Oleh: Unang Sutisna, Mahasiswa Universitas Pamulang
JurnalPost.com – Dunia kerja memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi sarana bagi seseorang untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam hubungan kerja, terdapat dua pihak yang saling membutuhkan, yaitu perusahaan sebagai pemberi kerja dan pekerja sebagai pelaksana pekerjaan. Agar hubungan tersebut berjalan dengan baik, diperlukan pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang antara kedua belah pihak.
Namun, dalam prakteknya masih ditemukan berbagai pelanggaran hak pekerja di Indonesia. Salah satu pelanggaran yang cukup sering terjadi adalah tidak dipenuhinya hak upah atau kompensasi yang seharusnya diterima pekerja. Kondisi ini dapat merugikan pekerja baik secara ekonomi maupun psikologis.
Hak pekerja merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan manusiawi. Salah satu hak yang dilindungi oleh peraturan ketenagakerjaan adalah hak untuk memperoleh upah, termasuk upah lembur ketika pekerja bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan.
Apabila hak tersebut tidak diberikan, maka pekerja berpotensi mengalami kerugian. Selain kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima, pekerja juga dapat merasa tidak dihargai atas tenaga dan waktu yang telah mereka berikan kepada perusahaan.
Permasalahan mengenai hak pekerja pernah menjadi perhatian publik melalui kasus yang terjadi di PT Sai Apparel Industries yang berlokasi di Grobogan, Jawa Tengah. Kasus ini menjadi viral setelah adanya keluhan dari pekerja mengenai upah lembur yang diduga tidak dibayarkan oleh perusahaan.
Kasus tersebut kemudian mendapat perhatian dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya pelanggaran terkait pembayaran upah lembur yang berlangsung dalam periode tertentu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya terhadap pekerja
Beberapa fakta yang muncul dalam kasus PT Sai Apparel Industries antara lain:
● Kasus menjadi perhatian publik setelah keluhan pekerja mengenai upah lembur tersebar luas di media sosial.
● Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan terkait dugaan pelanggaran hak pekerja.
● Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran pembayaran upah lembur yang telah berlangsung sejak tahun 2022.
● Pemerintah meminta perusahaan untuk memenuhi kewajiban dan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai mahasiswa semester 6 Program Studi Manajemen Universitas Pamulang, saya berpendapat bahwa kasus PT Sai Apparel Industries merupakan contoh nyata bahwa perlindungan terhadap hak pekerja masih menjadi tantangan di Indonesia. Menurut saya, upah lembur bukan sekadar tambahan pendapatan, melainkan bentuk penghargaan atas waktu, tenaga, dan kontribusi yang diberikan pekerja kepada perusahaan.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28D Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berdasarkan ketentuan tersebut, saya menilai bahwa pemenuhan hak upah lembur merupakan bagian dari perlakuan yang adil terhadap pekerja.
Menurut analisis saya, salah satu penyebab munculnya kasus seperti ini adalah kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ketenagakerjaan serta adanya perusahaan yang lebih mengutamakan efisiensi biaya dibandingkan kesejahteraan pekerja. Padahal, pekerja merupakan aset penting yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, perusahaan harus lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya terhadap pekerja. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar hak pekerja. Di sisi lain, pekerja juga perlu memahami hak-haknya agar dapat melindungi diri ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja.
Harapan saya, kedepannya hubungan antara perusahaan dan pekerja dapat berjalan lebih harmonis dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan saling menghargai. Dengan demikian, lingkungan kerja yang sehat dan produktif dapat terwujud bagi semua pihak.
Pemenuhan hak pekerja merupakan aspek penting dalam menciptakan hubungan kerja yang adil dan berkelanjutan. Kasus PT Sai Apparel Industries menunjukkan bahwa pelanggaran hak pekerja masih dapat terjadi dan perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, perusahaan, pemerintah, dan pekerja harus bersama-sama berperan dalam memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tercipta dunia kerja yang lebih baik di Indonesia.
