Latar Belakang
Pendidikan Nasional di Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mereka menjadi individu yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter yang baik, menjaga kesehatan, memiliki pengetahuan, keterampilan, kreativitas, serta kemampuan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (sesuai dengan UU RI nomor 20 tahun 2003). Pendidikan memegang peran kunci dalam membentuk sumber daya manusia dalam suatu negara. Melalui pendidikan, individu memperoleh beragam pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan juga memahami berbagai norma, peraturan positif, serta aspek-aspek kehidupan lainnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih tinggi.
Pelaksanaan pemerataan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia menghadapi berbagai masalah yang beragam. Putus sekolah adalah masalah pendidikan yang seringkali melanda negara-negara berkembang, khususnya di wilayah-wilayah yang kurang sejahtera. Putus sekolah merujuk pada situasi di mana siswa atau murid berhenti belajar sebelum menyelesaikan tingkat pendidikan yang semestinya mereka tempuh. Dan hal ini menjadi tantangan yang serius bagi pemerintah di Indonesia karena memiliki dampak jangka panjang yang negatif bagi negara.
Ribuan anak usia sekolah di Jawa Barat mengalami berhenti sekolah mayoritas di antara mereka, berhenti pada tingkat SMP dan tidak melanjutkan ke SMA/SMK atau setara. Kemungkinan besar, faktor ekonomi dan kondisi sosial menjadi penyebab utama hal ini terjadi. Jumlah anak putus sekolah paling banyak berada di Jawa Barat dengan jumlah anak sebanyak 10.884 siswa menyikapi hal tersebut, Vurry melalui sukarelawan Srikandi Ganjar Jabar berinisiatif untuk membantu pemerintah dalam memfokuskan program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Kasus anak putus sekolah menjadi persoalan serius bagi upaya peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia. Upaya percepatan penanganan anak putus sekolah hanya dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan disokong oleh seluruh komponen bangsa. Sehingga tak ada lagi anak Indonesia yang terpaksa menghentikan langkah, di saat anak lain tetap melanjutkan sekolah.
Gambaran Permasalahan
Sumber: Open Data Jabar (2021), diolah
Gambar 1. Tingkat Putus Sekolah di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2020
Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat putus sekolah di Jawa Barat sangat tinggi pada kategori jenjang pendidikan SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Jika lebih ditelaah maka tingkat putus sekolah dari chart data yang berwarna hijau tersebut mencapai 15.153 siswa di tahun 2018. Sangat miris rasanya jika dilihat dari tingkat putus sekolah yang terjadi di Jawa Barat, bahkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah tingkat putus sekolah tertinggi di Indonesia. Namun terjadinya putus sekolah yang dialami di Provinsi Jawa Barat ini tidak serta merta terjadi secara instan melainkan terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu:
- Kondisi ekonomi, hal ini menjadi faktor utama penyebab putus sekolah para siswa-siswi yang ada di Jawa Barat dimana hal ini dipicu ketidakmampuan membayar uang sekolah atau bahkan ketidakmampuan menghidupi kebutuhan sehari-hari sehingga pada akhirnya pendidikan yang menjadi korbannya.
- Rasa malas, tingginya tingkat putus sekolah tidak selalu dilatarbelakangi oleh ekonomi, tetapi sikap seorang individu tersebut juga mempengaruhi apakah dapat melanjutkan pendidikannya atau tidak. Ketidakmampuan seseorang bersosialisasi juga dapat menimbulkan rasa malas untuk pergi bersekolah dan hal ini juga dapat menjadi akar seseorang tidak melanjutkan pendidikannya.
- Latar belakang pendidikan orang tua, dalam hal ini latar belakang pendidikan orang tua memiliki pengaruh yang penting bagi anaknya dalam melanjutkan pendidikan. Karena ada beberapa masyarakat atau orang tua yang riwayat pendidikannya hanya sd, smp atau bahkan tidak bersekolah sehingga beranggapan bahwa pendidikan hanyalah hal biasa dan lebih memilih untuk menghasilkan uang.
Target dan Sasaran
Tingkat putus sekolah adalah salah satu permasalahan dalam pendidikan yang dirasakan oleh seluruh negara. Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkomitmen untuk menjalankan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 atau yang lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs), sudah seharusnya memperhatikan masalah tingkat putus sekolah ini. hal ini dikarenakan pendidikan menjadi salah satu tujuan keempat dalam agenda pembangunan berkelanjutan tersebut. Pendidikan juga memegang peran penting dalam pembangunan suatu negara.
Pemerintah memegang peranan penting dalam mengatasi permasalahan tingkat putus sekolah di Jawa Barat. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya efektif dengan menggunakan model komunikasi pembangunan. Salah satu model komunikasi pembangunan yang sesuai dan dapat digunakan pemerintah dalam permasalahan ini adalah model komunikasi untuk advokasi. model advokasi akan menghasilkan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Dalam model perencanaan komunikasi untuk advokasi terdiri atas enam tahapan, yaitu analisis, Strategi, Mobilisasi, Aksi, Evaluasi, dan Kesinambungan.
