Oleh: Maria Dakosta Kedhi
Kupang, 24 Maret 2026, Nusa Cendana Kupang.
JurnalPost.com – Keterlibatan perempuan dalam kancah politik di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Impelementasi berbagai kebijakan nasional seperti kuota 30% keterwakilan perempuan, telah secara efektif membuka ruang demokrasi bagi kaum perempuan untuk terlibat aktif,baik di dalam lembaga legislatif maupun partai politik. Namun, di balik angka-angka tersebut, muncul sebuah pertanyaan penting: apakah peningkatan jumlah perempuan yang duduk di kursi jabatan tersebut sudah benar-benar mencerminkan peran, suara, dan pengaruh nyata dalam pengambilan kebijakan di daerah?
Secara historis, harus diakui perempuan di NTT menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam upaya mereka untuk masuk dan berkiprah di dunia politik yang kompetitif. Budaya patriarki yang hingga hari ini masih mengakar kuat di sebagian besar lapisan masyaraka Nusa Tenggara Timur, cenderung menempatkan perempuan dalam peran-peran domestik saja, sehingga ruang gerak mereka menjadi sangat terbatas. Selain itu, Kondisi geografis dan keterbatasan akses terhadap pendidikan politik yang berkualitas juga menjadi faktor penghambat uatama yang membuat perempuan sulit menembus panggung politik. Meskipun demikian, berbagai upaya konkret telah dilakukan, baik oleh pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat sipil, untuk secara konsisten mendorong partisipasi perempuan agar berani tampil ke ruang publik dan mengambil peran politik.
Dari sisi representasi, jumlah perempuan yang kini berhasil terlibat dan duduk di lembaga legislatif di berbagai Kabupaten maupun Kota di NTT memang mulai mengalami peningkatan yang cukup berarti. Kehadiran mereka di kursi parlemen tentu membawa harapan baru bagi masyarakat luas, terutama dalam memperjuangkan isu-isu krusial yang selama ini berkaitan erat dengan perempuan, perlindungan anak, kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Perempuan diharapkan mampu menjadi jembatan yang efektif antara kebutuhan nyata masyarakat di akar rumput dengan kebijakan pemerintah, sekaligus menghadirkan persepektif pembangunan yang lebih inklusif, humanis, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Namun, realitas pahit di lapangan sering kali menunjukan bahwa keterwakilan jumlah perempuan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kekuataan politik yang memadai untuk melakukan perubahan. Banyak perempuan yang sudah berada dalam struktur politik praktis, justru masih menghadapi kendala besar dalam menyuarakan aspirasi secara bebas dan merdeka. Dominasi elit politik laki-laki yang masih kuat, keterbatasan akses terhadap sumber daya finansial, serta minimnya pengalaman dalam berpolitik strategis menjadi tantangan utama yang menghambat para kaum perempuan. Bahkan, dalam banyak kasus, tidak jarang perempuan hanya ditempatkan sebagai”pelengkap” atau sekedar formalitas untuk memenuhi syarat administratif dalam proses pencalonan politik agar partai bisa mengikuti pemilihan.
Ketimpangan antara representasi dan realitas ini berdampak pada kebijakan yang dihasilkan. Isu-isu penting seperti kekerasan terhadap perempuan, stunting, kemiskinan, dan akses pendidikan di NTT masih membutuhkan perhatian yang lebih serius. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam politik belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan yang signifikan terhadap kebijakan yang lebih responsif gender. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam politik di NTT. Pendidikan dan pelatihan politik bagi perempuan harus ditingkatkan agar mereka memiliki kapasitas dan kepercayaan diri dalam berpolitik. Partai politik juga perlu memberikan ruang yang lebih luas dan adil bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis. Selain itu, dukungan masyarakat sangat penting untuk mengubah pandangan budaya yang masih membatasi peran perempuan.
Pada akhirnya, keterwakilan perempuan dalam politik di NTT tidak boleh hanya menjadi simbol atau angka semata. Perempuan harus memiliki ruang gerak, legitimasi, dan kekuataan nyata dalam menentukan arah kebijakan serta jalannya pembangunan daerah demi masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, sebuah tatanan politik yang benar-benar inklusif, adil bagi semua, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata di Nusa Tenggara Timur.
