JurnalPost.com – Di era demokrasi saat ini, transparansi dan responsivitas menjadi tujuan utama dalam membangun pemerintahan yang baik . Di mana DPRD Sidoarjo memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang trasparan dan responsif. Dengan menjalan tiga fungsi – fungsi utama DPRD Sidoarjo, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dari tiga fungsi tersebut menjadi kuni dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.
Fungsi legislasi, membangun landasan hukum yang transparan dimana DPRD Sidoarjo memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda) yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Peraturan daerah (perda) sidoarjo ada berbagai aspek yaitu, adanya pemerintahan daerah untuk membuka informasi publik, mekanisme partisiasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, dan sistem pelapor dan pengawasan keuangan daerah. Dengan adanya perda yang trasparan dan akuntabel, masyarakat dapat mengatahui dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.
Fungsi anggaran, mengelola keuangan daerah seara akuntabel. DPRD Sidoarjo menyusun peran penting dan menyetujui anggaran pendaapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam proses ini, DPRD harus memastikan bahwa APBD disusun dan disetujui seara trasparan dan akuntabel. Transparansi APBD berarti bahwa semua informasi tentang anggaran mulai dari sumber pendpat hingga alokasi pengeluaran, harus tersedia oleh publik. Akuntabilitas APBD bahwa pemerintahan daerah harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan dapat menjelaskan kepada publik bagaimana anggaran tersebut digunakan. DPRD juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD untuk memastikan bahwa anggaran digunakan seara efektif, efisien, dan akuntabel.
Fungsi pengawasan, mengawasi kinerja pemerintah dan menampung aspirasi masyarakat. DPRD Sidoarjo melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan daerah untuk memastikan pemerintahan daerah bekerja seara trasparan, responsif dan akuntabel dengan melakukan ara, adanya sidang pendapat (RDP) dengan kepala dinas atau penjabat terkait kunjungan lapangan ke lokasi proyek pembangunan dengan menganalisis dokumen dan laporan. Dengan adanya pengawasan ini DPRD Sidoarjo harus proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan ini agar dapat memastikan bahwa pemerintah daerah berkerja dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Oleh : Selviana Fauzia
Prodi : Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
