PENDAHULUAN
Apa sih pengaruh kebocoran data nasional dengan kehidupan kita?, Apa negara mengalami kerugian?, atau hanya masyarakat yang akan merasakan dampaknya, pertanyaan berikut membuat kita bertanya akan kemanan data kita yang disimpan negara, apa sih faktor sebenarnya yang membuat negara sampai lalai sehingga menyebabkan data nasional bisa bocor, lantas siapa lagi yang bisa kita percaya jika negara tidak bisa melindungi data nasional kita.
Penyebab bocornya data nasional ini tidak hanya di sebabkan oleh satu faktor melainkan kombinasi rapuhnya sistem pertahanan siber oleh negara, lemahnya budaya keamanan digital, dan masalah struktural pemerintah, mulai dari kelemahan infrastruktur (Vulnerabilities), ini adalah faktor yang sering di rusak oleh peretas (hackers). Banyak instasi pemerintah masih menggunakan sistem yang usang (legacy system) pemerintah biasanya menggunakan software yang masih lama atau belum di update, sistem yang usang ini memiliki banyak celah untuk ditembus, dan penggabungan data tanpa batasan yang membuat peretas mendapatkan banyak data hanya dalam satu sistem (all-in-one breach), dan jarang pula di lakukan penetration setting atau simulasi penyerangan siber secera rutin untuk menemukan celah sebelum ditemukan orang luar.
Ada pula faktor manusia atau human error yang dapat menyebabkan serangan phising seperti kurang tangguhnya pasword yang di gunakan oleh instansi dan lalainya mengklik link yang tidak resmi sehingga dapat membuat peretas mengetahui akun dan sandi yang bisa membuat bocornya data nasional. Ada juga faktor ancaman dari orang dalam seperti ancaman dari senior yang mengetahui dunia siber yang mengambil data sensitif lalu menjualnya ke pasar gelap untung kepentingan diri sendiri.
Lalu apa pengaruhnya bagi kehidupan kita?, pertama yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita adalah, data diri kita di gunakan untuk pinjol online yang illegal sehingga data diri kita bisa di perjual belikan di pasar gelap untuk transaksi illegal. Ada juga penipuan berbasis Social Enginering, seperti contoh pelaku menggunakan data anda dengan akurat yang menyamar sebagai tukang paket atau saudara anda yang sedang mengalami musibah sehingga meminta anda untuk mengirim uang dengan jumlah besar. Adapula ancaman financial yang lain seperti SIM Sweeping atau pencurian nomor whatsapp anda yang bisa di gunakan untuk mengakses e-wallet anda sehingga saldo anda bisa terkuras.
Dibalik itu ada juga hal yang cukup rumit dimana kita harus mengurus kembali identitas kita, dimana itu tidak cukup waktu satu hari, karena instansi pemerintah masih menggunakan software yang jadul sehingga kita harus bolak balik ke kantor pelayanan setempat untuk mengurus identitas kita, hal ini membuat kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah menurun.
Lalu apa sih yang bisa kita lakukan walaupun upaya pencegahan tingkat sistem itu adalah upaya pemerintah, namun ada langkah yang masih bisa kita lakukan untuk melindungi diri yaitu, Gunakan verivikasi dua langkah di semua akun (email, whatapp, e-wallet). Waspadai tautan asing sebisa mungkin hindari link atau tautan yang tidak dikenal dari email atau pesan apapun. Lakukan pengecekan rutin kepada akun perbankan ataupun e-wallet. Hal-hal sederhana seperti itu bisa membuat keamanan data pribadimu terjaga.
PENUTUP
Keamanan budaya siber di negara ini masih kurang dikomunikasikan oleh pemerintah kepada rakyat. Dimana bisa kita lihat keamanan siber di negara ini masih cukup kurang untuk mlindungi data nasional kita, mulai dari kelalaian instansi pemerintah dalam melakukan crosscheck atau pengecekan berkala pada sistem siber yang dimiliki. Hingga anggaran yang di berikan negara kurang memadai yang mengakibatnya kurangnya update kepada sistem siber indonesia. Selama ini komunikasi pemerintah dengan masyarakat kurang transparan, selama ini respon negara terhadap kebocoran data negara sering kali menyangkal atau bahkan defensive. Negara harus mengkomunikasi kan dengan jujur dan mudah di pahami oleh awam namun himbauan untuk berhat-hati kini kurang cukup. Negara harus menggunakan informasi satu pintu, seringkali terjadi simpang siur yang terjadi karena berbagai elemen lembaga masyarakat memberikan jawaban yang berbeda-beda. Perlu ada juru badan resmi yang menginformasikan secara langsung supaya mengurangi terjadinya disinformasi.
Opini ini disusun oleh : Aprilianto Panji Santoso mahasiswa semester genap universitas 17 Agustus 1945 ynag memiliki keresahan terhadap sistem komunikasi negara ini yang kurang transparan kepada rakyatnya, yang dipandu langsung oleh dosen mata kuliah sistem komunikasi indonesia: Drs. Widyatmo Ekoputro M.A
