Oleh: Angely Martsya | J0401231135
Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB
JurnalPost.com – Sebuah kasus yang melibatkan seorang lulusan Taruna Akademi Kepolisian di Aceh, Ipda Yohananda Fajri, terhadap pacarnya, Vanessa Fadillah Arif menyoroti permasalahan penyalahgunaan kekuasaan di institusi kepolisian. Ipda Yohananda Fajri diduga memaksa kekasihnya yaitu Vanessa Fadillah Arif untuk melakukan aborsi hingga mengalami komplikasi kesehatan yang serius. Kasus ini pertama kali terungkap melalui akun X @randomable_, di mana korban menceritakan kejadian yang dialaminya.
Kasus ini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga cerminan dari ketimpangan kekuasaan dan lemahnya pengawasan dalam sistem pendidikan calon aparat penegak hukum. Kekerasan berbasis gender masih menjadi isu serius di Indonesia, di mana perempuan kerap menjadi korban dalam hubungan yang tidak seimbang. Dalam banyak kasus, pelaku yang memiliki pengaruh atau koneksi tertentu seringkali dapat menghindari pertanggungjawaban hukum yang seharusnya dijatuhkan kepada mereka sehingga hal tersebut tidak adil bagi korban.
Dari perspektif hukum, tindakan memaksa seseorang melakukan hubungan seksual maupun aborsi tanpa persetujuan adalah pelanggaran yang serius. Undang-undang di Indonesia telah mengatur ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual, namun dalam kasus ini, sanksi yang diberikan hanya sebatas pemecatan dari institusi tanpa proses hukum yang lebih lanjut. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas penegakan hukum, terutama ketika pelaku berasal dari institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan.
Sebagai aparat negara Ipda Yohananda Fajri seharusnya memiliki moral dan etika yang tinggi serta bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Institusi kepolisian memiliki aturan ketat, termasuk larangan menikah selama masa pendidikan, yang bertujuan menjaga fokus dan profesionalisme. Namun, aturan ini seharusnya tidak dijadikan dalih untuk menghindari konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan. Jika seorang calon aparat tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi merugikan orang lain, maka ada celah besar dalam proses pendidikan dan pembinaan yang perlu segera diperbaiki.
Tindakan aborsi paksa yang dialami korban sangat berisiko terhadap kesehatannya. Diungkap bahwa Vanessa Fadillah Arif sampai menderita infeksi di rahimnya karena dipaksa untuk mengaborsi kandungannya dengan alasan untuk menyelamatkan karier Yohananda Fajri yang sebelumnya masih menjadi taruna Akpol. Komplikasi kesehatan yang diderita, termasuk kemungkinan sulit hamil di masa depan, merupakan dampak nyata dari kejadian ini. Selain itu, stigma sosial yang masih kuat sering kali membuat korban kekerasan seksual memilih diam dibandingkan mencari keadilan, karena takut mendapatkan tekanan lebih lanjut dari lingkungan sekitarnya.
Kasus ini menunjukkan bahwa reformasi dalam institusi kepolisian sangatlah diperlukan, terutama dalam aspek seleksi dan pendidikan. Sistem pendidikan yang lebih berorientasi pada moral dan tanggung jawab harus menjadi prioritas utama bagi seorang calon aparat hukum. Pengawasan terhadap aparat hukum yang melanggar hukum harus lebih transparan dan akuntabel. Setiap kasus yang melibatkan aparat harus ditindak secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Institusi kepolisian bukan hanya tentang profesionalisme dalam bertugas, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap anggotanya memiliki moral dan integritas yang layak untuk menjadi penegak hukum di Indonesia.
