OLEH: Nur Aini Irbah Rosyaadah (Mahasiswa Magister Sains Agribisnis) dan Achmad Nur Huda (Mahasiswa Magister Sains Agribisnis), Dr. Ir. Burhanudin, M.M. (Dosen di Magister Sains Agribisnis IPB University)
JurnalPost.com – Setiap tahun, ratusan ribu sarjana baru memasuki pasar kerja Indonesia, membawa ijazah, tetapi sering kali tanpa keterampilan yang dicari industri. Ini terlihat nyata dalam angka BPS (2025), pengangguran terdidik (Diploma dan Sarjana) justru naik hampir 231 ribu orang atau 34,29% hanya dalam kurun waktu tiga tahun. Padahal, di tahun ini tren tingkat pengangguran nasional justru turun 5,86%. Artinya, masalah bukan pada sedikitnya lapangan kerja, melainkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan yang tersedia (skill mismatch).
Skill mismatch terjadi ketika keterampilan yang dimiliki angkatan kerja tidak sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Ketidaksesuaian ini dapat menghasilkan pengangguran terdidik, penyerapan tenaga kerja yang rendah, serta rendahnya produktivitas. Permasalahan skill mismatch menunjukkan bahwa sistem pendidikan tinggi belum sepenuhnya mampu merespons dinamika kebutuhan dunia kerja.
Di sisi industri, mencari tenaga kerja yang berkualitas bukanlah hal yang mudah. Banyak perusahaan mengaku sulit menemukan kandidat yang siap bekerja dengan skill mumpuni, terutama di sektor manufaktur dan teknologi. Kompetensi sumber daya manusia yang tersedia di Indonesia rata-rata di tingkat dasar, baik dalam literasi digital, soft dan hard skill, hingga kemampuan bahasa inggris. Yang dibutuhkan industri bukan hanya sekadar gelar, melainkan keterampilan teknis terkini, kemampuan adaptasi, dan pengalaman kerja nyata.
Dinamika industri yang makin cepat menuntut lulusan terdidik mengadopsi keterampilan baru yang relevan dengan masa kini. Di sisi lain, perguruan tinggi bergerak dalam ritme yang berbeda. Pembaruan kurikulum yang memerlukan prosedur yang kaku dan proses birokrasi panjang membuat banyak program studi tertinggal dari kebutuhan pasar yang bergerak cepat. Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) bahkan sempat mengungkapkan wacana penghapusan program studi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri.
Akan tetapi, wacana ini menimbulkan banyak komentar pro kontra. Kritikus menilai wacana ini terlalu tergesa-gesa dan berpotensi mengabaikan hak pendidikan serta keberagaman kebutuhan tenaga kerja jangka panjang.
“Prodi-prodi tersebut bukan berarti tidak relevan di masa mendatang. Pemerintah sendjri belum tentu bisa memprediksi industri yang akan muncul. Selain itu, bukan prodinya yang tidak relevan, tetapi kita yang belum mampu menciptakan ekosistem industrinya” ujar Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPRI RI dilansir dari detik.com.
Peran MagangHub: Program Baru yang Menjanjikan, tetapi Belum Teruji Penuh
Intervensi pemerintah memang diperlukan untuk merespon kesenjangan ini. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meluncurkan program MagangHub yang menghubungkan mahasiswa dengan perusahaan penyedia magang. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan praktis, pengalaman kerja, serta employability mahasiswa agar lebih siap memasuki pasar kerja. Dalam konteks ini, magang diposisikan sebagai instrumen kebijakan strategis dalam mendukung transisi dari pendidikan ke dunia kerja (school-to-work transition).
MagangHub memang bukanlah suatu inovasi yang mengejutkan. Program-program serupa sudah sering diterapkan di negara maju, seperti Jerman atau Singapura. Indonesia juga beberapa kali menerapkan program sejenis, seperti Magenta BUMN atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Secara konsep, pendekatan ini sejalan dengan praktik di negara-negara yang berhasil menekan pengangguran muda. Jerman, misalnya, dikenal dengan sistem pendidikan dual (dual education system) yang mengintegrasikan pembelajaran di kelas dan pengalaman kerja langsung.
