Oleh : Adi Junaedi
Mahasiswa Universitas Pamulang
JurnalPost.com – Selasa, (23/06/2026) Dinas Pertanian Provinsi Banten secara aktif terus mendorong peningkatan produktivitas ekosistem pertanian di wilayahnya. Langkah strategis teranyar diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Optimasi Lahan (Oplah) Non-Rawa yang diselenggarakan di Kabupaten Lebak, Banten. Kegiatan FGD ini menjadi wadah krusial bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi penanganan lahan kering dan non-rawa di Lebak, yang selama ini memiliki karakteristik tantangan tersendiri dibandingkan dengan lahan sawah irigasi teknis.
Secara teknis pertanian, optimalisasi lahan non-rawa seperti lahan kering atau tegalan di Kabupaten Lebak sangat bergantung pada intervensi kimia pupuk yang presisi. Lahan non-rawa sering kali menghadapi kendala tingkat keasaman (pH) tanah yang tinggi serta miskin unsur hara makro esensial. Untuk memacu produktivitas di lahan seperti ini, aplikasi kimia pupuk tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan keseimbangan formula antara unsur Nitrogen (N) untuk pertumbuhan vegetatif, Fosfor (P) dalam bentuk fosfat untuk merangsang kekuatan akar di tanah kering, serta Kalium (K) untuk menjaga regulasi air di dalam jaringan tanaman agar lebih toleran terhadap cekaman kekeringan. Selain itu, pemberian pembenah tanah (kapur pertanian/dolomit) sering kali menjadi prasyarat kimiawi agar pupuk yang ditebar dapat diserap secara optimal oleh tanaman.
Melalui forum FGD Oplah Non-Rawa ini, Dinas Pertanian Provinsi Banten bersama instansi terkait menyelaraskan pengelolaan tata guna lahan dengan ketersediaan sarana produksi, termasuk pupuk bersubsidi. Langkah ini selaras dengan kebijakan Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang telah meningkatkan alokasi subsidi pupuk guna menjamin petani—termasuk mereka yang menggarap lahan non-rawa—mendapatkan asupan nutrisi tanaman secara tepat waktu. Pengawasan ketat dari hulu ke hilir terus diperkuat guna memastikan formula kimia penting ini terdistribusi secara transparan, akurat, dan berbasis data e-RDKK yang valid. Dengan pengawalan yang melibatkan penyuluh lapangan dan pengawasan reguler seperti dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), potensi salah sasaran atau kelangkaan di tingkat kios pengecer dapat diminimalisasi. Melalui integrasi antara perluasan indeks pertanaman pada program Oplah Non-Rawa di Lebak dan penerapan sains pemupukan yang berimbang, Dinas Pertanian Provinsi Banten optimistis ketahanan pangan di Tanah Jawara akan semakin kokoh dan berkelanjutan.
