Dr. Tedy Hartono , SH , MCS
JurnalPost.com – Kematian dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni (dr. Icha) di Nusa Tenggara Timur bukan sekadar kabar duka bagi profesi kedokteran. Peristiwa ini telah menjadi simbol rapuhnya perlindungan negara terhadap dokter yang bekerja di garis depan pelayanan kesehatan. Berdasarkan informasi yang berkembang dan saat ini masih dalam proses penyelidikan, dr. Icha diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah insiden intimidasi saat bertugas di IGD menangani pasien gawat darurat. Apa pun hasil akhir proses hukum nanti, satu fakta tidak dapat dibantah : seorang dokter muda yang mengabdi untuk masyarakat telah pergi dalam situasi yang menyisakan luka mendalam bagi profesi kedokteran Indonesia.
Sesungguhnya, tragedi ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam berbagai kesempatan, dokter Indonesia telah berulang kali menjadi korban sistem yang gagal memberikan perlindungan memadai. Pada masa pandemi COVID-19, ratusan dokter gugur saat menjalankan tugas pelayanan. Di Papua, tenaga kesehatan berkali-kali menjadi korban kekerasan di wilayah konflik. Di berbagai daerah terpencil, termasuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara hingga Papua, dokter sering bekerja sendirian dengan sarana terbatas, menghadapi tekanan keluarga pasien, intervensi tokoh berpengaruh, ancaman kriminalisasi, bahkan risiko keselamatan jiwa yang nyata.
Ironisnya, setiap tragedi hampir selalu direspons dengan pola yang sama: ucapan belasungkawa, pembentukan tim investigasi, pernyataan keprihatinan, dan janji evaluasi. Setelah sorotan media mereda, dokter kembali bekerja dalam kondisi yang tidak banyak berubah. Tidak ada sistem perlindungan yang benar-benar hadir ketika dokter menghadapi intimidasi di ruang IGD. Tidak ada mekanisme cepat yang mampu menghentikan tekanan dari pihak yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi, ataupun sosial di daerah. Akibatnya, peristiwa serupa terus berulang dari tahun ke tahun.
Yang lebih mengkhawatirkan, dokter di lapangan sering kali berada dalam posisi paling rentan. Ketika pasien meninggal, dokter disalahkan. Ketika fasilitas tidak memadai, dokter disalahkan. Ketika obat tidak tersedia, dokter disalahkan. Bahkan ketika keputusan medis telah sesuai standar profesi, dokter tetap dapat menjadi sasaran kemarahan keluarga pasien maupun pihak-pihak yang merasa memiliki pengaruh. Dalam situasi tertentu, dokter tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga kehilangan perlindungan negara yang seharusnya hadir di belakang mereka.
Karena itu, gelombang solidaritas pasca-kematian dr. Icha tidak boleh berhenti pada unggahan media sosial dan pemasangan pita hitam. Sudah saatnya dokter Indonesia bersatu dalam gerakan nasional yang lebih terorganisasi. Aksi damai, petisi nasional, audiensi terbuka, hingga demonstrasi turun ke jalan merupakan bentuk partisipasi demokratis yang sah untuk menuntut perlindungan yang selama ini dijanjikan namun belum sepenuhnya dirasakan. Bahkan apabila diperlukan, organisasi profesi dapat mempertimbangkan langkah-langkah kolektif yang tegas dan terukur sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah, dengan tetap menjamin pelayanan kegawatdaruratan bagi masyarakat.
Tuntutan utama gerakan ini harus diarahkan kepada Menteri Kesehatan sebagai pengendali kebijakan kesehatan nasional. Sudah saatnya Menteri Kesehatan tidak hanya menyampaikan pernyataan lisan atau surat edaran, melainkan mengeluarkan pakta integritas komitmen tertulis yang mengikat dan dapat diukur pelaksanaannya. Dokumen tersebut harus memuat peta jalan perlindungan hukum dokter, mekanisme pendampingan saat terjadi intimidasi, sistem pelaporan nasional yang responsif, perlindungan psikologis tenaga medis, jaminan keamanan bagi dokter yang bertugas di daerah berisiko tinggi, serta skema kesejahteraan yang layak bagi mereka yang mengabdikan diri di daerah terpencil dan sulit.
Kematian dr. Icha harus menjadi titik balik. Negara tidak boleh lagi menunggu korban berikutnya sebelum bertindak. Jika dokter adalah garda terdepan pelayanan kesehatan, maka negara wajib berdiri di garis belakang mereka dengan perlindungan yang nyata. *Sebab bangsa yang gagal melindungi dokternya pada akhirnya sedang mempertaruhkan keselamatan rakyatnya sendiri.*
