JurnalPost.com – Demokrasi adalah sistem politik yang tidak abadi. Baik faktor dari luar maupun individu yang hidup di negara demokrasi itu sendiri bertanggung jawab atas kematian demokrasi. Suara terus menerus tentang hal ini dapat mengurangi dan menggerogoti kepercayaan masyarakat akan manfaat dan pentingnya demokrasi. Sepertinya demokrasi, yang dulunya dianggap sebagai representasi kemenangan prinsip-prinsip kebebasan dan partisipasi publik, sedang mengalami krisis identitas. Kebijakan dan keputusan yang dibuat dapat merusak demokrasi itu sendiri ketika mereka terjebak dalam lingkaran politik finansial.
Sekarang kita sering mendengar tentang korupsi yang merajalela. Penyalahgunaan kekuasaan dan dana publik oleh para yang katanya “pemimpin”, yang seharusnya mewakili kehendak rakyat, menimbulkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap integritas demokrasi dan merupakan salah satu pilar demokrasi. Selain itu, korupsi dapat mengganggu pembangunan dan ekonomi, berujung pada kekecewaan terhadap lembaga-lembaga demokratis.
Selain itu, politisasi kebohongan dan disinformasi telah merusak demokrasi kontemporer. Untuk mencapai tujuan politik mereka, para pemimpin tidak jarang menggunakan retorika yang menyesatkan dan menggiring opini publik dengan narasi yang tidak benar. Hal ini merusak keyakinan masyarakat terhadap sistem demokratis. Ironisnya lagi, dalam sistem yang seharusnya memungkinkan percakapan bebas, banyak negara demokratis menghadapi ancaman yang signifikan terhadap hak-hak yang seharusnya tetap diam. Pemimpin yang otoriter sering membatasi kebebasan media dan menekan suara oposisi, membawa demokrasi ke arah yang semakin represif.
Pada awalnya, politik identitas dianggap sebagai bentuk perbedaan yang diterima dalam masyarakat demokratis, tetapi seringkali menjadi alat untuk memecah belah dan menimbulkan perbedaan. Identitas sering menyebabkan perbedaan dan konflik dalam masyarakat. Ketidaksetaraan yang semakin meningkat di negara-negara demokratis ini menyebabkan ketidaksetaraan yang dapat merusak demokrasi. Orang-orang dalam masyarakat yang merasa terpinggirkan dan tidak memiliki representasi dapat kehilangan kepercayaan pada sistem yang seharusnya menjaga hak-hak mereka.
Akan selalu ada harapan bagi demokrasi untuk mengembalikan harga dirinya, meskipun tantangan ini nyata. dengan memperkuat institusi dan memberantas korupsi. menganjurkan pendidikan politik yang mendidik warga tentang hak dan kewajiban mereka dalam demokrasi. memberi media kebebasan untuk memberikan informasi yang objektif dan dapat diandalkan. Agar demokrasi tetap dapat dirasakan adil oleh semua warga negara, partisipasi aktif warga terutama mahasiswa, dalam proses politik dan pentingnya mendengarkan serta menghormati keragaman pendapat juga harus diperkuat.
Harga diri yang hilang dalam demokrasi bukanlah takdir yang tidak dapat dihindari. Kita dapat mengembalikan nilai-nilai dasar demokrasi seperti kebabasan, keadilan, dan partisipasi dengan tekad untuk perubahan dan partisipasi aktif dari semua pihak. Resiko demokrasi yang semakin meningkat dapat menjadi kenyataan yang sulit diubah jika kita tidak menantikan dan bertindak.
(CITRA SYAHRANI, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT, PRODI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT)
