oleh:
nidia daradinanti erditha (202310170311014), alya nurhidayah (202310170311037), meliana putri devinta (202310170311039), salsabila dwi herawati (202310170311064), sahid zulkiram (202520170720179), dan dra. sri wibawani wahyuning astuti, m.si., ak., ca
JurnalPost.com – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama ini dianggap sebagai fondasi utama perekonomian negara. Totalnya mencapai puluhan juta unit usaha, memberikan lapangan kerja bagi banyak orang, serta berfungsi sebagai penyokong utama ketika terjadi krisis ekonomi. Namun, di balik peran penting itu, UMKM masih terperangkap dalam masalah klasik yang belum terselesaikan: kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan. Bank-bank tradisional sering kali memandang UMKM sebagai segmen berisiko tinggi karena kurangnya jaminan dan riwayat kredit yang jelas, sehingga banyak pelaku usaha kecil terpaksa terjebak dalam pinjaman informal yang berbunga tinggi. Di sinilah lembaga keuangan syariah memiliki kesempatan besar untuk hadir tidak hanya sebagai pilihan alternatif, tetapi sebagai solusi yang sifatnya lebih mendalam.
Beda Filosofi, Beda Dampak
Keuangan syariah bukan sekadar mengganti istilah “bunga” dengan “bagi hasil”. Inti dari prinsip ini jauh lebih mendalam: pendanaan harus berbasis pada kegiatan ekonomi yang riil, menjauhi elemen riba, gharar (ketidakpastian yang berlebih), dan maysir (spekulasi). Dalam praktiknya, hal ini mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk benar-benar memahami usaha yang mereka biayai, bukan hanya sekadar melakukan penilaian kredit di atas kertas.
Model seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan modal) pada dasarnya menempatkan lembaga pembiayaan sebagai partner usaha, bukan hanya sebagai pemberi pinjaman. Saat usaha meraih keuntungan, kedua pihak membagi hasil sesuai dengan persentase yang telah disepakati; ketika usaha mengalami kerugian akibat faktor yang di luar kontrol, risiko juga ditanggung secara bersama. Prinsip kemitraan ini seharusnya lebih sesuai bagi UMKM yang memiliki arus kas tidak stabil dan rentan terhadap guncangan musiman, dibandingkan dengan skema bunga tetap yang tidak memperhatikan apakah bisnis sedang berhasil atau tidak.
Realitas yang Belum Sepenuhnya Tercapai
Sayangnya, potensi yang ideal ini belum sepenuhnya terealisasi di lapangan. Banyak lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah umum, secara praktis lebih memilih terlibat dalam skema murabahah (jual-beli dengan margin) yang memiliki risiko mirip dengan pembiayaan konvensional, dibandingkan dengan skema bagi hasil yang membutuhkan komitmen mitigasi risiko dan pendampingan yang lebih erat. Akibatnya, sejumlah pelaku UMKM merasa bahwa produk syariah itu “tidak berbeda” dari produk konvensional, hanya berbeda dalam istilah.
Di sisi lain, pemahaman mengenai keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM masih cukup buruk. Survei dari Otoritas Jasa Keuangan dalam beberapa tahun terakhir selalu menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional, meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Kejadian ini menunjukkan bahwa masalah tidak hanya terletak pada aspek penawaran (lembaga keuangan), tetapi juga pada sisi permintaan (pemahaman para pelaku usaha).
Peran yang Bisa Diperkuat
Ada sejumlah tindakan nyata yang dapat menjadikan lembaga keuangan syariah benar-benar berfungsi sebagai penggerak pemberdayaan UMKM, bukan sekadar sekumpulan pasar baru.
Pertama, meningkatkan jumlah pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil disertai dengan dukungan pengelolaan usaha, bukan hanya penyaluran modal. Lembaga keuangan syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah yang ada di komunitas lokal, memiliki hubungan emosional dan budayawi dengan pelaku usaha setempat. Hubungan ini seharusnya digunakan untuk memberikan pendampingan dalam pengelolaan finansial yang sederhana, bukan hanya sekadar transaksi pembiayaan tanpa arah.
Kedua, memaksimalkan penggunaan instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif (cash waqf linked sukuk) sebagai sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk UMKM ultra mikro yang sepenuhnya tidak bankable. Dana sosial yang berbasis Islam ini bisa menjadi jalur transisi sebelum para pelaku usaha tersebut mendapatkan kesempatan untuk mengakses pembiayaan syariah yang bersifat komersial.
Ketiga, mempercepat proses digitalisasi layanan keuangan syariah sehingga dapat menjangkau UMKM yang berada di lokasi yang jauh dari cabang. Fintech syariah dan bank digital syariah memiliki potensi besar untuk menekan biaya operasional, sehingga produk pembiayaan menjadi lebih terjangkau bagi usaha kecil.
Keempat, lembaga pengatur dan organisasi industri perlu menggerakkan standardisasi produk supaya skema bagi hasil benar-benar diimplementasikan dengan adil dan transparan, bukan hanya sekadar mengganti merek dari produk yang berbasis pada margin tetap. Keyakinan masyarakat terhadap keuangan syariah sangat tergantung pada keselarasan antara prinsip dan praktik.
Momentum yang Tak Boleh Disia-siakan
Indonesia sedang berada di titik yang ideal untuk mempercepat peran ini. Ekosistem ekonomi syariah di tingkat nasional terus berkembang, terlihat dari penggabungan bank-bank syariah, meningkatnya minat terhadap sukuk, dan kesadaran masyarakat yang tumbuh terhadap gaya hidup halal. Namun, momentum ini hanya akan berarti jika keuangan syariah sungguh-sungguh hadir untuk mengatasi masalah nyata yang dihadapi UMKM: tantangan modal kerja, tidak adanya agunan, dan kurangnya dukungan usaha.
Pemberdayaan UMKM melalui keuangan syariah bukanlah program sementara. Ini memerlukan keberanian dari lembaga keuangan untuk kembali kepada prinsip dasar, dedikasi dari regulator dalam mendukung pelaksanaan, serta ketekunan untuk membangun pemahaman masyarakat dari dasar. Apabila ketiga faktor ini dapat berjalan bersamaan, lembaga keuangan syariah tidak hanya akan berkembang sebagai industri, tetapi juga berfungsi sebagai pilar yang mampu mengangkat UMKM Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.
