TikTok, unggahan Instagram, atau potongan konten yang telah dipilih dan diedit sedemikian rupa. Citra tersebut kemudian menjadi “realitas” yang dipercaya publik, meskipun belum tentu menggambarkan keseluruhan karakter maupun kapasitas politik kandidat. Dengan kata lain, media sosial menghadirkan simulakra, yaitu representasi yang perlahan menggantikan realitas itu sendiri.
Di sisi lain, Stuart Hall menjelaskan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk makna melalui proses representasi. Cara seorang politisi ditampilkan—mulai dari pilihan pakaian, ekspresi wajah, lokasi pengambilan gambar, hingga narasi yang menyertai konten—mempengaruhi bagaimana publik memaknai sosok tersebut. Ketika media sosial terus menampilkan seorang kandidat sebagai pribadi yang merakyat, humoris, atau dekat dengan anak muda, maka representasi itulah yang akan lebih mudah melekat dalam ingatan masyarakat. Dengan demikian, media digital bukan sekadar mencerminkan realitas politik, melainkan ikut mengonstruksi cara publik memahami realitas tersebut.
Selain membentuk representasi, algoritma media sosial juga berperan dalam membentuk dominasi suatu narasi politik. Antonio Gramsci menyebut proses ini sebagai hegemoni, yaitu ketika masyarakat menerima suatu cara pandang sebagai sesuatu yang wajar karena terus-menerus diproduksi dan disebarkan. Pada era media sosial, hegemoni tidak hanya dibentuk oleh media massa, tetapi juga oleh algoritma platform digital yang menentukan konten mana yang lebih sering muncul di beranda pengguna. Akibatnya, masyarakat cenderung mengonsumsi informasi yang sesuai dengan preferensi mereka sehingga lebih mudah terjebak dalam echo chamber, yaitu ruang digital yang memperkuat pandangan yang sudah dimiliki. Kondisi tersebut membuat citra politik yang terus dipromosikan melalui algoritma berpotensi lebih dipercaya dibandingkan informasi yang lebih komprehensif mengenai kebijakan atau rekam jejak kandidat.
Melalui ketiga perspektif tersebut dapat dipahami bahwa politik digital tidak lagi hanya berbicara mengenai penggunaan teknologi dalam kampanye, tetapi juga mengenai bagaimana media membentuk persepsi, menciptakan realitas, dan memengaruhi cara masyarakat mengambil keputusan politik. Oleh karena itu, meningkatnya penggunaan media sosial dalam komunikasi politik perlu diimbangi dengan kemampuan literasi digital agar masyarakat tidak hanya menilai kandidat berdasarkan konten yang viral, tetapi juga berdasarkan informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.
REFLEKSI
Perkembangan politik digital menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Kehadirannya membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses informasi politik secara lebih cepat dan luas, sekaligus memberikan ruang bagi politisi untuk berkomunikasi secara langsung dengan publik. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan yang tidak dapat diabaikan. Algoritma media sosial cenderung mengutamakan konten yang menarik perhatian dan menghasilkan interaksi tinggi, sehingga informasi yang bersifat sensasional sering kali lebih mudah tersebar dibandingkan pembahasan mengenai program kerja atau kebijakan publik.
Fenomena ini menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Kemampuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterampilan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dalam menilai informasi, memverifikasi sumber berita, serta memahami bahwa setiap konten yang muncul di media sosial merupakan hasil dari proses seleksi algoritma maupun strategi komunikasi politik. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak mudah membentuk penilaian hanya berdasarkan citra yang ditampilkan di ruang digital. Pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kualitas masyarakat dalam menggunakan teknologi tersebut secara bijaksana. Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk memperkaya diskusi politik, bukan sekadar ruang yang dipenuhi pencitraan dan kompetisi popularitas.
KESIMPULAN
Politik digital telah mengubah cara komunikasi politik berlangsung di era media baru. Berdasarkan artikel “Pemilu TikTok” dan Kompleksitas Kampanye Digital pada Pemilu 2024, media sosial, khususnya TikTok, tidak lagi hanya berfungsi sebagai platform hiburan, tetapi telah menjadi ruang strategis untuk membangun citra politik dan memengaruhi opini publik. Pergeseran ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi politik semakin dipengaruhi oleh kemampuan kandidat dalam memanfaatkan karakteristik media digital dan algoritma platform.
Melalui perspektif Jean Baudrillard, fenomena tersebut menunjukkan bagaimana citra politik dapat berkembang menjadi hiperrealitas, yaitu ketika representasi yang dibangun media lebih dipercaya daripada realitas yang sesungguhnya. Stuart Hall menjelaskan bahwa media sosial membentuk representasi terhadap tokoh politik melalui berbagai simbol, narasi, dan visual yang memengaruhi cara masyarakat memaknainya. Sementara itu, Antonio Gramsci memperlihatkan bahwa algoritma media sosial dapat menjadi bentuk hegemoni baru yang secara tidak langsung membentuk preferensi dan cara berpikir masyarakat melalui dominasi narasi tertentu.
Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar mampu menyaring informasi secara kritis dan tidak hanya bergantung pada citra yang dibangun di media sosial. Politik digital seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat partisipasi demokrasi melalui penyebaran informasi yang berkualitas, bukan sekadar menjadi arena persaingan popularitas yang mengaburkan substansi politik. Dengan demikian, keseimbangan antara inovasi teknologi, etika komunikasi, dan kesadaran kritis masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi di era algoritma.
DAFTAR PUSTAKA
Baudrillard, J. (1994). Simulacra and simulation (S. F. Glaser, Trans.). University of Michigan Press. (Original work published 1981)
Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks. International Publishers.
Hall, S. (Ed.). (1997). Representation: Cultural representations and signifying practices. Sage Publications.
Utama, V. R. (2023, July 27). “Pemilu TikTok” dan kompleksitas kampanye digital pada Pemilu 2024. Kompas.com. https://amp.kompas.com/tren/read/2023/07/27/093233565/pemilu-tiktok-dan-kompleksitas-kampanye-digital-pada-pemilu-2024
