Maskulinitas Era Kepemimpinan Prabowo-Giran
Presiden Republik Indonsia ke-8, Prabowo Subianto, telah lama dikenal sebagai sosok yang tegas, lugas, dan sangat maskulin. Hal ini tentu berkaitan dengan latar belakang nya yang merupakan seorang mantan perwira militer. Citra ini lah yang selalu diangkat dan ditonjolkan Prabowo hingga saat ini. Walaupun, pada saat kampanye pilpres 2024, ada sisi lain yang coba dimunculkan kepada publik, yakni sisi humoris melalui kampanye gemoy nya. Namun, tentu saja hal ini tidak mengurangi citra maskulin yang sering ditunjukkan melalui gaya bicara langsung dan tanpa basa-basi nya. Banyak yang melihat gaya ini sebagai cerminan ketegasan dan keseriusan sebagai seorang pemimpin.
Berbeda dengan Wakil Presiden RI yaitu Gibran Rakabuming Raka. Gibran dinilai menjadi sosok wakil presiden sekaligus sebagai generasi muda yang lebih adaptif dan kolaboratif. Gibran kerap terlihat membangun hubungan dengan berbagai pihak dan tidak ragu mengambil pendekatan terbuka. Meski demikian, ia tetap mengadopsi beberapa elemen maskulin dalam kepemimpinan, seperti ketegasan dalam pengambilan keputusan dan keberanian untuk menghadapi kritik dari berbagai arah.
Dalam era pemerintahan Prabwo-Gibran, telah ditetapkan 48 Menteri sebagai pembantu presiden dalam mensukseskan segala program dan visi negara ini kedepan, yang mana hanya 5 Menteri yang merupakan seorang perempuan. Jumlah ini berarti hanya sekitar 10,42% Menteri perempuan di kainet Merah Putih. Angka ini tentu dinilai belum ideal dan kembali menunjukkan bahwa dominasi laki-laki serta maskulinitas di dunia politik masih sangat tinggi.
Maskulinitas Politik di Indonesia
Di Indonesia hingga saat ini masih kental dengan adanya pandangan dalam norma tradisional bahwa seorang pemimpin haruslah laki-laki, membuat kesempatan para perempuan untuk bisa berkiprah di dunia politik maupun sebagai pemimpin menjadi semakin kecil. Banyak orang beranggapan bahwa, perempuan dinilai kurang cekatan dan kurang kompeten. Selain itu, masih adanya stereotip gender membuat ruang gerak perempuan kian sulit dan menyempit.
Dalam sejarah politik Indonesia, jabatan menteri perempuan paling banyak terjadi saat masa pemerintahan Jokowi, yaitu sebanyak 9 orang. Sementara pada masa Presiden sebelumnya tercatat lebih sedikit. Pada masa Soekarno hanya ada 2 Menteri perempuan, pada masa Soeharto ada 9 menteri perempuan, namun 2 diantaranya menjabat saat masa peralihan ke Presiden Habibie. Lalu, pada pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tercatat ada 2 Menteri perempuan, pada masa pemerintahan Megawati, terdapat dua menteri perempuan, sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk delapan menteri perempuan dalam kabinetnya.
Dengan demikian tentu saja dapat kita simpulkan bahwa maskulinitas dalam dunia politik khususnya di Indonesia masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Namun, hal ini tidak boleh berlalu begitu saja, perlu adanya keterbukaan di segala aspek khusus nya politik agar perempuan juga bisa lebih menyuarakan aspirasinya dan bisa mewakili lebih banyak suara dari berbagai golongan, sehingga suara para perempuan bisa lebih didengarkan dalam setiap pengambilan keputusan dan memberikan dampak positif ke masyarakat secara lebih luas.
Penulis : Frima Putri Timur
Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Mata Kuliah/Kelas : Komunikasi Dan Gender
Dosen Pengampu : Dr. Merry Fridha Tripalupi., M.Si
