Oleh: Adinda Rahmi Aisyah / Mahasiswi Komunikasi IPB University
JurnalPost.com – Debat Capres Pertama – Senin, 12 Desember 2023. Terlepas dari masa lalunya yang kontroversial, Prabowo disebut memimpin dalam survei pemilu menjelang pemilu tahun depan di Indonesia. Jajak pendapat Indikator belum lama ini menunjukkan bahwa Prabowo berhasil meraih dukungan dari pemilih muda. Prabowo mencalonkan diri bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, putra tertua presiden Joko Widodo (Jokowi). Meskipun ada kontroversi mengenai kemitraan mereka, kekhawatiran mengenai pembentukan dinasti tampaknya tidak mengurangi kinerja mereka dalam pemilu.
Seiring dengan berlangsungnya kampanye, para kandidat akan ditugaskan untuk mengartikulasikan platform mereka dan mewujudkan kualitas kepemimpinan yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Pemilihan umum kali ini tidak hanya akan menentukan siapa presiden berikutnya. Namun, hal ini juga akan mencerminkan pendewasaan proses demokrasi di Indonesia, yang menandakan kesiapan bangsa ini untuk melangkah ke masa depan yang ditentukan oleh pilihan tepat dan wacana politik kuat.
Dengan berlangsungnya Debat Capres 2024, maka beberapa topik yang berkaitan dengan perkembangan Indonesia kembali menjadi sorotan publik pada saat ini. Dari mulai ekonomi, pertahanan, globalisasi, hingga hilangnya aktivis 98.
Pada saat debat capres di gedung Komisi Pemilihan Umum – Selasa, 12 Desember 2023. Calon presiden Ganjar Pranowo menanyakan penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kepadaPrabowo Subianto. Ia menyebut soal 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, pada 2009, DPR sudah mengeluarkan empat rekomendasikepada Presiden.
Empat rekomendasi itu di antaranya ; Membentuk pengadilan HAM, Menemukan 13 korban penghilangan paksa pada 1997-1998, Pemulihan dan kompensasi pada korban pelanggaran HAM berat, serta Meratifikasi Konvensi Anti penghilangan Paksa. Ganjar menanyakan apakah Prabowo akan melaksanakan seluruh rekomendasi itu jika terpilih sebagai presiden RI nanti.
Khusus untuk Prabowo, Kontras juga menilai tidak ada keberanian darinya untuk berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Tanggapan Prabowo justru dinilai mengafirmasi dirinya yang diduga kuat terlibat dalam kasus penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998.
Pengungkitan keterlibatan Jenderal Prabowo Subianto dalam Tragedi 98 oleh Ganjar Pranowo dalam debat capres 2024 memperlihatkan bagaimana sejarah politik Indonesia menjadi bagian penting dari diskursus kontemporer. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menyoroti masa lalu sebagai pembelajaran untuk masa depan, serta menegaskan pentingnya rekonsiliasi dan keadilan dalam konteks sejarah nasional.
Dalam mengevaluasi serangan Ganjar Pranowo, perlu mempertimbangkan konteksnya. Pengungkitan ini mungkin bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik serta menegaskan pentingnya menghadapi masa lalu dengan jujur. Hal ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk membangun kesadaran kolektif akan peristiwa tragis yang telah terjadi di masa lalu, dengan harapan agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan.
Namun demikian, dalam mengeksplorasi keterlibatan Prabowo Subianto dalam Tragedi 98, penting untuk memastikan bahwa analisisnya didasarkan pada fakta dan bukan sekadar retorika politik. Sebagai masyarakat, kita perlu memperhatikan kerangka hukum dan proses keadilan untuk memastikan bahwa setiap tuduhan atau klaim dapat diproses dengan adil dan transparan.
Dalam keseluruhan konteks debat capres 2024, penting untuk mengingat bahwa setiap kandidat memiliki kepentingan politik dan strategi masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menjadi pembaca yang kritis dan objektif terhadap informasi yang disajikan, serta untuk menggali lebih dalam ke dalam isu-isu yang relevan bagi masa depan Indonesia.
Pengungkitan kembali keterlibatan Prabowo dalam Tragedi 98 harus dianggap sebagai bagian dari diskusi yang lebih luas tentang rekonsiliasi nasional, keadilan, dan transparansi dalam politik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah politik Indonesia memiliki dampak yang signifikan pada dinamika politik kontemporer, dan penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemahaman dan transformasi sejarah tersebut.
Dalam kasus tersebut Munir Said Thalib selaku sebagai Aktivis Penegak HAM yang saat itu berada pada moment Kerusuhan 98 berpendapat bahwa “Tim Mawar dan Prabowo hanya di jadikan sebagai kambing hitam dan tidak diberlakukan peradilan tetapi malah pemecatan jabatannya sebagai Jendral TNI AD.Dan mengatakan bahwa Prabowo bukan pelaku dari penculikan para aktivis 98”. Selain itu Maman Abdurrahman selaku sebagai Mantan Presiden Mahasiwa Universitas Trisakti “Isu HAM hanya sekedar dijadikan sebagai alat komudikasi politik. Dan kemana parapolitisi 98 yang mengatakan mereka pro kepada pentingan HAM?”.
Dari pembahasan yang disampaikan oleh Munir Said Thalib dan Maman Abdurrahman, terlihat bahwa kesalahan yang terjadi tidak bisa hanya ditujukan kepada satu individu. Mengingat pada waktu kejadian, individu yang bersangkutan masih menjabat dalam struktur kepemimpinan militer pada tahun 1998. Pembahasan lebih terkait mengenai klarifikasi dari kasus tersebut sudah dijelaskan melalui Prabowo Subianto dan terdapat rekam jejak digital seperti yang beliau sebutkan, untuk menanggapi pertanyaan yang ditanyakan oleh Ganjar Pranowo pada Debat Capres 2024.
