Penulis: Hendy Pebrian Azano Ramadhan Putra
Pekerjaan: Pegawai Bank Indonesia
JurnalPost.com – “Kita pernah takut pada sesuatu yang tak terlihat. Virus kecil yang membuat dunia berhenti, ekonomi lumpuh, dan manusia kehilangan kendali. Namun hari ini, virus itu berganti wajah. Lebih lambat, lebih senyap, namun justru lebih berbahaya”
Masih terekam jelas dalam ingatan kita, pandemi Covid-19 datang secara tiba-tiba. Tak hanya menyerang kesehatan semata, namun mampu meluluhlantakkan perekonomian dunia. Dunia kala itu belajar satu hal yang pahit: sesuatu yang kecil ketika menyebar tanpa kendali dapat melahirkan kehancuran yang nyaris tak terbendung.
Kali ini, dunia tak lagi berhadapan dengan “virus” yang sama. Ada ancaman lain yang bekerja lebih senyap, lebih lambat, tetapi sebagai turbulensi panjang yang perlahan mampu “memporakporandakan” keseimbangan bumi. Ia tidak membuat tubuh demam, tidak memenuhi rumah sakit, dan tidak hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Karena itulah, ia kerap diabaikan.
Virus itu bernama krisis iklim.
Berbeda dengan wabah yang datang tiba-tiba, krisis iklim bekerja dalam diam. Namun dampaknya nyata dan sistemik. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) mencatat bahwa bencana iklim dalam dua dekade terakhir telah menyebabkan kerugian ekonomi hampir 3 triliun dolar Amerika Serikat. Di balik angka itu, ada disparitas dampak yang begitu nyata. Petani kehilangan musim panennya, nelayan kehilangan arah tangkapnya, dan masyarakat kecil kehilangan kepastian hidupnya.
Ketika kekeringan menurunkan produksi pangan, rantai pasok terganggu. Ketika pasokan menyempit, harga melonjak. Tentu saja, ketika harga melonjak, yang paling terdampak selalu masyarakat di lapisan paling bawah. Dengan kata lain, krisis iklim hadir di pasar, di dapur, dan di meja makan setiap keluarga.
Pergeseran Kesadaran Global
Seyogyanya dunia tidak lagi memandang krisis ini dengan sebelah mata. Melalui Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, hingga forum G20, dunia bersepakat bahwa krisis iklim bukan lagi isu lingkungan semata, melainkan isu pembangunan dan keberlanjutan peradaban. Pesannya sederhana namun tegas: biaya mencegah kerusakan hari ini jauh lebih murah daripada biaya memperbaikinya di masa depan.
Indonesia berada tepat di tengah pusaran itu. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia termasuk salah satu yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut mengancam wilayah pesisir, pola cuaca yang semakin tidak menentu mengganggu produktivitas pertanian, sementara banjir dan longsor menjadi semakin sering dan destruktif.
Karena itu, Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030, melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC). Dalam jangka panjang, Indonesia menegaskan komitmen menuju Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.
Namun di balik ambisi besar itu, ada satu realitas yang tak bisa dihindari: transisi ini mahal. Pemerintah memperkirakan kebutuhan pembiayaan transisi menuju ekonomi hijau mencapai ratusan miliar dolar hingga 2030. Anggaran negara, sekuat apa pun, tidak mungkin memikul beban sebesar itu sendirian.
Di sinilah dunia usaha, sektor keuangan, lembaga filantropi, dan masyarakat sipil harus bergerak dalam satu orkestrasi yang sama. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan terus membangun ekosistem keuangan berkelanjutan sebagai “oase di padang pasir”.
Namun pada akhirnya, sebesar apa pun arsitektur kebijakan dibangun, ia tetap bertumpu pada satu fondasi paling dasar: partisipasi masyarakat. Sebab krisis iklim bukan hanya urusan negara. Ia adalah urusan peradaban.
Pada titik inilah muncul pertanyaan yang lebih mendasar: jika krisis iklim adalah tantangan kolektif, melalui jalan apa masyarakat dapat mengambil peran secara nyata?
Kemilau Vaksin Hijau
Jika krisis iklim adalah virusnya, maka wakaf hijau adalah salah satu vaksinnya. Namun ia bukan vaksin yang bekerja dalam sehari. Ia tidak menyembuhkan secara instan. Ia bekerja perlahan, sistematis, dan kolektif yang membangun daya tahan dari waktu ke waktu. Wakaf hijau menjaga hutan tetap hidup, sumber air tetap mengalir, emisi tetap terkendali, dan ekosistem tetap seimbang. Ia membangun sistem imun bagi bumi.
Dalam dunia kesehatan, kita mengenal herd immunity, yaitu ketika cukup banyak individu memiliki perlindungan, sehingga penyebaran penyakit menjadi sulit. Prinsip yang sama berlaku bagi bumi. Semakin banyak yang peduli, semakin banyak yang menanam, semakin banyak yang menjaga, maka semakin kuat pula ketahanan kolektif kita terhadap krisis iklim. Inilah yang dapat disebut sebagai green ecological immunity berupa ketahanan ekologis yang lahir dari partisipasi bersama.
Pada akhirnya, yang menyelamatkan bumi bukan hanya kebijakan besar atau teknologi canggih, melainkan jutaan tindakan kecil yang bergerak serempak dalam kesadaran yang sama. Dimulai dari satu pohon yang ditanam, kemudian satu mata air yang dijaga, dilanjutkan dengan satu lahan yang berhasil direstorasi, serta satu wakaf yang diikhlaskan untuk keberlanjutan. Sebab setiap wakaf hijau bukan hanya investasi untuk hari ini, tetapi juga warisan bagi masa depan.
Pandemi telah mengajarkan bahwa keselamatan hanya mungkin lahir dari kebersamaan. Kini, krisis iklim mengajarkan pelajaran yang senada namun lebih panjang gaungnya: keberlanjutan hanya mungkin lahir dari kepedulian kolektif.
Sebab setiap zaman memiliki ancamannya sendiri. Dan setiap zaman menuntut ketahanannya sendiri. Untuk zaman ini, di tengah “virus” krisis iklim yang senyap namun nyata, “vaksin” itu bernama: wakaf hijau.
