Oleh: Khatarina Veromny De Rici
Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta
JurnalPost.com – Krisis air merupakan masalah yang sulit untuk dipecahkan hal ini dikarenakan air merupakan sumber daya alam yang menjadi kebutuhan semua umat manusia sehingga dapat menimbulkan konflik ataupun persaingan dalam mengamankan pemenuhan akan kebutuhan masing-masing. Konflik bisa saja melibatkan Masyarakat dan Masyarakat, pemerintah dan Masyarakat maupun pemerintah antar negara apabila aliran air yang dibutuhkan mengalir melintas batas negara. Diketahui bahwa saat ini sugai Nil menjadi sumber daya alam yang diperebutkan oleh negara Kawasan.
Seiring dengan semakin cepatnya perubahan iklim, Sungai Nil telah memasuki era baru yang semakin kompleks, sehingga mendorong negara-negara di kawasan untuk bersaing demi mendapatkan keamanan udara, pangan, dan energi. Adapun negara-negara yang memanfaatkan sungai Nil sebagai pemenuhan kebutuhan akan air yaitu Mesir, Sudan dan Ethiopia yang mana sudah sejak lama negara-negara ini bergantung pada pasokan air sungai Nil.
Pada 2 April 2011, Ethiopia sebagai salah satu negara yang dialiri sungai Nil memulai Pembangunan bendungan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) adalah bendungan pembangkit listrik tenaga air besar pertama yang dibangun Ethiopia di atas Sungai Nil. Menurut Ethiopia bendungan ini tidak bersifat konsumtif dan tujuannya adalah untuk meringankan kelangkaan air di negara ini juga meningkatkan perekonomian. GERD juga merupakan salah satu bendungan terbesar di dunia. Namun sayangnya pembangunan GERD memicu banyak kontroversi karena bersitegang dengan Mesir. Ethiopia memulai Pembangunan ini Ketika Mesir berada dalam krisis politik yang disusul dengan pembrontakan masa untuk menggulingkan Hosni Mubarak selaku mantan Presiden mesir.
Meski sedang berada dalam gejolak politik, hal ini tidak mematahan keigigihan Mesir untuk menentang adanya Pembangunan GERD karena dianggap melanggar perjanjian air tahun 1929 dan kesepakatan tahun 1959. Dalam kesepakatan ini Mesir mendapatkan jatah air Sungai Nil sebanyak 55,5 miliar kubik air dan sudan 18,5 miliar kubik. Selain itu alasan lain Mesir menolak Pembangunan GERD ini dikarenakan dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas regional, khususnya terhadap keamanan udara Mesir.
Sebagai negara yang Sebagian besarnya merupakan gurun pasir tentunya Mesir sangat bergantung pada pasokan air dari Sungai Nil. Diketahui Mesir mendapatkan pasokan air sejumlah 85℅ setiap tahunnya dari sungai Nil sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air akan aktifitas rumah tangga, pertanian dan transportasi, sehingga ini menjadi alasan Mesir menentang keras pembangunan GERD oleh Ethiopia.
Mesir berpendapat bahwa Pembangunan bendungan yang dilakukan Ethiopia ini tidak memikirkan jangka Panjang khususnya resiko kekeringan seperti yang pernah terjadi ditahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an dilembah Nil. Sebaliknya, Ethiopia berpendapat bahwa GERD adalah proyek pembangunan dan bukan proyek politik berbasis keamanan.
Rasa Ketidakamanan muncul ketika perkembangan internal dan eksternal mengganggu kelangsungan identitas dan pandangan dunia yang sudah mapan. Dari Pembangunan ini dilihat bahwa Pembangunan GERD mengancam kedaulatan Mesir karena sejak lama sunga Nil merupakan identitas nasional Mesir sehingga Keputusan Ethiopia membangun GERD dianggap mengganggu keberlangsungan tata Kelola mesir baik secara politik, ekonomi dan sosial.
Meski demikian sejak 2012 Ethiopia sudah menginisisasi pembentukan kesepakatan untuk meyakininkan Mesir dan Sudan bahwa Pembangunan ini tidak berdampak negative. Kemudian ditahun 2015 ketiga pemimpin negara ini menandatangani DOP( Declaration of principles) sebagai tujuan untuk menyelesaikan kesepakatan dan Kerjasama secara damai. Hal ini menunjukan Mesir dan Sudan menyetujui adanya Pembangunan GERD. Setelah ditandatangannya DOP terciptalah regulasi terkait jadwal pengisian juga pengoperasian GERD. Namun pada tahun 2017 Mesir mengaku khawatir akan jadwal pengisian GERD. Diketahui Ethiopia menginginkan pengisian selama tiga tahun sedangkan Mesir berpendapat bahwa pengisian air dilakukan dalam durasi tujuh atau sepuluh tahun mengingat bendungan GERD berukuran besar yang tentu saja membutuhkan banyak sumber air dan ditakutkan Mesir tidak mendapatkan jatah air.
Pada tahun 2018 Mesir menyarankan keterlibatan Bank Dunia sebagai pengamat dan penengah dalam proses pengerjaan. Namun saran ini ditolak oleh Ethiopia. Selanjutya tanggal 15 mei 2018 berlangsunglah pembentukan National Independent Scientific Research Group (NISRG) oleh Kementerian air juga badan intelijen serta Kementerian luar negeri dari ketiga negara yang bertujuan mengkaji dampak dari pengisian juga pengoperasian GERD karena pembangunan tidak dapat dihentikan mengingat pembangunan sudah terjadi hingga 70%. Dari hasil kajian NISRG Mesir membuat proposal terkait jumlah air yang harus dialirkan dari GERD ke Mesir yang sayangnya permintaan Mesir ini Kembali ditolak oleh Ethiopia.
