Penulis:
Ikhwan Kunto Alfarisi
JurnalPost.com – Ada 2 buah peristiwa yang cukup unik terjadi di Sumatra Utara, yaitu penggerebekan dan pembokaran tempat judi dan narkoba yang dilakukan oleh emak-emak.
Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Asahan pada hari Selasa 28 Oktober 2025 dan di kabupaten Langkat pada hari Senin 24 November 2025.
Masyarakat setempat menyatakan bahwa kejadian ini bikin heboh warga karena emak-emak pengajian berbondong-bondong mendatangi tempat judi yang berada di jalan Diponegoro dan di jalan Kartini.
Emak-emak ini resah karena tempat perjudian ini sudah sangat menggangu masyarakat. Aksi emak-emak ini merupakan aksi spontan.
Emak-emak pengajian langsung bertindak menghancurkan semua alat-alat perjudian tanpa pandang bulu. Emak-emak ini sudah habis batas kesabarannya karena pihak kepolisian tidak mengambil tindakan tegas.
Sama halnya yang terjadi di kabupaten Langkat, emak-emak juga mendatangi gubuk yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba. Peristiwa ini terjadi di desa Pematang Cengal (kecamatan Tanjung Pura) pada hari Senin 24 November 2025.
Emak-emak tanpa ampun menghancurkan gubuk tempat penyalahgunaan narkoba. Dan alhasil emak-emak tersebut menemukan bong penggunaan narkoba.
Polisi setempat membenarkan telah terjadi pengrusakan gubuk oleh emak-emak dan menemukan dua alat hisap sabu sebagai barang bukti.
Dari dua buah peristiwa di atas, kita dapat memetik pelajaran bahwa aparat kepolisian kurang cakap dan kurang tegas dalam masalah penegakkan hukum. Emak-emak yang melakukan aksi tersebut sudah pasti memiliki alasan kuat sehingga mereka sangat terganggu.
Masyarakat masih banyak yang kecewa terhadap kinerja kepolisian meskipun pemerintah sudah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Kapolri mengemban amanah yang sangat berat dalam membenahi internal kepolisian itu sendiri.
Di luar ini masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan institusi Polri, terutama dalam pelayanan yang humanis saat melayani masyarakat dan cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai kinerja kepolisian kalah responsif jika dibandingkan dengan petugas DAMKAR yang sangat cekatan dalam menanggapi keluhan masyarakat.
Maklum dalam beberapa bulan terakhir ini masyarakat justru lebih percaya kepada petugas DAMKAR dibandingkan dengan polisi dalam mengatasi pelbagai permasalahan.
Oleh karena itu jika pihak kepolisian tidak segera berbenah diri, maka penilaian masyarakat terhadap Polri pun akan semakin merosot dan masyarakat lebih makin mengandalkan petugas DAMKAR dibandingkan dengan polisi.
Tentu saja Polri membutuhkan peran serta masyarakat dalam rangka pembenahan sistem. Namun pihak Polri juga harus terbuka dalam kritikan atau gagasan positif dari masyarakat. Bukan hanya sekedar mendengarkan aspirasi masyarakat, namun juga harus bisa bergerak cepat dalam mengatasi pelbagai persoalan secara jujur, transparan, arif dan bijaksana.
Penulis:
Ikhwan Kunto Alfarisi
(Jakarta, 28 November 2025)
