Isu maskulinitas dalam politik Indonesia
merupakan topik yang penting dan menarik untuk dibahas, terutama dalam kaitannya dengan peran gender dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan. Meskipun sudah ada peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, dominasi laki-laki masih terlihat jelas. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang nyata antara laki-laki dan perempuan dalam posisi-posisi strategis dan proses politik.
Di Indonesia, sistem politik masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama. Di lingkungan partai politik, kita bisa melihat bahwa posisi-posisi kunci umumnya diisi oleh laki-laki, karena mereka dianggap lebih “tepat” untuk jabatan publik. Sementara itu, perempuan yang berambisi berkarier di dunia politik menghadapi banyak rintangan. Tantangan ini mencakup stereotip gender yang memandang perempuan kurang kompeten serta ekspektasi sosial yang sering membatasi gerak mereka, baik dari segi peran maupun kontribusi.
Budaya patriarki yang kuat juga turut berperan dalam memperkuat pandangan bahwa perempuan hanya sebagai “pelengkap” di politik. Karena itu, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sering tidak dipandang serius. Akibatnya, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kekuasaan dan pengaruh tetap lebar. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kesetaraan dalam politik, Indonesia masih harus bekerja keras untuk menata ulang persepsi ini.
Data terbaru dari hasil Pemilu DPR 2024
Menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari total 580 kursi, hanya sekitar 22,1% atau 128 kursi yang ditempati oleh perempuan, sementara sisanya, yaitu 452 kursi, diisi oleh laki-laki. Meskipun ini adalah pencapaian tertinggi dalam sejarah pemilu Indonesia, angka ini masih jauh dari kata ideal.
Perludem menyatakan bahwa hasil Pemilu 2024 ini merupakan pencapaian baru dalam keterwakilan perempuan, tetapi tetap menunjukkan bahwa tantangan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam politik Indonesia masih besar. Masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mendorong partisipasi perempuan secara penuh dan memastikan bahwa suara mereka benar-benar terwakili.
Untuk menciptakan politik yang lebih terbuka, penting bagi kita untuk mendorong penghapusan stereotip gender yang merugikan perempuan. Pemberdayaan perempuan di politik perlu terus didorong agar mereka dapat berpartisipasi penuh dan aktif dalam pengambilan keputusan. Dukungan yang lebih kuat diperlukan, baik dari masyarakat, pemerintah, maupun partai politik sendiri. Jika peran perempuan lebih diakui dan dihargai, mereka akan lebih mampu menyumbangkan perspektif yang penting dalam merancang kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat luas. Dengan lebih banyak perempuan yang terlibat, politik Indonesia dapat mencerminkan kepentingan semua golongan secara lebih adil dan setara.
Penulis : Zuritza Ramadean Suharma
Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Mata Kuliah/Kelas : Komunikasi Dan Gender
Dosen Pengampu : Dr. Merry Fridha Tripalupi., M.Si