Analisis dan Pembahasan
Permasalahan tingginya tingkat putus sekolah di Provinsi Jawa Barat dapat diatasi pemerintah dengan mengeluarkan berbagai macam paket kebijakan. Namun sebelum diimplementasikannya suatu kebijakan diperlukan sebuah advokasi kepada masyarakat Jawa Barat. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang dikeluarkan bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun enam tahapan yang perlu dilakukan pemerintah dalam menggunakan model komunikasi advokasi. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:
- Analisis
Analisis merupakan langkah awal dalam melakukan advokasi. Pemerintah dapat menganalisis terkait permasalahan tingkat putus sekolah di Provinsi Jawa Barat, seperti kondisi ekonomi masyarakatnya, latar belakang pendidikan orang tua, efektifitas kebijakan yang sebelumnya diimplementasikan, berbagai stakeholder yang terkait, dan variabel lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dasar pengetahuan terkait masalah ini. Dengan tahapan dilakukannya tahapan analisis, maka kegiatan advokasi dapat efektif dan memperkuat perumusan suatu kebijakan.
- Strategi
Setelah mendapatkan hasil analisis, tahapan selanjutnya adalah membuat dan mengembangkan strategi. Strategi juga termasuk kedalam pondasi dasar dalam perumusan kebijakan. Strategi yang dibuat oleh pemerintah dibangun berdasarkan hasil analisis pada tahapan analisis yang terarah. Strategi yang dibuat juga berfokus pada jalur yang terarah dan jelas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.
- Mobilisasi
Selanjutnya adalah tahapan mobilisasi. Tahapan ini dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat advokasi dengan melakukan kerja sama kepada stakeholder-stakeholder yang terkait pada masalah putus sekolah, seperti masyarakat, organisasi NGO, sekolah, pihak swasta, dan lain sebagainya, serta menjalin kemitraan yang dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan melakukan tahapan mobilisasi, akan memberikan dampak positif bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam mengeluarkan kebijakan yang sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat dan membuat partisipasi penuh dari semua elemen pada masyarakat, serta memperkecil adanya konflik sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang nantinya dikeluarkan.
- Aksi
Setelah dilakukan tahapan mobilisasi langkah berikutnya yang dilakukan ialah aksi. Dalam tahapan ini mencakup apa saja yang akan dilakukan dalam menangani permasalahan tingkat putus sekolah di Jawa Barat. Dengan sudah dilakukannya analisis dan juga menentukan strategi yang digunakan, pemerintah sebagai pemeran utama dapat melakukan penyuluhan, sosialisasi, program bantuan pendidikan atau hal lainnya yang dilakukan dengan bekerja sama dengan para stakeholder terkait.
- Evaluasi
Pada tahap ini merupakan hal yang sangat penting dari keberlangsungan tindakan atau keputusan yang diambil dimana setelah melakukan aksi bersama para stakeholder terkait permasalahan putus sekolah pemerintah pun tidak bisa tinggal diam mengamati. Tetapi perlu dilakukan pemantauan atau memonitori hal yang dilakukan dan melakukan evaluasi mengenai kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi masalah putus sekolah, seperti apa saja yang sudah dicapai atau berhasil dicapai, apa saja yang masih perlu dikerjakan, dan apa saja yang tidak sesuai diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dampak dari advokasi itu sendiri dan adanya perbaikan yang dilakukan terkait hal tersebut.
- Berkesinambungan
Model advokasi ini merupakan salah satu model yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Sehingga dengan adanya tahapan evaluasi dapat membantu proses advokasi dalam hal kesinambungan. Dimana hasil dari evaluasi dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan kesinambungan terkait kebijakan yang diterapkan dalam mengatasi masalah putus sekolah.
Referensi
Awaru, A. O., Manda, D., Indriani, & Najamuddin. (2023). MENGGALI AKAR PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH PADA MASYARAKAT PESISIR : Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Pendidikan. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, 1-12.
Basmatulhana, H. (2022, Septembre 2). Penyebab Utama Putus Sekolah, Alasannya Selalu Faktor Ekonomi? From detikEdu: https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6268844/penyebab-utama-putus-sekolah-alasannya-selalu-faktor-ekonomi
Dewi, E. Y., & Kamila, I. (2022). PENGELOMPOKAN WILAYAH BERDASARKAN FAKTOR PENDUKUNG PENDIDIKAN DENGAN JUMLAH SEKOLAH DAN PENDUKUNG PENDIDIKAN DENGAN JUMLAH SEKOLAH DAN. Jurnal Ilmiah Matematika, 1-12.
Jabar, O. D. (2021). Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Jawa Barat. From OPEN DATA JABAR Web Site: https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-siswa-putus-sekolah-berdasarkan-jenjang-pendidikan-di-jawa-barat
Penulis:
Chesna Magdalena Sania Hia (2110115014)
Muhammad Iqbal Syabani (2110115032)
Nathasia Ardiyanti (2110115040)
Dosen Pengampu:
Vina Mahdalena, S. Ikom, M. Si
Asal Instansi:
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
