JurnalPost.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari niat mulia: “menekan angka stunting dan memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan gizi yang layak”. Namun belakangan, program ini justru diselimuti kabar buruk. Beberapa anak yang menerima program ini memperoleh menu yang jauh dari kata bergizi. Ada juga yang justru jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan dari program ini. Lebih parah lagi, muncul dugaan adanya manipulasi data kandungan protein oleh pihak penyedia jasa gizi. Pertanyaannya: apakah program ini masih layak disebut “bergizi”, atau justru menjadi ancaman baru bagi kesehatan anak?
Makan Gratis, Tapi Tak Bergizi
Di sejumlah daerah, laporan mengenai rendahnya kualitas menu MBG mulai bermunculan. Nasi, mi instan, dan kerupuk menjadi menu andalan yang disajikan berulang kali. Tak jarang, protein hewani yang seharusnya menjadi komponen utama pangan bergizi nyaris tidak terlihat. Padahal, standar gizi yang ditetapkan pemerintah jelas mensyaratkan adanya sumber protein, sayur, dan buah dalam setiap porsi.
Ketika makanan yang disajikan tidak memenuhi standar gizi, maka tujuan awal program untuk menurunkan stunting dan malnutrisi justru tidak tercapai. Anak-anak mungkin kenyang, tapi bukan karena nutrisi yang dibutuhkan tubuh mereka. Kekhawatiran ini juga diperkuat oleh pendapat pakar Universitas Gadjah Mada pada Januari 2026 yang mendesak penghentian penggunaan ultra-processed food (UPF) dalam menu MBG. Makanan jenis ini cenderung tinggi gula tambahan, natrium, dan lemak, sehingga bertentangan dengan kampanye kesehatan Kementerian Kesehatan dan berisiko memicu penyakit kronis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keterlibatan publik dalam pengawasan menjadi penting untuk mencegah kecurangan dan penurunan kualitas gizi
Keracunan Massal: Alarm Bahaya Sistem
Yang lebih mengkhawatirkan adalah maraknya kasus keracunan makanan yang dialami siswa penerima MBG. Dalam beberapa pekan terakhir, media melaporkan puluhan bahkan ratusan anak di berbagai daerah mengalami mual, muntah, dan diare setelah menyantap makanan program ini. Hingga September 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 6.457 siswa terdampak dari berbagai kasus keracunan MBG. Data lain menunjukkan variasi angka seperti 5.080 korban (46 kasus oleh BGN), 5.207 (60 kasus oleh Kemenkes), dan hingga 21.254 korban secara kumulatif hingga awal 2026 menurut JPPI. Sebaran terbanyak di Pulau Jawa dengan 41-45 kasus
Kasus keracunan ini bukan sekadar kelalaian teknis. Ini adalah alarm bahwa sistem keamanan pangan dalam program MBG lemah. Mulai dari pengadaan bahan baku yang tidak higienis, pengolahan yang tidak memenuhi standar, hingga distribusi yang tidak memperhatikan waktu dan suhu penyajian. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan justru menjadi korban.
Skandal di Balik Data Protein
Belum reda isu keracunan, muncul lagi dugaan manipulasi data oleh Satuan Pendidikan Partner Gizi (SPPG). Sejumlah laporan menyebutkan bahwa kandungan protein dalam menu MBG tidak sesuai dengan angka yang dilaporkan. Terdapat rekayasa data untuk memenuhi target anggaran, sementara di lapangan anak-anak hanya mendapat porsi yang minim gizi. Jika hal ini benar terjadi, bukan hanya sekadar pelanggaran administrative saja, ini juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat program dan pengabaian hak dasar anak atas pangan yang layak dan bergizi. Manipulasi data juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang seharusnya menjadi pengawal kualitas program.
Lemahnya sistem pengawasan ini tidak hanya membuka celah manipulasi data, tetapi juga praktik kecurangan lain dalam pengelolaan anggaran. Hal ini terlihat dari langkah Badan Gizi Nasional (BGN) pada Maret 2026 yang mengancam sanksi berupa suspend dan pencabutan insentif bagi mitra SPPG yang terbukti melakukan mark-up harga bahan baku, serta praktik pemotongan anggaran oleh pemilik SPPG. Kebijakan ini diambil menjelang pelaksanaan penuh program pada 31 Maret 2026 sebagai upaya mendorong transparansi sekaligus menekan praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Rekomendasi: Perbaiki Sistem, Bukan Sekadar Ganti Catering
Untuk menyelamatkan program MBG dari kegagalan sistemik, diperlukan langkah-langkah mendasar:
1. Pengawasan keamanan pangan yang ketat. Dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus terlibat aktif dalam pengawasan proses pengolahan dan distribusi makanan, bukan sekadar inspeksi dadakan.
2. Transparansi data kandungan gizi. Pemerintah daerah wajib mempublikasikan hasil uji laboratorium kandungan gizi secara berkala. Publik berhak tahu apakah makanan yang diberikan benar-benar bergizi.
3. Sanksi tegas bagi pelaku manipulasi. SPPG yang terbukti memanipulasi data kandungan gizi harus dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Ini penting untuk menimbulkan efek jera.
4. Libatkan ahli gizi dan akademisi. Pendampingan teknis dari ahli gizi dan perguruan tinggi perlu dilakukan untuk memastikan standar mutu terjaga, sekaligus menjadi pengawas independen.
Penutup
Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh berhenti pada sekadar membagikan makanan. Program ini harus menjamin bahwa makanan itu aman, bergizi, dan tepat sasaran. Jika anak-anak justru sakit, jika data direkayasa, jika gizi dikorbankan demi efisiensi anggaran, maka program ini telah kehilangan esensinya. Niat baik harus diikuti dengan sistem yang baik. Jangan sampai piring yang seharusnya berisi gizi, justru menjadi sumber bahaya bagi generasi masa depan kita.
Oleh: Freya Dara Dinanti
Intan Permata Sari
