Brigita Glori Putri Pramiswari – [email protected]
Mega Dewi Ambarawati – [email protected]
Abstrak
Penanaman modal asing adalah sarana dalam meningkatkan perekonomian negara, khususnya investasi asing memiliki peran penting dalam menggerakkan pembangunan ekonomi. Investasi asing memberikan dampak positif bagi negara seperti terciptanya lapangan pekerjaan yang luas, namun dibalik segi positif dari investasi asing yang ada di negara, terkadang timbul suatu permasalahan antara pihak investor dan pihak pemerintahan negara. Permasalahan yang ditimbulkan justru memberi kerugian yang sangat besar bagi negara yang akan ditanami modal asing, meskipun pada awalnya investasi asing ini dianggap sebagai kenaikan perekonomian namun diperlukan penegasan bagi pihak asing yang ingin berinvestasi sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 agar tidak terjadi kejahatan yang menimbulkan kerugian pihak negara yang menyelenggarakan. Dalam penenaman modal asing ini tentu bekerjasama dengan pihak luar negeri, sehingga kerjasama ini dibentuk dengan perjanjian internasional yang mengkhususkan didalam perjanjian perdata internasional. Penyelundupan investasi asing adalah praktik ilegal yang dapat merugikan perekonomian suatu negara serta melanggar hukum internasional. Dalam konteks hukum perdata internasional, fenomena ini menjadi kompleks karena melibatkan berbagai yurisdiksi dan peraturan yang berbeda. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari penyelundupan investasi asing serta menyelidiki solusi hukum yang mungkin untuk menghadapinya.
Kata kunci : Penanaman modal asing, investasi, perdata internasional
Abstract
Foreign investment is a means of improving a country’s economy, especially foreign investment has an important role in driving economic development. Foreign investment has a positive impact on the country, such as creating extensive job opportunities, but behind the positive aspects of foreign investment in the country, sometimes problems arise between the investor and the state government. The problems that arise actually cause huge losses for countries that will invest foreign capital, even though initially this foreign investment was considered as an increase in the economy, confirmation is needed for foreign parties who want to invest in accordance with Law No. 1 of 1967 so that crimes do not occur. which causes losses to the organizing country. In this foreign capital investment, of course we collaborate with foreign parties, so that this collaboration is formed with an international agreement that specializes in international civil agreements. Foreign investment smuggling is an illegal practice that can harm a country’s economy and violate international law. In the context of private international law, this phenomenon becomes complex because it involves various jurisdictions and different regulations. This journal aims to analyze the impact of foreign investment smuggling as well as investigate possible legal solutions to deal with it.
Keyword : Foreign investment, investment, international civil law
PENDAHULUAN
Penanaman modal asing dapat dikatakan sebagai hubungan antara subjek hukum dan objek hukum yang melampaui batas negara, dan pada kenyataannya setiap negara mempunyai aturan hukumnya masing-masing. Namun apabila penanaman modal asing dilakukan di dalam wilayah negara tertentu, maka berlakulah undang-undang yang pada dasarnya dijadikan acuan operasional, dan apabila terjadi perselisihan mengenai penanaman modal asing, maka yang berlaku adalah undang-undang di negara tempat perselisihan itu terjadi. Kemudian dalam rangka membina dan mendorong penanaman modal khususnya penanaman modal asing ke Indonesia, diperlukan peraturan yang dapat menarik serta memberikan segala kemudahan bagi pelaksanaan penanaman modal tersebut. Pengaturan mengenai investasi asing di Indonesia dan acuan mendasar untuk dipergunakan hukumnya terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 25 Tahun 2007, dimana ditentukan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. UU No. 1 Tahun 1967 telah mengatur dan menyatakan bahwa sangat memungkinkan untuk menanamkan modal asing di Indonesia, tentu saja hal ini tidak dapat lepas dengan kerjasama pihak luar negeri, sehingga terdapat unsur asingnya. Kerjasama ini tentu dibentuk dengan perjanjian-perjanjian internasional yang dikhususkan dalam perjanjian perdata internasional.
