Pemerintah Kembali Menerapkan Ujian Nasional
Pemerintah resmi mengumumkan bahwa Ujian Nasional (UN) akan kembali diberlakukan pada 2025 untuk tingkat SMA, SMK, dan MA. Sementara itu, untuk jenjang SD dan SMP, pelaksanaan UN dijadwalkan mulai 2026. Kebijakan ini disampaikan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 20 Januari 2025.
Sebagai bagian dari perubahan, istilah “Ujian Nasional” kini diganti menjadi “Tes Kompetensi Akademik Nasional.” Pergantian nama ini bertujuan untuk menghilangkan kesan traumatis yang melekat pada UN sebelumnya serta menekankan evaluasi berbasis kompetensi. Meski demikian, perubahan ini tetap menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pendidik, siswa, dan orang tua.
Upaya Standarisasi dengan Tantangan Lama
Salah satu alasan utama kembalinya UN adalah untuk meningkatkan standar pendidikan nasional dan menyetarakan kualitas lulusan di seluruh Indonesia. Pemerintah berpendapat bahwa tanpa mekanisme evaluasi berskala nasional, sulit untuk mengukur efektivitas sistem pendidikan secara menyeluruh. Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah masih cukup besar, terutama antara sekolah-sekolah di kota besar dan daerah terpencil.
Namun, kebijakan ini juga memunculkan kembali sejumlah tantangan yang sebelumnya menjadi alasan penghapusan UN. Salah satunya adalah tekanan berlebihan pada siswa. Beban akademik yang tinggi sering kali menyebabkan stres dan kecemasan, terutama bagi mereka yang menganggap UN sebagai penentu utama masa depan mereka. Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Psikologi Pendidikan Indonesia pada 2019 menunjukkan bahwa 62% siswa mengalami kecemasan tinggi menjelang UN, dengan beberapa di antaranya mengalami gangguan tidur dan konsentrasi.
Di samping itu, ketimpangan infrastruktur pendidikan masih menjadi persoalan serius. Sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan sekolah di daerah terpencil. Jika pelaksanaan UN tidak dibarengi dengan pemerataan akses pendidikan, siswa di daerah yang kurang berkembang berisiko menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan rekan-rekan mereka di kota besar. Kurangnya tenaga pengajar berkualitas serta keterbatasan fasilitas belajar, seperti laboratorium dan perpustakaan, bisa menjadi hambatan besar bagi siswa di wilayah tertinggal.
Dampak Ekonomi dan Aksesibilitas
Kembalinya UN juga berpotensi meningkatkan ketergantungan siswa pada bimbingan belajar (bimbel) sebagai persiapan ujian. Tren ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial, karena tidak semua siswa memiliki kesempatan untuk mengikuti bimbel yang berkualitas. Siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi mungkin akan kesulitan bersaing dengan mereka yang memiliki akses ke lebih banyak sumber belajar.
Berdasarkan laporan Asosiasi Bimbingan Belajar Indonesia (ABBI), biaya bimbel di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya berkisar antara Rp3 juta hingga Rp10 juta per tahun tergantung pada program yang dipilih. Bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, biaya ini bisa menjadi beban tambahan yang berat. Jika pemerintah tidak menyediakan alternatif bimbingan yang lebih terjangkau, seperti kelas persiapan UN gratis di sekolah, maka kebijakan ini berisiko memperlebar kesenjangan pendidikan antara siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda.
Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi kesiapan sekolah dalam menghadapi UN. Sekolah dengan keterbatasan anggaran mungkin kesulitan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan ujian, terutama jika ujian dilakukan secara digital. Pada UN berbasis komputer yang diterapkan pada 2017–2019, ditemukan bahwa lebih dari 40% sekolah di daerah tertinggal masih mengalami kendala akses internet dan ketersediaan perangkat komputer. Jika infrastruktur ini tidak segera diperbaiki, siswa di daerah tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengikuti UN dengan format yang sama seperti sekolah di perkotaan.
Relevansi dengan Kebutuhan Masa Depan
Di berbagai negara, sistem evaluasi pendidikan mulai beralih dari model ujian berbasis hafalan menuju metode yang lebih mengutamakan keterampilan berpikir kritis, problem-solving, dan kreativitas. Finlandia, misalnya, sudah lama meninggalkan sistem ujian nasional dan lebih menekankan evaluasi berbasis proyek serta kemampuan praktis siswa.
Dunia kerja juga semakin mengutamakan kemampuan adaptasi serta soft skills, bukan sekadar nilai akademik. Sebuah laporan dari World Economic Forum 2024 menyebutkan bahwa kemampuan berpikir kritis, kerja sama tim, dan inovasi akan menjadi keterampilan paling dibutuhkan dalam dunia kerja. Jika UN tetap menggunakan pola ujian konvensional yang berfokus pada hafalan dan pilihan ganda, ada kekhawatiran bahwa sistem ini tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman. Evaluasi pendidikan seharusnya tidak hanya mengukur pemahaman teoretis, tetapi juga kemampuan berpikir analitis dan keterampilan praktis yang akan digunakan di dunia nyata.
Perlukah Evaluasi Lebih Mendalam?
Kembalinya UN tentu memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk meningkatkan standar pendidikan nasional. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesiapan sekolah, kesejahteraan siswa, serta relevansi metode ujian dengan kebutuhan pendidikan modern. Evaluasi pendidikan yang efektif tidak semata-mata ditentukan oleh ujian nasional, melainkan oleh sistem pembelajaran yang lebih holistik dan inklusif.
Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak justru menciptakan kembali masalah yang sebelumnya terjadi. Pemerataan akses pendidikan, dukungan bagi siswa dan sekolah, serta inovasi dalam sistem evaluasi menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan Indonesia. Tanpa langkah konkret untuk memperbaiki kelemahan sistem sebelumnya, kembalinya UN berisiko menjadi sekadar pengulangan kebijakan lama tanpa memberikan dampak positif yang signifikan.
Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB University
Nama : Salimah Renata Ghassani
Kelas : P/C2
NIM : J0401231009
