Oleh: Tantri Ardina Kumalasari, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
JurnalPost.com – Ketika ruang kelas di kampus mulai sepi dan aspal jalanan yang dipadati oleh jaket almamater yang sangat berwarna, itu pertanda bahwa ada yang sedang tidak baik-baik saja dengan kekuasaan di negeri ini. Mahasiswa turun ke jalan bukan karena mereka menyukai terik matahari atau keributan, mereka terpaksa memindahkan mimbar akademik ke ruang terbuka karena forum formal kedewanan dirasa telah kehilangan fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Kenaikan BBM non subsidi yang mencapai Rp.16.250/liter akibat dinamika geopolitik global dan tekanan kurs rupiah, memicu antrean panjang di SPBU karena masyarakat berimigrasi ke pertalite. Kenaikan biaya transportasi logistik ini langsung mencekik harga kebutuhan pokok dipasaran.
Makan Bergisi Gratis (MBG) yang membuat pembengkakan dana APBN ditengah masyarakat yang kesulitan membeli bahan pokok karena inflasi, pemerintahan justru fokus mengalokasikan anggaran fantastis demi membiayai program makan bergisi gratis. Ditambah lagi program ini sempat mendapat catatan evaluasi dari mahasiswa, mulai dari isu efisiensi anggaran saat libur sekolah hingga insiden keracunan makanan dibeberapa daerah. Kegagapan pemerintah dalam merespons aksi mahasiswa yang kerap berlindung di balik retorika normatif atau pendekatan keamanan bukan sekadar masalah komunikasi publik yang buruk, melainkan cerminan dari ketidakmampuan penguasa dalam memahami idealisme dan nalar kritis generasi muda.
Salah satu bentuk kegagapan nyata pemerintah dalam merespons ruang publik adalah kecenderungan meremehkan basis kajian ilmiah yang dibawa oleh gerakan mahasiswa. Sebelum massa turun ke jalan, ada proses panjang yang dihabiskan di ruang-ruang diskusi untuk membedah pasal demi pasal regulasi, membandingkan data ekonomi makro, serta merumuskan draf tuntutan secara akademis. Melalui pendekatan tersebut, gerakan mahasiswa melihat adanya ketimpangan fatal dalam skala prioritas kebijakan nasional saat ini.
Menurut hasil kajian mahasiswa, fokus pemerintah saat ini harusnya adalah menstabilkan harga bahan pokok. Hal ini penting banget untuk menyelamatkan daya beli masyarakat yang lagi merosot. Tapi sayangnya, pemerintah malah kelihatan memaksa menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), padahal persiapannya dinilai belum matang.
Parahnya lagi, ketika dikritik, respons pemerintah bersikeras dengan alasan program ini sudah jadi “prioritas nasional”. Sikap keras kepala ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal paham. Padahal, mahasiswa bukan anti terhadap gizi anak sekolah, melainkan mempertanyakan urgensi dan manajemen anggarannya yang dinilai berantakan di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit.
Urgensi pemenuhan gizi ini kian bias ketika dihadapkan pada realitas kebutuhan mendasar masyarakat. Alih-alih program bagi-bagi makanan, hal yang jauh lebih mendesak bagi sebagian besar rakyat Indonesia hari ini adalah pembebasan biaya pendidikan (pendidikan gratis) yang berkualitas. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan mengkritik keras porsi anggaran pendidikan di APBN yang justru tersedot hingga hampir 30% dari total fungsinya demi membiayai Badan Gizi Nasional. Mahasiswa memandang fenomena ini sebagai bentuk “kanibalisme anggaran” sebuah kebijakan ironis yang mengorbankan hak fundamental anak bangsa untuk belajar demi program bagi-bagi makanan yang rawan politisasi.
Anggaran bernilai ratusan triliun rupiah tersebut sebaiknya dialokasikan untuk membenahi ribuan fasilitas sekolah yang rusak serta meningkatkan kesejahteraan para pendidik yang masih jauh dari kata layak. Pada akhirnya karena adanya program makan bergisi gratis tersebut adalah salah satu pemicu naiknya kebutuhan bahan pokok. Melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok yang disebabkan karena banyaknya permintaan pasokan bahan pokok dalam skala besar untuk program makan bergisi gratis ini yang membuat masyarakat pun merasakan dampaknya, seperti harga beras, telur dan daging dibeberapa daerah.
Masyarakan menengah ke bawah semakin terbebani karena pengeluaran harian yang meningkat, sementara pendapatan yang relatif tetap.
Di sisi lain, pembangunan Koperasi Merah Putih yang sejatinya diproyeksikan untuk menggerakkan ekonomi desa, menekan laju inflasi, memperkuat posisi tawar petani, serta membuka lapangan kerja baru, kini justru berjalan tidak efisien. Hal ini terjadi karena alokasi anggaran kembali menyasar pada kebutuhan yang kurang mendesak. Contoh nyatanya adalah besarnya penyerapan dana untuk pengadaan transportasi (pick-up) dan pembangunan gerai fisik, yang menelan biaya sangat besar tanpa urgensi yang jelas.
Melanjutkan program ini tanpa membenahi sistem keuangan di dalamnya adalah sebuah langkah yang berisiko. Oleh sebab itu, pengelolaan anggaran dana sudah sepatutnya diperbaiki secara total agar alokasinya lebih efisien, rapi, dan tepat sasaran. Jika kelemahan manajemen ini terus dibiarkan tanpa perbaikan segera, kita hanya akan menyaksikan gelombang lonjakan dana berikutnya yang makin tidak masuk akal dan merugikan. Dan seharusnya pemerintahan segera menyadari dan membenahi semua yang terjadi di negara.