Persetujuan dalam perjanjian penanaman modal asing tentu para pihak tidak ada yang ingin dirugikan, kemudian munculah kewaspadaan demi mencegah terjadinya hal negatif yang dapat berakibat kerugian baik bagi pihak investor maupun pihak nasional. Karena kecemasan dan kewaspadaan ini maka perlu diadakan suatu kesepakatan tentang prosedur penyelesaian sengketa yang sudah ditentukan para pihak sebelum perjanjian penanaman modal asing ini ditanda tangani para pihak. Hukum perdata internasional mengatur hubungan antari ndividu, perusahaan, dan entitas hukum dari negara-negara yang berbeda. Dalam konteks investasi asing, hal ini mencakup perjanjian investasi, hak kepemilikan, dan penyelesaian sengketa internasional. Dalam konteks hukum perdata internasional, penanganan kasus penyelundupan investasi asing seringkali rumit karena perbedaan dalam yurisdiksi, undang-undang, dan prosedur pengadilan antara negara-negara. Perjanjian internasional, seperti perjanjian investasi bilateral dan multilateral, dapat menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa antara investor dan negara tuan rumah. Solusi Hukum dan Upaya Pencegahan Untuk mengatasi penyelundupan investasi asing, diperlukan kolaborasi antara negara-negara, lembaga internasional, dan sektor swasta. Upaya pencegahan dapat mencakup peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, transparansi dalam proses investasi, serta pendidikan dan kesadaran hukum bagi para pemangku kepentingan.
Penyelundupan investasi asing dapat memiliki berbagai dampak yang merugikan, baik bagi negara yang menjadi tujuan investasi maupun bagi stabilitas ekonomi global secara keseluruhan. Beberapa kerugiannya adalah, Kerugian Ekonomi bagi Negara Tujuan Investasi, Penyelundupan investasi asing dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara tujuan investasi. Hal ini terjadi karena praktik ilegal ini seringkali tidak melibatkan pembayaran pajak yang wajar atau kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal. Akibatnya, negara tersebut kehilangan potensi pendapatan yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Kemudian dampak selanjutnya adalah Ketidaksetaraan Persaingan, Penyelundupan investasi asing menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan bisnis. Investor yang melakukan praktik ilegal ini dapat mendapatkan keuntungan yang tidak adil atas pesaing yang beroperasi secara sah, karena mereka dapat menghindari biaya dan regulasi yang biasa diterapkan dalam proses investasi. Lalu ada pula Penurunan Kepercayaan Investor, Penyelundupan investasi asing juga dapat menyebabkan penurunan kepercayaan investor baik domestik maupun asing terhadap negara yang bersangkutan. Ketidakpastian hukum dan ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh praktik ilegal ini dapat membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya, menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kergian selanjutnya ialah Ketidakstabilan Pasar Keuangan, Praktik penyelundupan investasi asing dapat menciptakan ketidakstabilan dalam pasar keuangan. Hal ini bisa terjadi karena adanya manipulasi harga atau transaksi ilegal yang mempengaruhi kinerja pasar secara keseluruhan. Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan volatilitas harga dan risiko sistemik yang merugikan bagi investor dan lembaga keuangan. Yang terakhir adalah Dampak Sosial dan Lingkungan, Penyelundupan investasi asing juga dapat memiliki dampak sosial dan lingkungan yang merugikan. Praktik ilegal ini seringkali tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan degradasi lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik sosial dengan masyarakat lokal.
PEMBAHASAN
Penyelesaian penyelundupan investasi asing melalui hukum perdata internasional dapat dilakukan dalam beberapa konteks, terutama dalam hal sengketa antara investor dan negara tuan rumah. Penyelundupan investasi asing dapat diselesaikan dengan menggunakan kerangka kerja hukum perdata internasional, yaitu:
1. Penyelesaian Sengketa Investor-Negara, Banyak perjanjian investasi bilateral dan multilateral menyertakan klausul mengenai penyelesaian sengketa investor-negara. Ketika terjadi sengketa antara investor dan negara tuan rumah terkait dengan penyelundupan investasi asing, pihak-pihak tersebut dapat memilih untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui mekanisme arbitrase internasional atau pengadilan internasional yang diatur dalam perjanjian investasi tersebut.
2. Penerapan Hukum Kontrak Internasional, Jika penyelundupan investasi asing melibatkan pelanggaran kontrak antara pihak-pihak yang berbeda negara, hukum kontrak internasional dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara penyelesaian sengketanya. Prinsip-prinsip kontrak internasional, seperti kebebasan berkontrak dan prinsip pacta sunt servanda (kontrak harus dipatuhi), dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa ini.
3. Arbitrase Internasional, Jika pihak-pihak yang terlibat dalam penyelundupan investasi asing setuju untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase, hukum perdata internasional menyediakan kerangka kerja untuk pelaksanaan arbitrase internasional. Prosedur dan aturan arbitrase internasional, seperti aturan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan Internasional (UNCITRAL) atau badan arbitrase internasional lainnya, dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara efisien dan adil.
