Oleh: Muhammad Ridho Kurniawan, Universitas Teknologi Yogyakarta S1 Ilmu Hubungan Internasional
JurnalPost.com – JurnalPost.com – Sengketa nama antara Yunani dan Makedonia berawal sejak Makedonia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1991. Yunani merasa tidak setuju dengan penggunaan nama Makedonia sebagai nama negara karena Yunani memiliki sebuah provinsi di bagian selatan bernama Makedonia. Selain itu, Yunani juga mengklaim bahwa mereka mewarisi sejarah dan budaya Makedonia kuno. Sengketa ini semakin rumit karena Yunani dan Makedonia saling klaim kebudayaan dan identitas masa lalu. Dalam konteks konflik Yunani dan Republik Makedonia saat ini, orang Yunani memprotes digunakannya Makedonia sebagai nama negara. Mereka menganggap perbuatan itu pencurian identitas dan kebudayaan Yunani kuno.
Rupa Republik Makedonia memang dipenuhi oleh ikon-ikon kerajaan Makedonia kuno. Namun, orang Makedonia mengklaim bahwa mereka memiliki akar sejarah kuat yang tertaut dengan keberadaan kerajaan kuno Makedonia yang mewakili peradaban Yunani kuno. Nama Makedonia sendiri berasal dari kata sifat Yunano kuno “makedons” (tinggi) yang termaktub dalam salah satu puisi karya penyair Homeros.
Dalam peninjauan kemajuan hubungan Uni Eropa dengan Makedonia Utara, mereka melakukan perwakilan Uni Eropa dan Makedonia Utara dalam pertemuan EU-Republic of North Macedonia Stabilisation and Association Council. pada Maret 2023, sudah ada sekitar 16 pertemuan Dewan Stabilisasi dan Asosiasi antara Makedonia Utara dan Uni Eropa. Pada 17 Maret 2023 di Skopje, diadakannya pertemuan terakhir yang membahas mengenai hubungan antar Makedonia Utara dengan Uni Eropa yang menyimpulkan dalam beberapa aspek termasuk kemajuan dalam strategi aksesi kriteria ekonomi, kriteria politik, dan hukum Uni Eropa dalam keanggotannya di UE.
Dalam membangun tujuan yang lebih maju terhadap proses aksesinya, Makedonia Utara semestinya mempercepat upaya dalam sebuah reformasi terhadap bidang fundamental dan supremasi hukum. Dengan demikian, Makedonia Utara membutuhkan adanya kemandirian, sikap profesionalisme, ketidakberpihakan peradilan, perang melawan korupsi dan kejahatan yang terorganisir, serta dalam untuk mereformasikannya administrasi publik. Dewan juga memerintahkan negara agar lebih memperkuat hak-hak dasar, termasuk hak-hak atas orang-orang yang termasuk dalam kategori minoritas atau komunitas, kebebasan berekspresi serta kebebasan media.
Dewan memberi tanggapan baik bahwa kemajuan yang dibuat di bidang keberlanjutan fiskal dan mendorong Makedonia Utara untuk melanjutkan upaya guna memenuhi kualifikasi pasar internal Uni Eropa dan mengatasi adanya kekuatan pasar dan tekanan persaingan. Hal ini sangat mendukung kerja sama Makedonia Utara yang konsisten terhadap permasalahan kebijakan luar negeri dan keselarasan penuhnya dengan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama.
Persengketaan nama antara Makedonia dan Yunani telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal tersebut terjadi lantaran Yunani mengklaim bahwa penggunaan nama “Makedonia” yang di lakukan oleh negara tetangga mereka, merupakan sebuah pencurian identitas serta kebudayaan Yunani kuno. Identitas Yunani kuno mengacu pada sebuah budaya, kebiasaan, serta kepercayaan yang berkembang pada masa lalu di Yunani, terutama pada zaman Yunani Klasik (abad ke-5 sampai ke-4 SM) yang mencapai puncaknya. Peradaban Yunani Kuno mempunyai peninggalan penting berupa sistem negara kota (polis), politeisme terkenal, ilmu pengetahuan dan filsafat serta kesusasteraan yang masih melekat sampai hari ini.
Makedonia dianggap mencuri identitas dan kebudayaan Yunan Kuno sebab Yunani sendiri dipandang sejarawan menjadi lambang dasar Peradaban Barat.
Sengketa tersebut menjadi salah satu hambatan utama bagi aksesi FYROM terhadap Uni Eropa. Kemudian pada tahun 2018, Yunani dan Makedonia akhirnya mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa Makedonia akan mengganti namanya menjadi “Republik Makedonia Utara”. Kesepakatan tersebut telah disetujui oleh parlemen kedua negara, dan telah diterima oleh NATO.