November 2019 Ethiopia mengadakan rapat yang dihadiri Amerika Serikat dan Bank Dunia sebagai penengah berdasarkan permintaan Mesir. Dalam rapat ini Ethiopia, Mesir maupun Sudan gagal mendaptkan kesepakatan sehingga diskusi ini pun dilanjutkan ditahun 2020.
Delegasi Ethiopia, Mesir dan sudan melakukan pertemuan sebanyak tiga kali di Washington dalam periode januari-februari 2020 yang difasilitasi Amerika Serikat. Namun pada pertemuan terakhir Ethiopia menolak untuk hadir dan menandatangi kesepakatan yang diinisiasi Mesir karena mengganggap Bank Dunia dan Amerika Serikat mengambil ahli terlalu jauh sebagai penengah kasus ini.
Setelah penolakan terkait kesepakatan di Washington, pada tahun yang sama yaitu 10 April 2020 Perdana Menteri Ethiopia mengklaim akan mengisi waduk dibagian belakang bendungan pada musim hujan selama Periode Juni- Juli atau September untuk tahap petama. Mendegar itu Mesir dan Sudan tetap menolak karena tidak adanya kesepakatan yang jelas atas langkah yang akan diambil Ethiopia
Keberanian Ethiopia ini didukung oleh keberpihakan wilayah regional. Adanya keberpihakan negara-negara Regional berakibat melemahkan pengaruh Mesir dalam kontrol Sungai Nil. Seperti Sudan yang merupakan pihak ketiga yang juga dialiri sungai Nil. Secara historis sudan menjadi pihak pemegang kontrol dalam sistem pengoperasian sungai Nil. Lalu Secara geopolitik sudan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam konflik ini.
Meski awalnya Sudan menentang Pembangunan ini, namun Sudan dalam kondisi lemah secara power akibat situasi perang saudara sehingga menyebabkan kemerosotan ekonomi. Hal ini menyebabkan Mesir dan Ethiopia berusaha keras untuk menarik Sudan berada dipihaknya.
Dari situasi ini Ethiopia melalui strategi nya berhasil menarik keberpihakan sudan. Ethiopia menyatakan bahwa, GERD setelah beroperasi dapat menghasilkan energi listrik sekitar 6000 MW. Hasil ini melebihi yang dibutuhkan warga Ethiopia. Oleh karena itu Ethiopia berupaya akan menerapkan kebijakan mengimport energi ke Sudan dengan harga yang murah setelah GERD berhasil dibangun sehingga kebijakan ini mampu memikat daya Tarik Sudan untuk berada dipihaknya.
Bagaimana posisi negara Regional dalam menanggapi kasus ini?
Selain keberpihakan sudan negara-negara lain pun ikut mendukung Ethiopia seperti Qatar dan Turki hal ini didasari krisis internal liga Arab pada tahun 2017 akibat Mesir dianggap pernah mempromosikan kebencian pada Qatar. Kemudian sebagai negara regional lainnya,Uni Afrika menganggap pembangunan ini merupakan peningkatan ekonomi Afrika dan mampu mendukung tranisi hijau di Afrika sehingga uni Eropa meminta Mesir untuk berbagi. Mesir sebaliknya menjelaskan perkembangan yang sama sebagai ancaman terhadap Keamanan perairan Arab.
Menanggapi keberpihakan negara-negara Regional Mesir pun mengajukan laporan kepada Dewan Keamanan PBB karena kontrolnya terhadap Sungai Nil semakin melemah. Mesir mengajukan tuntutan agar Pembangunan GERD dihentikan sampai tercapainya kesepakatan. Adanya laporan Mesir terhadap DK PBB menggambarkan akan adanya ancaman terhadap perdamaian maupun keamanan internasional.
Meski demikian, Ethiopia sebaliknya mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan PBB yang mengatakan bahwa Ethiopia tidak memiliki kewajiban yang disahkan secara hukum untuk meminta persetujuan Mesir dalam proses pengisian bendungan. Dalam suratnya juga Ethiopia mengatakan bahwa kegagalan diskusi terjadi karena Mesir sehingga pada bulan Juni mereka akan tetap menjalankan pengisian GERD secara sepihak.
Penyelesaian melalui PBB tidak mampu menciptakan kesepakatan yang menguntungkan Mesir. Sebaliknya PBB menilai permasalahan ini terjadi akibat kebutuhan Ethiopia sehingga harus mengisi bendungan. Oleh karean itu, PBB menyuruh Ethiopia untuk tetap melakukan pengisian GERD dengan sumber daya alam sungai Nil selama 15 tahun.
Lalu tahapan kedua pada bulan Juli 2021 Ethiopia membutuhkan sekitar 13,5 miliar kubik air sungai Nil tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan Mesir-Sudan. Padahal sebelumnya Ethiopia telah menggunakan 4,9 miliar kubik untuk pengisisan GERD tahap pertama. Hal ini didasari kebutuhan air yang tingggi dalam proyek GERD, sehingga semakin memicu kekhawatiran utama Mesir akan berkurangnya jatah air Sungai Nil. Hingga saat ini belum terdapat kesepakatan resmi dalam penanganan kasus ini.