4. Pengadilan Internasional, Dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum internasional, pihak-pihak yang terkena dampak penyelundupan investasi asing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan internasional yang memiliki yurisdiksi dalam masalah tersebut. Pengadilan internasional, seperti Pengadilan Internasional Perdamaian atau Mahkamah Internasional, dapat memutuskan sengketa tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.
Penanganan penyelundupan investasi asing oleh hukum perdata internasional melibatkan serangkaian instrumen hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dirancang untuk mengatasi kasus-kasus yang melintasi batas negara. Hukum perdata internasional dapat menangani penyelundupan investasi asing melalui perjanjian investasi Bilateral dan Multilateral, dimana negara-negara seringkali melakukan perjanjian investasi bilateral dan multilateral untuk mengatur dan melindungi investasi lintas batas. Perjanjian-perjanjian ini biasanya mencakup klausul-klausul mengenai perlindungan hak investor, penyelesaian sengketa investor-negara, dan kerjasama dalam pencegahan penyelundupan investasi asing. Selain itu juga dapat dilakukan melalui Hukum Kontrak Internasional karena penanganan penyelundupan investasi asing juga melibatkan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional. Ketika terjadi perselisihan antara investor dan pihak lain, hukum kontrak internasional dapat memberikan kerangka kerja untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara penyelesaian sengketanya. Hukum Perdata Internasional juga memiliki mekanismenya dalam penyelesaian sengketa internasional, termasuk arbitrase internasional dan pengadilan internasional. Para pihak yang terlibat dalam sengketa investasi asing dapat memilih untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui proses arbitrase atau pengadilan yang independen dari yurisdiksi nasional yang memiliki prinsip-prinsip hukum perdata internasional, seperti prinsip lex mercatoria (hukum dagang internasional) dan prinsip-prinsip umum keadilan, yang juga dapat digunakan dalam penanganan penyelundupan investasi asing. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan adil untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak dari berbagai yurisdiksi. Kemudiann sebagai penanggulangan penyelundupan investasi asing juga memerlukan kerjasama antara negara-negara dan lembaga internasional, seperti Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran informasi, bantuan teknis, dan koordinasi dalam penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi praktik ilegal tersebut.
KESIMPULAN
Hukum Perdata Internasional mengatur penyelesaian sengketa Investasi Asing berdasarkan Titik Taut Penentu yang terdapat dalam kontrak atau perjanjian. Dalam proses pemuatan perjanjian atau kontrak para pihak harus melampirkan klausul pilihan hukum mana yang akan menentukan apabila nantinya terjadi perselisihan atau sengketa antar pihak. Dalam hukum nasional Indonesia penyelesaian sengketa investasi asing diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penyelundupan investasi asing merupakan praktik ilegal yang dapat memiliki dampak yang merugikan bagi perekonomian suatu negara serta stabilitas ekonomi global. Dampak dari penyelundupan investasi asing termasuk kerugian ekonomi, ketidaksetaraan persaingan, penurunan kepercayaan investor, ketidakstabilan pasar keuangan, dan dampak sosial serta lingkungan yang merugikan. Penyelundupan investasi asing menjadi perhatian penting dalam konteks hukum perdata internasional karena melibatkan berbagai yurisdiksi dan peraturan yang berbeda. Dalam menangani penyelundupan investasi asing, hukum perdata internasional memberikan kerangka kerja yang penting untuk penyelesaian sengketa dan pencegahan praktik ilegal tersebut. Berbagai instrumen hukum perdata internasional, seperti perjanjian investasi bilateral dan multilateral, hukum kontrak internasional, mekanisme penyelesaian sengketa internasional, arbitrase internasional, dan pengadilan internasional, dapat digunakan untuk menangani kasus-kasus penyelundupan investasi asing. Melalui kerjasama antara negara-negara, lembaga internasional, dan sektor swasta, serta penerapan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, upaya dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyelundupan investasi asing secara efektif. Pentingnya penanganan penyelundupan investasi asing melalui hukum perdata internasional menekankan perlunya kerjasama lintas batas dalam menjaga integritas sistem keuangan global dan mendorong investasi yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi pembangunan ekonomi yang inklusif.
DAFTAR PUSTAKA
H.Salim Hs dan Budi Sutrisno, 2012, Hukum Investasi di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Huala Adolf, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta
Liey, Jelri Frijay, 2018, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Menurut Convention on the Settlement of Investment Dispute Betwen States and Nationals of other State 1965, Lex Et Societatis Vol. VI No. 2
