JurnalPost.com – Pada tahun 1914, Amerika Serikat dalam konstitusi nasionalnya telah membuat kebijakan pertama untuk memberantas narkoba dengan mengesahkan undang-undang narkotika yaitu Harrison Narcotics Tax Act. Hal ini didasarkan oleh banyaknya kasus warga AS kala itu yang mengkonsumsi narkoba seperti ganja, opium, dan kokain sehingga pemerintah mulai melirik fenomena ini sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur penggunaan serta peredaran narkoba dan membatasi pembuatan dan penjualan ganja, kokain, heroin, dan morfin. Namun, hal ini tak lantas dapat menyelesaikan masalah justru transaksi ilegal dalam penyelundupan narkoba ke AS merejalela dan salah satu negara pemasoknya adalah Kolombia. Di sana, berkembang secara masif kartel-kartel narkoba dan kartel yang paling tersohor yakni Kartel Medellin yang didirikan oleh Pablo Escobar.
Kolombia menjadi salah satu negara produsen narkoba di Amerika Latin, para kartel disana melakukan penyelundupan narkoba dengan menargetkan Amerika Serikat. Secara geografis, letak Amerika Serikat berdekatan dengan Kolombia sehingga ini memudahkan transaksi perdagangan. Alasan lainnya, juga banyaknya permintaan dan konsumsi narkoba meskipun pemerintah AS telah memberikan sinyal larangan, tentunya hal ini mengancam keamanan nasional dan internasional kedua negara.
Isu keamanan menjadi alarm darurat bagi Amerika Serikat, peredaran narkoba di masyarakat mengkhawatirkan dan dapat mengancam instabilitas negara baik secara internal maupun eksternal. Bukan tanpa alasan, konsumsi narkoba telah menghasilkan berbagai permasalahan sosial, dari sisi kesehatan, menurut laporan Federation of American Scientists (FAS, 2014), sebanyak 52.600 orang meninggal pada tahun 1995, dan 14.200 orang diantaranya meninggal akibat overdosis. Tak hanya itu, muncul penyakit HIV/AIDS yang menular dengan mudah melalui penggunaan alat-alat suntik secara bergantian. Tercatat pada tahun 1998 sejumlah 33% pria, dan 42% wanita, terjangkit HIV/AIDS akibat penyalahgunaan narkoba. (Gowindha, Putu Ayu Laksmi, 2015). Dari sisi ekonomi, Amerika Serikat mengalami kerugian yang besar sebanyak USD 110 juta pada tahun 1995, dana ini disalurkan untuk memenuhi fasilitas rehabilitasi bagi para pengguna narkoba dan sebagain juga dijebloskan ke penjara. Kemudian efek adiktif dan memabukkan yang ditimbulkan narkoba sangat berpengaruh terhadap hilangnya produktivitas masyarakat yang berdampak langsung pada penurunan kinerja dan menghambat aktivitas ekonomi.
Wacana pemberantasan narkoba ini telah diumumkan Amerika Serikat melalui kebijakan “War on Drugs” yaitu pada masa pemerintahan Presiden Richard Nixon pada 17 Juni 1971. Orientasi kebijakan terfokus dalam upaya memerangi peredaran dan penyelundupan narkoba ke AS. Pemerintah telah membentuk bada-badan tertentu dan juga bekerejasama dengan instansi terkiat baik swasta maupun nasional untuk mengatasi masalah ini, tetapi implementasi ini tidak secara signifikan menghentikan kejahatan narkoba dan malah terus meningkatkan presentase penggunaan narkoba di AS dari tahun ke tahun.
Sulitnya menangani kejahatan ini, juga disebabkan oleh kuatnya sindikat narkoba di Kolombia, mereka memiliki power yang secara ekonomi memudahkannya dalam menjalankan transaksi gelap serta memiliki sistem keamanan canggih yang tidak mudah dilacak. Kartel Medellin yang dipimpin oleh Pablo Escobar sanggup menyuap para pejabat untuk memuluskan aksinya bahkan mereka tak segan melakukan tindakan kriminal seperti penculikan, penyuapan, dan pembunuhan. Aksi kriminal tak hanya menyasar masyarakat sipil tetapi juga para aparat dan pejabat, siapapun yang berani melawan, mereka akan membalasnya dan dengan berani bertindak secara ofensif. Keuntungan yang didapat dari hasil penjualan narkoba membuat mereka kaya dan ini juga membuat pemerintah Kolombia kesulitan menangkap sindikat ini.
Untuk itu, diperlukan kerjasama antar kedua negara, transaski gelap yang dilakukan oleh kartel narkoba membuat AS khawatir dan perlunya kerjasama dengan pemerintah Kolombia. Untuk itu, pada tahun 2000, Presiden Bill Clinton meluncurkan program bantuan yang dinamakan Plan Colombia sebagai kesepakatan bersama mengatasi permasalahan ini. Bantuan yang diberikan melalui Plan Kolombia bertujuan untuk mengurangi produksi kokain sebanyak 56% dalam jangka waktu enam tahun dari tahun 2000 hingga 2005, Amerika Serikat mengeluarkan biaya kurang lebih US$ 7,5 milyar untuk program ini. Kesepakatan ini diharapkan akan membawa keuntungan kedua belah pihak, bantuan ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kolombia mengatasi dan memberantas sindikat narkoba dengan meningkatkan pembangunan dan sistem keamanan negaranya, AS juga berharap bantuan ini diimplementasikan secara maksimal sehingga berdampak pada penurunan intensitas penyelundupan narkoba dari Kolombia ke Amerika Serikat dan menumbuhkan kembali rasa aman bagi negaranya. (Sari, Dira Permata, 2016)
Pada tahun 2001, kepemimpinan Presiden Clinton berakhir dan digantikan oleh Presiden George W. Bush Junior. Kebijakan war on drugs masih tetap diteruskan dengan memberikan bantuan ke Kolombia untuk memerangi masalah perdagangan dan produksi kokain melalui Plan Colombia. Bisa disimpulkan bahwa, kerjasama yang terjalin di antara keduanya dilandaskan atas kekhawatiran masing-masing dalam aspek keamanan. Kejahatan narkoba merupakan salah satu ancaman yang berbahaya bagi negara, sehingga diperlukan kerjasama yang melampaui batas nasional karena dalam kasus ini melibatkan dua negara. Kebijakan war on drugs melegitimasi AS untuk menjalin kesepakatan bersama dan saling menguntungkan kedua belah pihak.
Penulis: Devi Wulansari
Mahasiswa Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