Akan tetapi, pertanyaan yang paling mendasar, sejauh mana program MagangHub sudah berjalan efektif? Program ini dapat dikatakan sebagai program baru. Data evaluasi menyeluruh terkait program tersebut masih dikaji, termasuk jumlah peserta yang benar-benar terserap kerja setelah magang. Tanpa adanya bukti nyata, masih sulit menilai apakah program ini sekadar inisiatif dan percobaan atau benar-benar menjadi jembatan isu skill mismatch yang memang masih membayangi lulusan terdidik di Indonesia. Sejumlah pertanyaan kritis masing menggantung Apakah perusahaan yang terlibat memberikan pengalaman kerja bermakna, atau sekadar formalitas rekrutmen belaka? Dan apakah seluruh stakeholder, pemerintah, mahasiswa, industri, dan perguruan tinggi mendapatkan manfaat yang nyata dari program ini?
Program MagangHub memiliki potensi besar dalam meningkatkan employability mahasiswa melalui pengalaman kerja dan peningkatan keterampilan. Namun, tanpa integrasi lintas sektor dan evaluasi berbasis data, program ini berisiko menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah struktural ketenagakerjaan. Seperti yang kita pahami, persoalan ketenagakerjaan tidak melulu soal kompetisi. Dinamika ekonomi, investasi, pertumbuhan industri, kebijakan pemerintah, hingga konflik geopolitik ikut menentukan seberapa banyak lapangan kerja yang tersedia.
Program magang, sebagus apapun sistemnya, tidak dapat beroperasi dalam ruang hampa. Faktor ketenakerjaan yang lebih luas turut mempengaruhi efektivitasnya. MagangHub memang bisa menjadi bagian dari solusi, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Tanpa perbaikan sistemik, program magang berpotensi tidak efektif dalam menekan pengangguran terdidik. Sebaliknya, dengan integrasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, program pemagangan dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas SDM dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Apa yang Penting untuk Dilakukan?
Optimalisasi program pemagangan memerlukan keterlibatan multi pihak yang saling berinteraksi secara dinamis. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan yang menetapkan regulasi dan arah strategis, sementara Kementerian Ketenagakerjaan bertindak sebagai pelaksana sekaligus mediator antara dunia pendidikan dan industri. Di sisi lain, sektor industri memiliki peran penting dalam memberikan sinyal kebutuhan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, sehingga dapat mendorong penyesuaian kebijakan yang lebih responsif. Dalam konteks ini, akademisi dan mahasiswa berperan sebagai aktor advokasi berbasis bukti (evidence-based advocacy) yang menyediakan data empiris dan analisis kritis untuk memperkuat pengambilan kebijakan.
Sebagai kunci penyelenggaraan kurikulum, Perguruan Tinggi umumnya dapat membentuk Career Development Center yang benar-benar aktif dan berfungsi, bukan hanya sekadar unit ceremonial. Perguruan Tinggi dapat bekerja sama dengan industri sebagai penyalur aktif lulusan-lulusan baru yang berkualitas kepada mitra industri. Perguruan Tinggi juga dapat menjembatani kolaborasi antara mahasiswa dengan alumni yang sudah bekerja untuk menjadi mentor dan jembatan industri.
Interaksi antar aktor ini menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan pemagangan yang tidak hanya implementatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika pasar tenaga kerja. Optimalisasi Maganghub memerlukan lebih dari sekadar implementasi program, tetapi transformasi kebijakan yang terintegrasi antara pendidikan, ketenagakerjaan, dan industri. Kolaborasi yang kuat antar aktor menjadi kunci untuk menjawab tantangan pengangguran terdidik di Indonesia.
MagangHub memang dapat menjadi penggerak baru yang berpotensi mengatasi skill mismatch, menghubungkan mahasiswa dengan dunia kerja secara langsung untuk merasakan dan mengadaptasi kemampuan yang esensial. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada sesuatu yang lebih besar, yaitu semua pihak termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dan industri untuk bergerak dalam satu arah yang sama dan selaras. Dengan ini, pemagangan bisa menjadi salah satu kunci nyata dalam menjawab tantangan pengangguran terdidik di Indonesia.
