Sherwin Mikhael Soantahon
Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara
JurnalPost.com, Minggu, 20 Oktober 2024, Indonesia secara resmi, sah, dan meyakinkan memiliki Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah diambil sumpahnya menjadi pemimpin bangsa ini. Tak lama berselang, Prabowo juga memilih dan melantik putra-putri terbaik bangsa menjadi Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat setingkat Menteri sebagai pembantu Presiden yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Total ada 112 Pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo.
Jumlah pembantu Presiden pada Kabinet kali ini bertambah jika dibandingkan dengan era pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya. Apabila pada pemerintahan Jokowi kementerian hanya berjumlah 34, kini di pemerintahan Prabowo Subianto, jumlah kementerian naik menjadi 48. Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lina Mifthahul Jannah, banyak dari kementerian yang dipecah itu dinilai tidak berdasar ada kajian atau evaluasi yang jelas. Sehingga Kabinet Merah Putih dianggap sebagai “kabinet gemuk.” Hal ini jelas bertentangan dengan semangat Reformasi Birokrasi yang pada Pemerintahan sebelumnya telah digaungkan. Lina menambahkan bahwa, gambaran gemuk kabinet bertujuan untuk kepentingan politik semata dan menjuluki Kabinet Merah Putih sebagai “kabinet balas jasa.”
Penambahan instansi Pemerintah semestinya harus dengan cermat dilakukan. Presiden Prabowo Subianto seharusnya dapat belajar dari permasalahan yang ada di dua instansi Pemerintah yang belum lama dibentuk, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kedua instansi Pemerintah ini baru dibentuk, namun hingga saat ini dinilai belum berfungsi secara maksimal. Berbagai permasalahan menjadi penghambat dalam mencapai tujuan awal dua instansi Pemerintah ini dibentuk.
Pada kasus BRIN, Peneliti Universitas Gadjah Mada, Hafiz Noer, melihat 3 aspek utama permasalahan sentralisasi di tubuh BRIN, yakni sumber daya manusia (SDM), infrastruktur riset, dan pendanaan. Permasalan-permasalahan administratif tersebut yang ditengarai membuat BRIN belum dapat optimal mensentralisasi lembaga riset yang menggabungkan instansi-instansi penelitian dari seluruh kementerian dan lembaga negara. Berbeda dengan BRIN, BPIP dinilai cenderung kurang memahami maksud dan tujuan awal didirikannya instansi ini. BPIP seakan bergeser dari fungsi “pembina” menjadi “penafsir” Pancasila. Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M. Rizal Fadillah, menyebut BPIP akan menjadi lembaga “trouble maker” bagi bangsa dan negara Indonesia apabila tidak jelas manfaatnya. Dia menambahkan BPIP seakan seperti lembaga yang “membina”, tetapi sesungguhnya “mengacak-acak” Pancasila.
Dari dua instansi Pemerintah tersebut, dapat dilihat bahwa diperlukan kajian dan evaluasi mendasar untuk membuat sebuah instansi Pemerintahan baru. Alih-alih mendongkrak kinerja Pemerintah, instansi yang tidak tepat malah akan menjadi beban bagi pemerintah dan gagal memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Bukannya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa, instansi Pemerintah yang timbul tanpa perhitungan dan kebutuhan yang jelas juga berpotensi melahirkan predator birokrasi baru, yaitu lembaga yang hanya menyedot sumber daya yang seharusnya dapat digunakan bagi kemaslahatan masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu penyebab penambahan beban APBN, karena porsi belanja pegawai yang cenderung meningkat.
Setiap instansi Pemerintah yang baru, sudah pasti diikuti dengan kebutuhan penunjang seperti infrastruktur, SDM, dan anggaran. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri mana kala sebuah kementerian baru pasti membutuhkan kantor sebagai pusat kegiatannya, pegawai, dan anggaran untuk melakukan program. Apabila dari sisi administratif ini saja sudah menimbulkan masalah, belum lagi dari aspek lain seperti kelembagaan dan tata kelola organisasi, yang juga membutuhkan energi yang tidak sedikit. Di awal kinerjanya, instansi Pemerintah yang baru harus dapat menemukan momentum yang tepat, agar tidak terpeleset seperti contoh instansi Pemerintah baru yang belum berkinerja optimal.
Potensi permasalahan lain dari dibentuknya instansi Pemerintah yang baru adalah sinkronisasi kinerja dengan instansi Pemerintah lainnya. Setiap instansi Pemerintah pasti akan mengeluarkan regulasi. Sinkronisasi amat diperlukan dan harus menjadi perhatian agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Konsep Omnibus Law yang diterapkan pada pemerintahan Presiden Jokowi yang kabinetnya tidak segemuk saat ini saja masih belum dinilai efektif dalam mengurangi tumpang tindih regulasi. Apalagi kalau instansi Pemerintah baru ditambah, akan terjadi potensi hyper regulation, yaitu bermunculannya regulasi baru dan berpotensi saling bersinggungan dengan regulasi dari instansi Pemerintah lain.
Masih banyak permasalahan lain yang mungkin belum terlihat di awal Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dampak dari gemuknya Kabinet Merah Putih, Kabinet tergemuk sejak Orba hingga Reformasi. Mengurusi permasalahan Kabinet yang gemuk, dapat berpotensi menghambat laju kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Banyak target yang sudah ditetapkan salah satunya pertumbuhan ekonomi 8% menjadi sebuah tujuan bersama yang harus diwujudkan secara bersinergi oleh setiap instansi Pemerintah, baik yang baru maupun yang lama. Namun demikian, diharapkan Kabinet Zaken yang dibangun oleh Presiden Prabowo, dapat menjadi Kabinet yang berkinerja tinggi. Sehingga Indonesia dapat siap menyambut Indonesia Emas 2045.
