Oleh: Erika Sherren Darma
JurnalPost.com – Setahun pemerintahan baru berjalan, tapi suasana politik kita belum benar-benar tenang. dibanding menikmati masa “bulan madu kekuasaan”, pemerintah justru dihadapkan pada protes mahasiswa di berbagai daerah. Spanduk, orasi, dan panasnya jalanan jadi tanda bahwa publik terutama gen z belum sepenuhnya percaya dengan arah yang sedang diambil negara ini. Isunya pun beragam, mulai dari tunjangan pejabat yang dinilai berlebihan, hingga program makan gratis yang katanya belum berjalan maksimal. Semua itu memicu pertanyaan besar, apakah ini tanda bahwa kepercayaan publik mulai goyah?. Aksi mahasiswa bukan hal baru. Sejak era reformasi, mereka selalu menjadi pengingat bahwa rakyat punya hak untuk bersuara. Tapi kali ini, suasananya terasa agak berbeda. Banyak yang turun ke jalan bukan karena satu isu besar seperti dulu, melainkan karena rasa kecewa yang menumpuk pelan-pelan. Kritik terhadap kebijakan ekonomi, gaya komunikasi pejabat yang kurang peka, dan kesan bahwa pemerintahan baru lebih fokus pada citra ketimbang solusi nyata semuanya membuat kepercayaan publik perlahan terkikis. Demokrasi memang memberi ruang untuk berbeda pendapat, tapi kalau ruang itu dipenuhi kekecewaan, berarti ada yang sedang tidak beres.
Masalahnya, masih banyak yang menganggap protes mahasiswa itu sebagai gangguan stabilitas. Padahal, mahasiswa justru seperti alarm. Mereka berbunyi ketika ada sesuatu yang salah. Kalau alarmnya dimatikan, bukan berarti masalahnya hilang malah bisa semakin parah. Pemerintah seharusnya tidak alergi terhadap kritik. Justru lewat suara di jalanan, mereka bisa tahu apa yang benar-benar dirasakan masyarakat. Tidak semua kritik memang objektif, tapi menutup telinga jelas bukan solusi. Janji-janji politik juga menjadi sorotan. Banyak masyarakat merasa apa yang dijanjikan saat kampanye dulu masih sebatas slogan. Rakyat menunggu perubahan besar yang dijanjikan, tapi kenyataannya banyak kebijakan yang terasa tidak berpihak. Di tengah situasi ekonomi yang berat, melihat pejabat sibuk membahas tunjangan tentu terasa seperti ironi. Kepercayaan publik itu rapuh sekali hilang, sulit dikembalikan. Dan mahasiswa, dengan segala idealismenya, adalah alat ukur paling jujur yang bisa menunjukkan apakah pemerintah masih berjalan di jalur yang benar atau tidak.
Namun, penting juga diingat bahwa aksi mahasiswa bukan sekadar bentuk kemarahan. Di balik teriakan dan poster, ada keresahan yang mendalam tentang masa depan bangsa. Banyak mahasiswa merasa pemerintah hari ini terlalu jauh dari rakyat, terlalu sibuk dengan pencitraan, dan lupa bahwa mereka dipilih untuk melayani, bukan untuk dilayani. Di dunia digital, generasi muda melihat dan menilai segalanya dengan cepat. Mereka tahu mana yang bekerja sungguh-sungguh dan mana yang sekadar bermain kata. Maka tak heran jika kekecewaan mereka mudah menyebar dan memunculkan solidaritas baru. Media sosial menjadi katalis penting dari dinamika ini. Jika dulu aksi mahasiswa hanya terdengar di jalan, kini suaranya meluas di linimasa. Setiap video protes, setiap orasi, dan setiap bentuk tindakan cepat menyebar, menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan publik. Tapi sayangnya, di sisi lain, pemerintah sering kali menanggapi hal ini dengan pendekatan defensif mencap kritik sebagai bentuk provokasi atau ancaman. Padahal, yang dibutuhkan bukan pembungkaman, melainkan dialog. Demokrasi yang sehat seharusnya membuka ruang diskusi, bukan mempersempitnya.
Sikap pemerintah terhadap kritik publik adalah ujian paling nyata bagi komitmen demokrasi. Apakah pemerintah siap dikritik oleh rakyatnya sendiri, atau justru hanya ingin didengar ketika dipuji? Di sinilah tantangan besar itu berada. Karena pada dasarnya, kepercayaan publik tidak dibangun lewat janji atau pencitraan, tetapi lewat transparansi, keterbukaan, dan kemauan untuk mengakui kesalahan. Ketika rakyat melihat pemimpinnya berani mendengar, maka mereka akan lebih mudah percaya. Tapi ketika yang muncul justru sikap defensif dan anti kritik, maka jurang ketidakpercayaan semakin lebar. Aksi mahasiswa juga menunjukkan bahwa semangat kritis generasi muda belum mati. Mereka mungkin sering diremehkan sebagai generasi rebahan, tapi faktanya, mereka masih menjadi garda depan ketika idealisme diuji. Gerakan mahasiswa hari ini memang berbeda bentuknya dari masa lalu tidak selalu lewat organisasi besar, tapi melalui jejaring digital, aksi kreatif, dan solidaritas lintas kampus. Meski begitu, tujuan tetap sama memperjuangkan keadilan dan mengingatkan pemerintah agar tidak lupa pada rakyatnya.
Pemerintah seharusnya tidak melihat protes sebagai ancaman, melainkan sebagai kesempatan untuk berbenah. Karena dalam setiap kritik, ada pesan yang ingin disampaikan, rakyat ingin didengar. Mungkin cara mahasiswa menyampaikannya keras dan berisik, tapi substansinya jujur. Mereka menuntut transparansi, kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, dan komitmen untuk memulihkan kesejahteraan sosial. Bila hal seperti ini malah dianggap gangguan, maka pemerintah sedang menutup mata terhadap denyut kehidupan rakyatnya sendiri. Pada akhirnya, demokrasi tidak akan runtuh hanya karena rakyatnya berani marah. Justru sebaliknya, demokrasi akan runtuh kalau rakyatnya diam karena merasa suaranya tak lagi berguna. Aksi mahasiswa hari ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi peringatan bahwa komunikasi antara pemerintah dan rakyat mulai retak. Jalanan menjadi simbol ketegangan antara janji dan kenyataan. Dan jika sejarah mengajarkan sesuatu, maka satu hal yang pasti ketika mahasiswa turun ke jalan, selalu ada pesan penting yang sedang ingin disampaikan bangsa ini. Dengarkanlah sebelum jalanan kembali menjadi saksi perubahan besar. Karena setiap teriakan mahasiswa, setiap poster yang diangkat, dan setiap langkah kaki yang berani melawan ketidakadilan adalah bukti bahwa demokrasi kita masih hidup meski sedang terluka.
Oleh: Erika Sherren Darma
